Sertifikat No. 460 Disorot: Nyoman Mudita Desak BPN Buleleng Buka Dasar Hukum Konstatering

Advokat Nyoman Mudita mendesak BPN Buleleng membuka dasar hukum dan keabsahan administrasi konstatering eksekusi tanah di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, yang berujung kericuhan pada 12 November 2026. Sorotan utama: status Sertifikat Nomor 460 atas nama Luh Sudarmi yang disebut bukan produk BPN dan tidak tercatat dalam buku pembukuan.

Kronologi Konstatering di Desa Sudaji yang Berujung Ricuh

Pelaksanaan konstatering—pencocokan objek tanah—di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada 12 November 2026 berakhir ricuh. Konstatering adalah bagian dari proses eksekusi tanah yang biasanya dilakukan setelah adanya permohonan dari pengadilan. Dalam kasus ini, BPN Buleleng menerima permohonan dari Pengadilan Negeri Singaraja. Namun, pelaksanaannya di lapangan memicu protes warga dan berujung bentrokan.

Baca juga: Pemkot Samarinda Kaji Fatwa Haram Vape MUI, dari Sisi Hukum sampai Dampak Ekonomi

Sehari sebelum eksekusi, tepatnya 11 November 2026, Nyoman Mudita mendatangi Kantor BPN Buleleng untuk berkoordinasi. Ia meminta kejelasan dasar administrasi yang digunakan. Menurutnya, pihak BPN tidak memberikan jawaban memadai dan diduga tidak memegang data serta fakta hukum secara lengkap.

“Sebelum menerima pengajuan dan menjadwalkan konstatering, semestinya BPN lebih dahulu meneliti legalitas tanah, status objek, dan seluruh fakta hukum yang berkaitan. Jangan begitu saja menerima pengajuan tanpa memastikan data dan faktanya,” tegas Mudita dalam keterangan yang dikutip dari Balijani.id.

Kericuhan pada 12 November menjadi puncak ketegangan yang sebenarnya sudah terendus sejak sehari sebelumnya. Mudita menilai insiden itu bukan sekadar benturan fisik, melainkan akibat dari proses administrasi yang tidak tuntas.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Nyoman Mudita, S.H., adalah advokat yang mendampingi pihak yang mempersoalkan eksekusi. Ia menyoroti tiga hal utama: keabsahan Sertifikat Nomor 460, adanya Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 November 2025, dan dugaan ketidaksesuaian objek tanah di lapangan.

Baca juga: Gus Falah Minta Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diusut Tuntas: Tak Ada Kebal Hukum

Sertifikat Nomor 460 tercatat atas nama Luh Sudarmi. Mudita mempertanyakan bagaimana objek tanah dengan sertifikat itu dapat diproses dalam konstatering. Sebab, Kepala BPN Buleleng sebelumnya pernah menyatakan bahwa sertifikat tersebut bukan produk instansinya dan tidak tercatat dalam buku pembukuan.

“Ada penetapan pengadilan yang harus diperhatikan, ada persoalan mengenai sertifikat, dan ada ketidaksesuaian objek di lapangan. Semua itu seharusnya diverifikasi sebelum BPN menjadwalkan konstatering,” ujarnya.

Mudita juga menyoroti Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja 4 November 2025 yang menyatakan pencoretan perkara dari daftar perkara serta pencoretan dari Register Eksekusi. Dokumen ini, menurutnya, memiliki relevansi krusial yang wajib diperiksa dalam proses administrasi konstatering.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari BPN Buleleng mengenai status Sertifikat Nomor 460, kesesuaian objek, dan validitas dokumen dasar konstatering.

Latar Belakang Sertifikat No. 460 dan Penetapan Pengadilan

Konstatering adalah prosedur pencocokan objek tanah yang dimohonkan oleh pengadilan kepada BPN. Tujuannya memastikan objek yang akan dieksekusi sesuai dengan data yuridis dan fisik. Proses ini seharusnya menjadi filter terakhir sebelum eksekusi dijalankan.

Dalam kasus Desa Sudaji, filter itu diduga tidak berjalan semestinya. Mudita menilai BPN seharusnya tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga kesesuaian data fisik, data yuridis, dan fakta hukum di lapangan. Apalagi ada surat dari Pengadilan Negeri Singaraja yang menjadi dasar permohonan.

“Jangan hanya melihat kericuhan yang terjadi di lapangan. Harus dilihat dari awal: siapa yang mengajukan, apa dokumennya, apa dasar hukumnya, dan apakah seluruhnya sudah diverifikasi oleh BPN,” tandasnya.

