Gerindra Aceh Dukung Dasco Jadi Wapres: Alasan dan Peta Politik Terkini

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI. Alasannya, Dasco dinilai mampu merangkul lintas partai politik dan menjaga stabilitas nasional.

Dukungan itu disampaikan Dek Fadh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (15/11/2026). Ia menilai Dasco punya kemampuan komunikasi politik lintas partai, rekam jejak, serta integritas.

Baca juga: Daftar 8 Kandidat Cawapres Pengganti Gibran Versi Golkar, Siapa Saja?

Alasan Dek Fadh Dukung Dasco: Komunikasi Lintas Parpol

Bagi Dek Fadh, kemampuan Dasco membangun komunikasi lintas partai menjadi salah satu alasan utama dirinya memberikan dukungan. Menurut dia, sosok Wakil Presiden harus mampu merangkul berbagai kepentingan politik demi menjaga stabilitas pemerintahan.

“Ini menjadi salah satu kelebihan beliau karena mampu membangun hubungan dan komunikasi yang baik di tengah keberagaman politik,” kata Dek Fadh.

Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu mengedepankan persatuan, menjaga stabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. “Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu mengedepankan persatuan, menjaga stabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Selain itu, Dek Fadh menilai Dasco memiliki kapasitas dalam menjaga stabilitas lembaga legislatif, khususnya DPR RI. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal untuk membangun komunikasi dan menjaga keseimbangan politik nasional.

Baca juga: NasDem Kawal Bantuan Bedah Rumah BSPS di Ardipura Jayapura

Dukungan ini, kata dia, diharapkan menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepemimpinan nasional yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa.

Rekam Jejak Dasco di DPR dan Panggung Politik Nasional

Sufmi Dasco Ahmad dikenal sebagai politikus senior Partai Gerindra yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI. Ia telah lama mendampingi Prabowo Subianto di lingkar inti partai dan sering menjadi juru bicara informal di berbagai isu strategis.

Posisinya di DPR membuat Dasco terbiasa berhadapan dengan berbagai fraksi. Ia kerap menjadi penghubung antara kepentingan pemerintah dan parlemen, terutama saat pembahasan kebijakan yang sensitif.

Pengalaman itulah yang menurut Dek Fadh menjadi nilai tambah. “Kemampuan Dasco membangun komunikasi lintas partai menjadi salah satu alasan dirinya memberikan dukungan,” tulis Dek Fadh dalam keterangan resminya.

Meski demikian, dukungan dari DPD Gerindra Aceh ini baru bersifat aspirasi daerah. Keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan pusat partai dan mekanisme koalisi pengusung.

Proses Pengisian Kursi Wapres: Dari Prabowo ke MPR

Dukungan Dek Fadh muncul di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang sedang berjalan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada internal partai-partai politik pengusung untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Presiden Prabowo pun memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon Wakil Presiden sejak menerima surat dari MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026.

Alur ini sesuai dengan ketentuan konstitusi. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengusulkan dua nama kepada MPR dalam waktu 60 hari. MPR kemudian memilih salah satunya melalui rapat paripurna.

Dalam konteks itulah dukungan dari berbagai daerah, termasuk Aceh, menjadi bagian dari dinamika politik menjelang rapat paripurna. Nama-nama yang muncul akan diuji sejauh mana mendapat dukungan lintas fraksi di MPR.

Peta Dukungan dan Dinamika Internal Gerindra

Dukungan Dek Fadh bukan yang pertama mengalir ke Dasco. Sejumlah elite Gerindra di daerah juga disebut mulai menyuarakan nama Wakil Ketua DPR itu. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari DPP Partai Gerindra terkait pencalonan Dasco.

Yang jelas, Dek Fadh menegaskan dukungannya adalah bagian dari aspirasi kader di Aceh. Ia berharap suara daerah didengar dalam penentuan kepemimpinan nasional.

“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan kepemimpinan nasional yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa,” kata Dek Fadh.

Di sisi lain, sejumlah partai koalisi masih menimbang nama-nama lain. Proses satu pekan yang diberikan Presiden Prabowo menjadi momen bagi partai pengusung untuk menyepakati nama sebelum diserahkan ke MPR.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju 2 Desember

Dukungan dari Gerindra Aceh menambah tekanan politik bagi partai-partai pengusung untuk segera menentukan sikap. Semakin banyak dukungan yang mengalir ke Dasco, semakin besar peluang namanya masuk dalam dua nama yang diajukan presiden.

Namun, keputusan akhir tetap akan melalui mekanisme MPR. Rapat paripurna 2 Desember 2026 akan menjadi penentu siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan.

Bagi publik, yang perlu dicermati adalah rekam jejak dan kapasitas calon, bukan sekadar popularitas. Sebab, Wakil Presiden memiliki peran konstitusional yang strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Sufmi Dasco Ahmad terkait dukungan tersebut. Begitu pula dari DPP Partai Gerindra. Sementara itu, MPR terus menyiapkan agenda rapat paripurna sesuai jadwal.

Analisis Redaksi

Dukungan Dek Fadh terhadap Dasco adalah sinyal bahwa pertarungan memperebutkan kursi Wapres tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di daerah. DPD Gerindra Aceh ingin memastikan suara mereka didengar, meski keputusan akhir tetap di tangan pusat.

Yang menarik, alasan yang dikedepankan bukan sekadar kedekatan personal, melainkan kemampuan merangkul lintas parpol. Ini relevan mengingat posisi Wapres sering kali menjadi jembatan antara presiden dan partai-partai politik di parlemen.

Namun, publik berhak menuntut lebih dari sekadar kemampuan komunikasi. Rekam jejak legislasi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama. Dukungan politik sebaiknya tidak berhenti pada retorika, tetapi diuji melalui rekam jejak yang terukur.

Dengan jadwal rapat paripurna MPR pada 2 Desember 2026, waktu semakin sempit. Partai pengusung harus segera menyepakati nama. Publik menunggu, dan transparansi proses akan menentukan kualitas demokrasi.

Sumber: kupang.antaranews.com, mpr.go.id