Megawati Jamal Tuding Indah Putri 2 Tahun Tak Urus Golkar Lutra, Mesin Partai Mati

Bakal calon Ketua DPD Golkar Luwu Utara (Lutra) Megawati Jamal menuding kepengurusan partai tidak berjalan selama dua tahun terakhir. Ia menyebut Ketua DPD II Golkar Lutra, Indah Putri Indriani, lebih banyak menetap di Jakarta sehingga mesin partai mati.

Tudingan itu disampaikan Megawati setelah menerima surat diskresi dari DPP Golkar melalui DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai bekal maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Lutra, Sabtu (14/11/2026).

Kronologi: Diskresi DPP dan Pemicu Kritik Megawati

Megawati Jamal menerima surat diskresi dari DPP Golkar pada Sabtu, 14 November 2026. Surat itu disalurkan melalui DPD I Golkar Sulsel dan menjadi tiket bagi dirinya untuk bertarung di Musda Golkar Lutra.

Diskresi tersebut bukan tanpa syarat. Megawati mengklaim telah melalui sejumlah pertimbangan, termasuk dukungan dari 10 dari 15 pimpinan kecamatan atau sekitar 85-90 persen, serta dukungan enam organisasi sayap Golkar di Lutra.

“Diskresi ini adalah salah satu tanda-tanda alam yang diberikan kepada organisasi partai bahwa ini sudah melalui mekanisme semua. Tidak serta-merta, artinya kalau ada penantang baru silakan, tapi indikatornya itu apakah dia sudah lalui? Termasuk survei,” kata Megawati kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Setelah menerima diskresi, Megawati langsung membuka suara soal kondisi kepengurusan Golkar Lutra di bawah Indah Putri Indriani. Ia menilai mesin partai perlu dihidupkan kembali melalui konsolidasi organisasi.

“Selama ini kan beliau tinggal di Jakarta. Tentu komunikasi sebagai ketua saya selama anggota DPRD, anggota fraksi selama 2 tahun ini, komunikasi sama ketua DPD II ini sudah betul-betul ibaratnya mesin Partai Golkar ini sudah mati. Nah, dengan adanya keberhasilan (dapat diskresi) baru ini kita mau hidupkan,” ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Megawati Jamal adalah Ketua Komisi I DPRD Lutra. Ia juga anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Dalam Musda nanti, ia mengandalkan diskresi DPP sebagai modal menghadapi petahana.

Indah Putri Indriani adalah Ketua DPD II Golkar Lutra sekaligus mantan Bupati Lutra dua periode. Ia enggan berkomentar panjang soal tudingan Megawati. “Bertarung saja,” singkat Indah saat dimintai tanggapan.

Namun Indah membantah tudingan bahwa dirinya dua tahun tidak mengurus partai. Ia menuding balik dengan menyebut Megawati yang mungkin jarang menghadiri rapat.

“Diuruslah, mungkin karena beliau terlalu sibuk jadi jarang hadiri agenda rapat partai,” pungkas Indah.

Pernyataan keduanya menunjukkan tensi politik yang memanas jelang Musda. Megawati menyerang lewat isu konsolidasi dan kepemimpinan, sementara Indah memilih merespons singkat dan melempar balik tuduhan.

Latar Belakang: Konsolidasi Mati dan Kantor Partai Tak Tersentuh

Megawati menilai konsolidasi partai selama dua tahun terakhir tidak berjalan. Dampaknya, 11 kursi Golkar di DPRD Lutra seperti kehilangan induk organisasi.

“Konsolidasi sama sekali tidak jalan. Sehingga kami 11 kursi ini partai besar, tapi betul-betul seperti kehilangan induk,” ungkapnya.

Selain persoalan konsolidasi, Megawati menyinggung kondisi kantor Golkar Lutra yang menurutnya tidak tersentuh selama Indah menjabat dua periode. Ia menyebut hal itu menjadi salah satu tanggung jawab yang perlu diselesaikan jika nantinya dipercaya memimpin partai.

Megawati juga mempertanyakan apakah Indah telah memenuhi indikator untuk mendapatkan diskresi dari DPP Golkar. Menurutnya, Indah bersyarat, tetapi indikator belum tentu terpenuhi, terutama soal hasil survei.