Persoalan Sertifikat Nomor 460 menjadi krusial karena menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Jika sertifikat itu tidak tercatat dalam buku pembukuan BPN, maka statusnya sebagai produk hukum pertanahan patut dipertanyakan. Sebaliknya, jika ada, BPN semestinya dapat menunjukkan jejak administrasinya.

Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja 4 November 2025 yang mencabut perkara dari register eksekusi juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa konstatering tetap dijadwalkan pada 12 November 2026? Apakah BPN tidak menerima tembusan penetapan tersebut? Ataukah ada dokumen lain yang menjadi dasar?

Dampak Kericuhan dan Desakan Audit Administrasi

Kericuhan 12 November 2026 menimbulkan korban di tengah masyarakat. Mudita mengingatkan bahwa persoalan pertanahan menyangkut hak dasar dan kepastian hukum. Karena itu, ia mendesak agar administrasi konstatering di Desa Sudaji diaudit menyeluruh.

Audit itu harus mencakup surat permohonan dari Pengadilan Negeri Singaraja, dokumen lampiran, status objek tanah, data fisik dan yuridis, riwayat administrasi pertanahan, keberadaan Sertifikat Nomor 460, hingga penetapan pengadilan 4 November 2025.

• Surat permohonan dari Pengadilan Negeri Singaraja.
• Dokumen lampiran yang menjadi dasar permohonan.
• Status objek tanah dan data fisik-yuridis.
• Riwayat administrasi pertanahan di Desa Sudaji.
• Keberadaan dan keabsahan Sertifikat Nomor 460.
• Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja 4 November 2025.

“Kalau administrasinya benar, buka kepada publik dan jelaskan dasar hukumnya. Tetapi kalau ada data yang tidak lengkap, ada fakta hukum yang tidak diperiksa, atau ada prosedur yang dilanggar, maka jangan masyarakat yang dikorbankan,” pungkasnya.

Desakan ini bukan hanya soal satu sertifikat. Ia menyangkut kepercayaan publik terhadap BPN sebagai instansi yang membidangi administrasi pertanahan. Jika prosedur konstatering bisa dijalankan tanpa verifikasi memadai, maka risiko konflik horizontal di masyarakat akan terus berulang.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keterbukaan BPN Buleleng

Hingga berita ini diturunkan, kejelasan mengenai status Sertifikat Nomor 460, kesesuaian objek tanah, serta validitas dokumen dasar konstatering masih menunggu penjelasan resmi dan keterbukaan informasi dari BPN Buleleng.

Mudita telah menempuh langkah koordinasi sebelum eksekusi. Ia mendatangi kantor BPN pada 11 November 2026. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak memadai. Kini desakan beralih ke ranah audit dan transparansi.

Publik menanti apakah BPN Buleleng akan membuka dokumen permohonan, dasar hukum konstatering, dan status Sertifikat Nomor 460. Keterbukaan itu menjadi ujian bagi profesionalisme instansi pertanahan di tengah konflik yang sudah menelan korban.

Jika BPN bersikukuh bungkam, polemik ini berpotensi memanjang. Sebaliknya, jika dokumen dibuka, publik bisa menilai sendiri apakah prosedur sudah dijalankan sesuai koridor hukum. Untuk informasi lebih lanjut mengenai administrasi pertanahan, lihat situs resmi BPN.

Analisis Redaksi: Ketika Konstatering Kehilangan Fungsi Verifikasi

Konstatering sejatinya adalah benteng terakhir sebelum eksekusi tanah dijalankan. Di titik itu, BPN berperan sebagai verifikator independen yang memastikan objek yang akan dieksekusi benar-benar sesuai dengan data yuridis dan fisik. Jika benteng ini rapuh, konflik di lapangan hanya soal waktu.

Dalam kasus Desa Sudaji, pertanyaannya sederhana: mengapa konstatering tetap dijadwalkan ketika ada Sertifikat Nomor 460 yang statusnya dipertanyakan dan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja 4 November 2025 yang mencabut perkara dari register eksekusi? BPN semestinya menjelaskan dasar hukumnya, bukan membiarkan publik menebak-nebak.

Desakan Nyoman Mudita bukan serangan terhadap institusi. Ia meminta transparansi. Jika administrasi benar, buka. Jika ada kekurangan, perbaiki. Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat menjadi korban dari prosedur yang tidak tuntas. Kredibilitas BPN diuji di sini.