Gerindra NTT Hormati Proses Hukum Bupati Kupang Yosef Lede, Siapkan Sanksi Internal

DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pemerkosaan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede ke aparat penegak hukum. Partai meminta kepolisian bekerja objektif dan menegakkan asas praduga tak bersalah.

Sikap itu disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra NTT Fernando Soares, Minggu (15/11/2026). Ia berharap laporan yang kini ditangani Polda NTT tidak dipengaruhi tekanan apa pun, termasuk dari internal partai.

Baca juga: Pemkot Samarinda Kaji Fatwa Haram Vape MUI, dari Sisi Hukum sampai Dampak Ekonomi

"Karena itu, ia berharap kepolisian dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata pria yang akrab disapa Nando saat diwawancarai detikBali melalui sambungan telepon.

Kronologi Kasus yang Menyeret Bupati Kupang

Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berusia 21 tahun, RWM, yang mengaku menjadi korban dugaan pemerkosaan. Laporan itu menyeret nama Yosef Lede, kader Partai Gerindra yang saat ini menjabat Bupati Kupang.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polda NTT masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Esthon Foenay, Ketua DPD Partai Gerindra NTT, menyebut pihaknya memantau intensif perkembangan pemeriksaan tersebut.

"Saya telah menghubungi Sekretaris DPD Gerindra NTT untuk ikut memantau secara intensif perkembangan pemeriksaan yang sedang berlangsung di Polda NTT," tulis Esthon dalam akun Instagram @esthonlfoenay, seperti dikutip dari sumber yang sama.

Baca juga: Gus Falah Minta Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diusut Tuntas: Tak Ada Kebal Hukum

Kasus ini mencuat ke publik setelah sejumlah pihak mendesak penanganan cepat. DPR RI bahkan disebut turut mendorong agar Bupati Kupang yang diduga memperkosa mahasiswi segera ditindak. Desakan itu muncul karena status Yosef sebagai kepala daerah berpotensi memengaruhi jalannya penyelidikan jika tidak diawasi ketat.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Yosef Lede maupun kuasa hukumnya dalam pemberitaan ini. Begitu pula ihwal detail peristiwa, waktu, dan lokasi dugaan tindak pidana yang dilaporkan, yang belum diuraikan secara rinci oleh kepolisian.

Pernyataan Fernando Soares dan Tome Da Costa

Fernando Soares menegaskan setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Namun ia meminta semua pihak memberi ruang kepada penyidik untuk mengungkap persoalan secara terang.

"Kita serahkan semuanya kepada APH, dan kita berikan kesempatan untuk mereka bekerja, masyarakat mohon tahan diri. Kita sama-sama menunggu proses hukum," ujarnya.

Senada dengan Nando, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kupang Tome Da Costa mengaku prihatin dengan persoalan yang dihadapi Yosef Lede. Tome, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, menegaskan partainya tetap menghormati proses hukum.

"Kami tentu merasa terpukul mendengar persoalan ini. Namun, kita harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Biarlah proses hukum yang menentukan," kata Tome melalui sambungan telepon.

Menurut Tome, DPC Gerindra Kabupaten Kupang masih mencermati perkembangan penanganan laporan sembari melakukan komunikasi dan pembahasan internal bersama jajaran partai. Ia menyebut rapat internal akan segera digelar untuk membahas masalah tersebut.

"Pastinya jika demikian, maka nanti pasti ada pertimbangan dari internal partai untuk sanksi dan sebagainya," ucap Tome, merujuk pada kemungkinan Yosef terbukti bersalah.

Esthon Foenay: Jabatan Bukan Kekebalan Hukum

Ketua DPD Partai Gerindra NTT Esthon Foenay mengambil posisi tegas. Lewat unggahan di Instagram, ia menyatakan semua individu setara di mata hukum, termasuk pejabat dan kader partai politik.

"Saya menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapa pun, termasuk pejabat maupun kader partai politik," tulis Esthon.

Anggota DPR RI itu mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Yosef Lede. Namun ia memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh karena belum memperoleh informasi dan bukti secara utuh.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Namun, karena belum memperoleh informasi dan bukti secara utuh, saya memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum," tulis mantan Wakil Gubernur NTT itu.

