Zulhas Sebut Semua Ketum Parpol Sepakat Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan hampir semua ketua umum partai politik koalisi sepakat bahwa wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari Partai Gerindra. PAN memastikan tidak akan mengusulkan kadernya sendiri untuk posisi itu.

"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulkifli Hasan dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).

Pernyataan itu muncul tiga hari setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11). Kini Presiden Prabowo Subianto memegang kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti ke MPR untuk mengisi posisi wapres hingga akhir masa jabatan 2024-2029.

Kronologi: Dari Pengunduran Diri Gibran ke Kesepakatan Koalisi

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11). Keputusan itu membuka proses politik baru: Presiden harus mengusulkan calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sehari kemudian, Prabowo memanggil para ketua umum partai politik pengusung. Dalam pertemuan itu, menurut Zulhas, disepakati bahwa partai-partai koalisi tidak akan memaksakan kadernya masing-masing.

"Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat," kata Zulhas.

Partai pengusung yang dimaksud meliputi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Keempatnya diberi waktu satu minggu untuk berunding internal sebelum menyerahkan satu nama kepada presiden.

Urutan prosesnya cukup jelas. Parpol berunding, mengajukan satu nama, lalu Prabowo mengajukan satu nama. Dua nama itulah yang kemudian diserahkan kepada MPR untuk dipilih.

Pernyataan Zulhas dan Aturan MD3 yang Jadi Pegangan

Zulhas menegaskan mekanisme pengusulan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang MD3. Karena itu, partai-partai politik pengusung akan berunding untuk menentukan satu nama lebih dulu.

"Parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya," ujarnya.

Meski begitu, keputusan akhir tetap diserahkan kepada Prabowo. Zulhas menyebut presiden diberi ruang penuh untuk memilih sosok yang dianggap paling nyaman dan paling disetujui.

"Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," kata Zulhas.

Ia juga meminta publik bersabar. Menurut Zulhas, nama calon wakil presiden baru diperkirakan diketahui dalam waktu satu minggu ke depan.

"Sabar sedikit, ya. Seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya.

Peta Sikap Parpol: Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan

Sikap menyerahkan keputusan kepada presiden bukan hanya datang dari PAN. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Prabowo. Sikap itu telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia menyebut sejumlah nama pimpinan partai politik yang dapat dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Namun Golkar menegaskan akan mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo.

PDI Perjuangan juga mengambil posisi serupa. Ketua DPP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut pengusulan nama pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden.

Dengan begitu, hampir semua parpol di lingkar kekuasaan menempatkan Prabowo sebagai penentu akhir. Yang tersisa adalah bagaimana kesepakatan internal koalisi diterjemahkan menjadi satu nama resmi.

• Gerindra: partai asal calon wapres pengganti menurut kesepakatan ketum parpol.
• PAN: tidak mengusulkan kader, mendukung calon dari Gerindra.
• Demokrat: menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, sudah dikonsultasikan dengan SBY.
• Golkar: menyebut sejumlah nama, tetapi mendukung siapa pun pilihan Prabowo.
• PDI Perjuangan: menilai pengusulan nama adalah kewenangan Presiden.

Latar Belakang: Kewenangan Presiden dan Peran MPR

Pengunduran diri Gibran membuat posisi wakil presiden kosong di tengah periode 2024-2029. Konstitusi memberi presiden kewenangan mengusulkan calon pengganti kepada MPR, yang kemudian memilih melalui mekanisme yang diatur.

Karena itu, dinamika politik saat ini bergerak di dua jalur: konsolidasi internal koalisi dan pembahasan di parlemen. Zulhas menyebut aturan MD3 menjadi rujukan, meski secara praktik politik keputusan tetap bertumpu pada presiden.

Bagi PAN, sikap tidak mengusulkan kader merupakan pilihan strategis. Partai berlambang matahari itu memilih menjaga soliditas koalisi ketimbang membuka pertarungan terbuka antarpartai pengusung.

Hal serupa berlaku bagi Demokrat dan Golkar. Ketiganya menyadari bahwa membuka bursa calon secara terbuka berisiko memecah koalisi yang sudah terbangun sejak Pilpres 2024.

Pembahasan mengenai kriteria wapres juga muncul dari luar lingkar koalisi. Muhammadiyah sebelumnya mengungkap kriteria wapres yang cocok mendampingi Prabowo, menandakan publik mulai menaruh perhatian pada sosok pengganti Gibran.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju MPR

Dalam sepekan ke depan, publik akan menyaksikan dua proses berjalan bersamaan: perundingan internal parpol pengusung dan penyusunan nama oleh presiden. Keduanya harus bertemu pada satu titik sebelum diserahkan ke MPR.

Jika kesepakatan tercapai, proses pemilihan di MPR bisa berlangsung relatif mulus. Sebaliknya, jika muncul tarik-menarik nama, proses bisa lebih panjang dan menyerap energi politik pemerintahan.

Yang perlu dicatat, posisi wapres pengganti hanya mengisi sisa masa jabatan hingga 2029. Artinya, sosok yang terpilih akan langsung bekerja dalam periode singkat dengan agenda pemerintahan yang sudah berjalan.

Zulhas memastikan koalisi tidak akan berlama-lama. Ia menegaskan nama calon akan segera diketahui, dan meminta semua pihak menunggu hasil perundingan.

"Sabar sedikit, ya. Seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya, mengulang pesan yang sama.

Analisis Redaksi

Pernyataan Zulhas bukan sekadar kabar politik biasa. Ia menandai selesainya fase pertama transisi: koalisi memilih tidak bertarung terbuka, melainkan menyerahkan bola ke Gerindra dan Prabowo. Ini langkah pragmatis yang menghindari perang terbuka antarpartai pengusung.

Namun ada konsekuensi yang perlu dicermati. Ketika hampir semua partai menyerahkan keputusan kepada presiden, ruang check and balance di dalam koalisi menyempit. Parpol pengusung berubah menjadi pendukung setia, bukan penyeimbang yang menawarkan alternatif. Dalam jangka panjang, pola ini melemahkan fungsi partai sebagai penyedia kader alternatif.

Bagi publik, yang paling penting bukan siapa yang mengusulkan, melainkan siapa yang akhirnya dipilih dan bagaimana rekam jejaknya. Janji "seminggu lagi sudah ketahuan" kini menjadi ujian kredibilitas koalisi. Jika tenggat itu lewat tanpa nama, kesan bahwa proses ini berjalan lambat dan tertutup akan sulit dibantah.

Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id