Zulhas: Hampir Semua Ketum Parpol Tak Ajukan Kader, Sepakat Wapres dari Gerindra

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan hampir semua ketua umum parpol koalisi tidak mengajukan kader masing-masing untuk kursi wapres. Parpol pengusung sepakat calon wakil presiden berasal dari Partai Gerindra.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam video yang diterima detikcom pada Minggu, 15 November 2026. Ia menegaskan PAN tidak mengusulkan nama apa pun untuk posisi tersebut.

Baca juga: Gerindra Aceh Dukung Dasco Jadi Wapres: Alasan dan Peta Politik Terkini

Zulhas Sebut Hampir Semua Ketum Parpol Tak Ajukan Kader

Dalam rekaman tersebut, Zulhas menjelaskan posisi PAN secara terbuka. Menurut dia, sikap partainya sejalan dengan sebagian besar ketua umum parpol koalisi yang lain.

"Tadi saya mengatakan, kita PAN tidak (mengusulkan calon cawapres). Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," kata Zulhas, dikutip dari detikcom.

Kalimat itu menutup spekulasi soal dorongan dari partai-partai koalisi untuk menempatkan kadernya di kursi wapres. Zulhas tidak merinci siapa saja ketua umum yang dimaksud, tetapi menyebut jumlahnya mencakup hampir seluruh parpol pengusung.

Ia juga menepis anggapan bahwa PAN ingin ikut mengisi posisi tersebut. Saat ditanya soal namanya yang turut digadang-gadang menjadi calon wapres, Zulhas langsung membantah.

Baca juga: Daftar 8 Kandidat Cawapres Pengganti Gibran Versi Golkar, Siapa Saja?

"Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, ya, siapa yang nyaman itu kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden nanti untuk kader-kader dari Gerindra," ungkapnya.

Prabowo Panggil Ketum Parpol, Beri Waktu Satu Pekan

Zulhas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memanggil para ketua umum parpol koalisi untuk membahas kekosongan kursi wapres. Dalam pertemuan itu, parpol pengusung diberi waktu satu pekan untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan satu nama.

"Nah, kemarin sudah dipanggil Bapak Presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya, ya," jelas Zulhas.

Menurut dia, mekanisme pengajuan calon diatur dalam aturan partai dan ketatanegaraan yang berlaku. Parpol pengusung disebutnya harus lebih dulu menyepakati satu nama sebelum dibawa ke Presiden.

"Nanti dari parpol-parpol pengusung, yang pengusung, ya. Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian Presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR," sambung dia.

Dari pernyataan itu, alur yang digambarkan Zulhas cukup jelas: parpol pengusung berunding, menyepakati satu nama, lalu Presiden mengajukan calon ke MPR. Empat partai yang disebutnya adalah Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat.

Belum Ada Nama, Zulhas Minta Publik Bersabar

Hingga pernyataan itu disampaikan, Zulhas memastikan belum ada nama yang disepakati untuk diajukan sebagai calon wapres. Pembahasan di lingkup internal parpol masih berlangsung.

"Belum. Sabar sedikit, seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya.

Ia tidak memberi petunjuk soal sosok yang sedang dipertimbangkan. Zulhas hanya menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo.

Pernyataan ini mempertegas posisi PAN sebagai bagian dari koalisi pengusung yang menyerahkan penentuan calon wapres kepada Gerindra. Sikap tersebut sekaligus meredam dorongan agar partai lain ikut menempatkan kadernya.

Sebelumnya, Zulhas memang sempat mengusulkan agar kader Gerindra yang mengisi kursi wapres. Usulan itu kini tampak menjadi kesepakatan bersama di antara parpol pengusung.

Peta Koalisi Pengusung dan Aturan Pengajuan Calon

Empat partai yang disebut Zulhas — Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat — merupakan parpol pengusung yang menopang pemerintahan Prabowo. Keempatnya memiliki kursi di parlemen dan menjadi bagian dari koalisi besar.

Dalam proses pengisian kursi wapres, parpol pengusung berperan mengajukan calon. Zulhas menyebut aturan yang dipakai merujuk pada mekanisme partai dan ketatanegaraan, termasuk yang ia sebut sebagai aturan MD3.

Alur yang ia gambarkan menunjukkan dua tahap penyaringan. Pertama, parpol pengusung berunding dan menyepakati satu nama. Kedua, nama itu dibawa ke Presiden untuk kemudian diajukan ke MPR.

Karena itu, pernyataan Zulhas soal "sepakat dari Gerindra" menjadi sinyal penting. Artinya, arah calon wapres sudah mengerucut ke kader partai pimpinan Prabowo, meski nama pastinya belum diumumkan.

Publik menantikan hasil perundingan internal parpol dalam sepekan ke depan. Zulhas meminta waktu tersebut dihormati karena pembahasan masih berjalan.

Dampak Politik dan Sorotan Publik

Pernyataan Zulhas memindahkan fokus pembahasan kursi wapres dari spekulasi nama ke mekanisme koalisi. Dengan hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kader, tekanan politik terhadap partai-partai pengusung selain Gerindra berkurang.

Namun, sikap itu juga memunculkan pertanyaan publik soal keterwakilan. Jika calon wapres berasal dari Gerindra, parpol pengusung lain disebut hanya memberi dukungan tanpa menempatkan kadernya.

Zulhas menegaskan PAN tidak mempermasalahkan hal itu. Ia menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Presiden Prabowo, termasuk soal kader Gerindra yang akan diajukan.

Di sisi lain, pernyataan ini menjadi penanda bahwa koalisi berupaya menjaga soliditas. Kesepakatan untuk tidak saling mengajukan kader mengurangi potensi tarik-menarik antarpartai dalam pengisian kursi wapres.

Yang belum terjawab adalah siapa nama yang akan muncul. Zulhas meminta publik menunggu hasil perundingan internal parpol yang berlangsung dalam sepekan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Zulhas bukan sekadar soal siapa yang akan menjadi wapres. Ia adalah sinyal bahwa koalisi memilih jalur paling aman: menyerahkan kursi wapres kepada partai Presiden dan menutup ruang perebutan antarpartai pengusung.

Dengan hampir semua ketua umum tidak mengajukan kader, PAN, Golkar, dan Demokrat secara tidak langsung menempatkan diri sebagai pendukung setia. Ini langkah politik yang efisien, tetapi menyisakan pertanyaan soal seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan arah pemerintahan ke depan.

Yang perlu dicermati adalah mekanisme satu pekan yang disebut Zulhas. Jika benar-benar hanya satu nama yang diajukan, publik berhak mengetahui dasar penentuannya. Keterbukaan soal kriteria dan proses akan menentukan apakah pengisian kursi wapres dipandang sebagai keputusan koalisi yang wajar atau sekadar pembagian kekuasaan.

Sampai nama itu diumumkan, pernyataan Zulhas tetap menjadi penanda paling jelas: arah calon wapres sudah mengerucut ke Gerindra, dan parpol pengusung lain memilih mengikuti, bukan bersaing.

Sumber: mpr.go.id