Esthon juga mengingatkan seluruh kader Gerindra agar menjaga kejujuran, disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah kepada masyarakat.

"Bagi saya, jabatan bukanlah kekebalan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Latar Belakang: Kader Gerindra di Kursi Kepala Daerah

Yosef Lede bukan nama baru di politik NTT. Ia merupakan kader Partai Gerindra yang berhasil menduduki kursi Bupati Kupang. Posisi itu membuat kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi partai dalam menegakkan etika kader.

Gerindra selama ini kerap mengampanyekan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Ketika salah satu kadernya terseret dugaan tindak pidana berat, publik menunggu apakah komitmen itu berjalan di tingkat daerah.

Dalam beberapa kasus serupa, partai politik biasanya menempuh dua jalur: proses hukum di kepolisian dan mekanisme internal partai. Keduanya berjalan paralel, meski keputusan akhir soal status kader umumnya menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Polda NTT kini memegang kendali penanganan perkara. Penyidik belum merilis tersangka maupun kronologi lengkap, sehingga informasi yang beredar masih perlu diverifikasi. Publik diminta tidak menyimpulkan lebih jauh sebelum ada keterangan resmi.

Dampak Politik dan Desakan Publik

Kasus ini berpotensi mengguncang peta politik di Kabupaten Kupang. Sebagai kepala daerah aktif, Yosef Lede menghadapi tekanan ganda: proses pidana di kepolisian dan sorotan publik terhadap kinerjanya.

Desakan dari DPR RI menunjukkan kasus ini telah naik ke level nasional. Tekanan dari legislatif biasanya mempercepat respons aparat, terutama jika menyangkut pejabat daerah yang masih menjabat.

Di tingkat lokal, DPC Gerindra Kabupaten Kupang menyiapkan langkah internal. Rapat partai yang akan digelar menjadi sinyal bahwa Gerindra tidak ingin kasus ini dibiarkan berlarut tanpa kejelasan sikap.

Beberapa hal yang perlu dicermati ke depan:

• Perkembangan pemeriksaan di Polda NTT, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
• Hasil rapat internal DPC Gerindra Kabupaten Kupang soal sanksi terhadap Yosef Lede.
• Respons resmi dari Yosef Lede atau kuasa hukumnya.
• Posisi DPRD Kabupaten Kupang terkait status kepala daerah yang terseret perkara pidana.
• Perlindungan terhadap korban, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.

Esthon Foenay menegaskan pihaknya menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian agar berjalan objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pernyataan itu menjadi patokan awal sikap resmi Gerindra NTT.

Analisis Redaksi

Pernyataan Gerindra NTT terkesan rapi: menyerahkan ke aparat, menegaskan praduga tak bersalah, dan menjanjikan sanksi internal bila terbukti bersalah. Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar pernyataan. Kasus dugaan pemerkosaan bukan perkara ringan yang bisa diselesaikan dengan kalimat hati-hati di sambungan telepon.

Yang paling krusial adalah konsistensi. Esthon Foenay sudah menyatakan jabatan bukan kekebalan hukum. Kini ujiannya: apakah partai berani mengambil sikap tegas jika penyidik menetapkan tersangka, atau justru menunggu hingga proses hukum selesai bertahun-tahun.

Di sisi lain, kepolisian harus membuktikan bahwa status kepala daerah tidak menghambat penyelidikan. Korban berhak mendapat perlindungan penuh dan proses yang adil. Desakan DPR RI seharusnya menjadi pengingat bahwa kasus ini diawasi banyak mata, bukan hanya di Kupang, tetapi juga di Jakarta.

Bagi Gerindra, kasus ini adalah cermin. Partai yang sering berbicara soal integritas kader kini diuji apakah retorika itu berjalan saat kadernya sendiri terseret dugaan tindak pidana berat. Jawabannya tidak ditentukan oleh pernyataan pers, melainkan oleh langkah nyata yang terlihat publik.

Sumber: instagram.com