“Ibu Indah bersyarat, tapi indikator belum tentu terpenuhi. Apa indikatornya? Hasil survei yang dia tidak miliki. Hasil survei kemarin dia sudah buka DPD 1 hasil survei itu betul-betul dia dibawa,” ujarnya.

Megawati tetap mengaku menghormati hak Indah sebagai kader Golkar untuk kembali maju dalam Musda. Namun ia menekankan pentingnya mekanisme dan indikator yang jelas bagi setiap calon.

Dampak: 11 Kursi DPRD dan Target Kemenangan Politik

Golkar Lutra memiliki 11 kursi di DPRD. Bagi Megawati, jumlah itu seharusnya menjadi kekuatan politik yang solid, bukan sekadar angka di parlemen tanpa mesin partai yang hidup.

Ia menegaskan fokus utamanya jika terpilih menjadi Ketua Golkar Lutra ialah membenahi dan mengaktifkan kembali mesin partai. Targetnya, Golkar mampu mempertahankan kekuatan politiknya dengan memenangkan kontestasi legislatif maupun eksekutif.

“Masih banyak PR yang harus diselesaikan di partai. Tujuan kita output-nya apa? Menang legislatif, menang eksekutif. Pasti Golkar gitu,” imbuh Megawati.

Dampak lain dari polemik ini adalah terbukanya perdebatan soal standar kepemimpinan partai di daerah. Megawati menilai seorang ketua harus hadir dan berkomunikasi intens dengan anggota fraksi, bukan hanya sesekali muncul di agenda resmi.

Bagi Indah, tudingan ini menjadi ujian elektabilitas di Musda. Sebagai mantan bupati dua periode, ia tetap memiliki basis massa. Namun klaim Megawati soal dukungan pimpinan kecamatan dan organisasi sayap bisa menjadi tekanan politik yang nyata.

Langkah Selanjutnya: Musda dan Uji Mekanisme Partai

Musda Golkar Lutra akan menjadi arena pembuktian. Megawati membawa diskresi DPP dan klaim dukungan mayoritas pimpinan kecamatan. Indah membawa status petahana dan rekam jejak sebagai mantan bupati.

Publik akan menunggu apakah DPP Golkar konsisten menerapkan indikator yang sama bagi semua calon. Sebab, Megawati secara terbuka mempertanyakan kelayakan Indah mendapat diskresi.

Dalam konteks lebih luas, dinamika di Lutra mencerminkan cara partai mengelola konflik internal di daerah. Musda bukan sekadar memilih ketua, tetapi juga menguji apakah mekanisme partai berjalan transparan atau ditentukan oleh kedekatan dengan pusat.

Indah sendiri sudah menyatakan siap bertarung. “Bertarung saja,” katanya. Sementara Megawati menegaskan niatnya menghidupkan kembali mesin partai yang menurutnya mati dua tahun.

Hasil Musda nanti akan menentukan arah Golkar Lutra. Jika Megawati menang, ia berjanji membenahi konsolidasi dan kantor partai. Jika Indah bertahan, ia harus membuktikan tudingan Megawati soal konsolidasi mati tidak benar.

Analisis Redaksi

Polemik di Golkar Lutra sebenarnya bukan soal siapa tinggal di Jakarta atau siapa rajin rapat. Inti persoalan adalah absennya mekanisme partai yang jelas dalam menentukan calon ketua. Megawati mempertanyakan indikator diskresi, sementara Indah memilih merespons dengan kalimat singkat. Dua sikap itu menunjukkan kualitas perdebatan yang masih jauh dari substansi.

Klaim Megawati soal 11 kursi yang kehilangan induk adalah kritik serius. Partai besar di daerah seharusnya punya mesin yang bekerja setiap hari, bukan hanya saat pemilu. Jika benar kantor partai tak tersentuh dua periode, itu pertanda kepemimpinan yang berjarak dari basis.

Namun tudingan balik Indah juga perlu diuji. Apakah Megawati memang jarang hadir rapat? Tanpa data kehadiran yang terbuka, perdebatan ini hanya akan berputar pada saling klaim. DPP Golkar semestinya mempublikasikan indikator diskresi secara transparan agar Musda tidak menjadi ajang adu pengaruh, melainkan kontestasi gagasan.

Sumber: detik.com, golkar.or.id