Dasco Bisa Jadi Wapres Pengganti Gibran Meski Satu Partai dengan Prabowo, Ini Aturannya

Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad masuk daftar delapan tokoh potensial pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Persoalannya, Dasco politikus Partai Gerindra, partai yang juga dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Aturan ketatanegaraan ternyata tidak melarang presiden dan wapres berasal dari partai yang sama.

Siapa Delapan Tokoh yang Disebut Doli Kurnia

Daftar itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menyebut delapan nama yang dapat menjadi bahan pertimbangan Prabowo untuk mengisi kursi wapres yang kosong.

Selain Dasco, ada Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.

Doli menilai kedelapan tokoh itu punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan. Namun ia sendiri menegaskan daftar tersebut merupakan pandangannya, bukan pencalonan resmi dari partai mana pun.

Penyebutan nama Dasco pada 14 November 2026 itu langsung memantik tanya. Sebab, Gerindra adalah kendaraan politik Prabowo. Muncul dugaan presiden hendak mengusulkan kader partainya sendiri untuk mendampingi di pemerintahan.

Aturan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 soal Kekosongan Wapres

Secara konstitusional, mekanisme penggantian wapres yang mengundurkan diri berbeda dengan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan presiden.

Ketentuan itu diperinci dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden mengajukan dua calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Perhatikan frasa yang dipakai. Pasal itu hanya menyebut "dua nama yang diusulkan Presiden". Tidak ada satu kata pun yang mewajibkan calon berasal dari partai tertentu, apalagi dari partai di luar koalisi pengusung.

Bandingkan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pencalonan presiden dan wapres lewat pemilu. Pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur syarat individu calon tanpa mensyaratkan perbedaan keanggotaan partai.

Dengan kata lain, kesamaan partai antara presiden dan wapres bukan larangan otomatis. Mekanisme pengisian jabatan wapres yang kosong tetap mengacu pada ketentuan khusus Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Penjelasan Yusril dan Jimly yang Berbeda Tafsir

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan calon pengganti Gibran harus memperhatikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Menurut Yusril, presiden punya kewenangan mengusulkan dua nama, tetapi prosesnya tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam UU MD3.

Yusril juga menegaskan tidak ada persoalan apabila Prabowo mengajukan kader Gerindra. Alasannya, partai tersebut merupakan salah satu pengusung utama dalam koalisi sebelumnya. Pernyataan ini menjadi kunci: secara politik maupun hukum, Gerindra dianggap bagian sah dari koalisi pemenang.

Pandangan berbeda datang dari pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai UUD 1945 tidak mensyaratkan calon pengganti wapres harus berasal dari partai pengusung pasangan presiden sebelumnya.

Menurut Jimly, Pasal 8 Ayat (2) hanya menyebut dua calon yang diusulkan presiden tanpa mencantumkan ketentuan soal asal partai. Ia juga menyoroti perbedaan antara pengisian satu jabatan wapres yang kosong dan kondisi ketika jabatan presiden serta wapres kosong secara bersamaan.

Dua tafsir itu sama-sama bersandar pada pasal yang sama. Bedanya, Yusril menekankan kesinambungan koalisi, sementara Jimly menekankan bunyi harfiah konstitusi.

Dasco Pernah Membantah Isu Wapres

Dari sisi politik, Dasco sebelumnya pernah membantah kabar yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran sebagai wapres. Pada 4 November 2026, ia menyebut informasi tersebut sebagai kabar bohong melalui akun media sosialnya.

Namun namanya kembali muncul dalam daftar delapan tokoh pada 14 November 2026. Penyebutan itu tidak serta-merta menunjukkan Dasco telah menerima pencalonan atau mengubah sikapnya soal isu tersebut.

Yang jelas, belum ada pencalonan resmi. Keputusan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Prabowo, sedangkan pemilihan satu wapres baru menjadi kewenangan MPR.

Sejumlah partai juga belum mengajukan nama ke presiden. Para ketua partai disebut masih menjaga citra dan menunggu momentum politik yang tepat sebelum membuka kartu.

Langkah Berikutnya Menuju Sidang MPR

Merujuk Pasal 46 UU MD3, alurnya cukup jelas dan berbatas waktu. Presiden mengajukan dua calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan wapres terjadi.

1. Presiden menyeleksi dan menetapkan dua nama calon wapres pengganti.
2. Dua nama beserta persyaratan diserahkan ke pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
3. MPR menggelar sidang dan memilih satu dari dua nama tersebut dalam waktu maksimal 60 hari.
4. Wapres terpilih dilantik untuk mengisi sisa masa jabatan.

Artinya, bola ada di tangan Prabowo. Ia bisa memilih kader Gerindra seperti Dasco, atau mengambil tokoh dari partai lain dalam koalisi seperti Puan, Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, atau AHY. Setiap pilihan membawa konsekuensi politik sendiri terhadap peta koalisi 2029.

Untuk sementara, status Dasco masih sebatas nama dalam daftar pertimbangan. Belum ada surat resmi, belum ada pencalonan, dan belum ada keputusan. Rujukan aturan lengkap soal mekanisme ini bisa dibaca pada laporan AFU.ID, sedangkan bunyi Pasal 8 UUD 1945 dapat ditelusuri melalui situs resmi MPR RI.

Analisis Redaksi: Ujian Tafsir Konstitusi di Tengah Tekanan Koalisi

Kasus Dasco sebenarnya bukan soal satu nama. Ini soal seberapa jauh tafsir atas Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 boleh ditarik ke ranah politik praktis. Yusril dan Jimly sama-sama membaca pasal yang identik, tetapi sampai pada penekanan berbeda. Yang satu menekankan kesinambungan koalisi pengusung, yang lain menekankan bunyi harfiah konstitusi.

Secara hukum, posisi Jimly lebih kokoh. Pasal 8 Ayat (2) tidak menyebut syarat asal partai. Menambahkan syarat yang tidak ada dalam teks konstitusi berisiko membuka preseden: setiap pengisian jabatan wapres di masa depan bisa dipersoalkan hanya karena calonnya berasal dari partai yang sama dengan presiden. Konstitusi tidak dirancang untuk memihak atau menghalangi partai tertentu.

Namun secara politik, pernyataan Yusril tetap relevan. Ia mengingatkan bahwa pengisian jabatan wapres bukan sekadar soal legalitas, melainkan juga soal legitimasi koalisi. Jika Prabowo memilih kader Gerindra, ia harus mampu menjelaskan bahwa pilihan itu tidak menutup ruang partai lain dalam koalisi. Sebaliknya, jika ia memilih tokoh dari partai lain, tafsir konstitusi yang dipakai justru lebih longgar dari yang dibutuhkan.

Yang paling perlu diawasi justru prosesnya. Batas 14 hari sebelum sidang paripurna dan 60 hari sejak kekosongan jabatan adalah rambu yang jelas. MPR tidak boleh menjadi rubber stamp, dan presiden tidak boleh menjadikan pengisian jabatan wapres sebagai alat tawar-menengah koalisi jangka panjang. Dasco boleh saja masuk daftar. Tetapi konstitusi menuntut alasan yang lebih serius daripada sekadar kedekatan dengan ketua partai.