Kajati Jatim Abdul Qohar Bahas Keadilan Restoratif di Dies Natalis FH UNEJ

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., kembali ke almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menjadi pembicara kunci dalam Rapat Terbuka Senat FH UNEJ dalam rangka Dies Natalis ke-62, membahas peluang dan tantangan keadilan restoratif.

Kehadiran Abdul Qohar dalam forum akademik itu menandai kontribusinya sebagai alumni yang kini memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti perkembangan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kembali ke Almamater di Usia 62 Tahun FH UNEJ

Rapat Terbuka Senat Fakultas Hukum Universitas Jember merupakan agenda tahunan dalam rangka Dies Natalis. Pada peringatan ke-62 ini, FH UNEJ mengundang Abdul Qohar, yang merupakan alumni fakultas tersebut, untuk memberikan pandangan mengenai isu hukum kontemporer.

Abdul Qohar dikenal sebagai figur yang meniti karier di Kejaksaan. Sebelum menjabat sebagai Kajati Jawa Timur, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung. Kembalinya ia ke kampus menjadi simbol keterkaitan antara dunia akademik dan praktik penegakan hukum.

Dalam forum itu, hadir pula sejumlah pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, serta tamu undangan. Diskusi berlangsung interaktif, menyoroti bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih luas.

Peluang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif atau restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang memulihkan. Di Indonesia, pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan, termasuk di lingkungan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Agung.

Abdul Qohar dalam paparannya menyampaikan bahwa keadilan restoratif membuka ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang utuh bagi aparat penegak hukum agar tidak salah menerapkan.

Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberi ruang impunitas bagi pelaku kejahatan berat.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski memiliki landasan hukum, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman di antara penegak hukum dan masyarakat.

Abdul Qohar menyoroti perlunya pedoman yang jelas dan konsisten. Selain itu, kapasitas jaksa dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku juga menjadi faktor penentu keberhasilan.

Ia juga menyebut pentingnya pengawasan agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan. “Keadilan restoratif harus tetap berpijak pada rasa keadilan korban dan masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut, seperti dikutip dari laman resmi Kejati Jatim.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci. Banyak korban yang belum memahami hak-haknya dalam mekanisme ini. Tanpa pemahaman yang memadai, keadilan restoratif berisiko hanya menjadi formalitas.

Peran FH UNEJ dalam Mencetak Penegak Hukum

Sebagai almamater, FH UNEJ memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi dinamika hukum. Abdul Qohar mengapresiasi kontribusi fakultas dalam menghasilkan sarjana hukum yang berintegritas.

Ia berharap kerja sama antara kampus dan Kejaksaan terus diperkuat, misalnya melalui program magang, penelitian bersama, atau kuliah tamu. Kolaborasi semacam ini dinilai penting untuk menjembatani teori dan praktik.

Dalam konteks keadilan restoratif, kampus dapat menjadi ruang kajian kritis. Mahasiswa perlu dilibatkan dalam diskusi mengenai efektivitas pendekatan ini, termasuk evaluasi terhadap kebijakan yang ada.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Usai forum, tidak ada pernyataan resmi mengenai rencana tindak lanjut spesifik. Namun, kehadiran Kajati Jatim di Dies Natalis FH UNEJ menegaskan komitmen untuk terus membangun dialog antara akademisi dan praktisi.

Ke depan, implementasi keadilan restoratif akan bergantung pada konsistensi kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia. Pengawasan serta evaluasi berkala menjadi prasyarat agar pendekatan ini benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak.

Bagi FH UNEJ, momen ini menjadi pengingat bahwa alumni memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. Kembalinya Abdul Qohar ke kampus adalah salah satu wujud nyata dari hubungan itu.

Analisis Redaksi

Kembalinya Kajati Jawa Timur ke almamaternya bukan sekadar seremoni. Di tengah kritik terhadap penegakan hukum yang kadang kaku, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi. Namun, retorika tentang keadilan restoratif sudah sering terdengar. Yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan.

Abdul Qohar berada di posisi yang tepat untuk mendorong perubahan. Sebagai pemimpin Kejati, ia memiliki kewenangan untuk memastikan jajarannya memahami dan menerapkan keadilan restoratif secara benar. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, pendekatan ini bisa menjadi celah bagi praktik tebus pidana.

Forum akademik seperti Dies Natalis FH UNEJ seharusnya tidak berhenti pada diskusi. Perlu ada riset bersama untuk mengukur efektivitas keadilan restoratif, termasuk tingkat kepuasan korban. Dengan begitu, kebijakan yang diambil ke depan berbasis bukti, bukan asumsi.

Sumber: kejati-jatim.go.id, kejaksaan.go.id