Gus Falah Minta Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diusut Tuntas: Tak Ada Kebal Hukum

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede. Ia menegaskan jabatan publik bukan tameng untuk menghindari proses hukum.

Pesan itu disampaikan Gus Falah menyikapi laporan seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Peristiwa yang diadukan disebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Baca juga: Pemkot Samarinda Kaji Fatwa Haram Vape MUI, dari Sisi Hukum sampai Dampak Ekonomi

Kronologi Laporan ke Polda NTT

Laporan RWM tercatat di Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Dalam laporan tersebut, peristiwa yang diadukan disebut berlangsung di rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bupati Kupang maupun kuasa hukumnya. Polda NTT juga belum merilis detail hasil pemeriksaan awal.

Gus Falah meminta penyidik tidak ragu memproses laporan itu. Menurutnya, setiap laporan dugaan tindak pidana harus ditangani sesuai ketentuan hukum tanpa perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

"Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti bersalah, penyidik harus menggunakan instrumen hukum yang paling tegas, yakni kombinasi Pasal 473 KUHP Baru dan UU TPKS, agar ada efek jera sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak pemulihan bagi korban," tegas Gus Falah, Minggu (15/11/2026).

Baca juga: Gerindra NTT Hormati Proses Hukum Bupati Kupang Yosef Lede, Siapkan Sanksi Internal

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung. Namun, ia mengingatkan proses pembuktian tidak boleh mandek hanya karena yang dilaporkan pejabat daerah.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Gus Falah adalah Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Komisi III membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia menyoroti kasus ini dalam kapasitas pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Dalam pernyataannya, Gus Falah mendorong penyidik menggunakan instrumen hukum yang relevan. Ia menyebut Pasal 473 KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

"Penegakan hukum juga tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan," pungkasnya.

Selain itu, Gus Falah memastikan Komisi III DPR RI akan mengawal perkembangan penanganan perkara di Polda NTT. Pengawalan itu agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan keberanian korban melaporkan dugaan kekerasan seksual harus dihormati. Perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis pelapor menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan selama proses hukum berlangsung.

Latar Belakang: Rumah Dinas dan Relasi Kuasa

Kasus ini menyita perhatian karena lokasi peristiwa yang diadukan berada di rumah dinas Bupati Kupang. Rumah dinas adalah fasilitas jabatan yang melekat pada posisi kepala daerah.

Dalam banyak perkara kekerasan seksual, relasi kuasa menjadi faktor yang menyulitkan korban melapor. Posisi sosial, ekonomi, dan politik pelapor dan terlapor kerap tidak seimbang.

UU TPKS mengakui relasi kuasa sebagai salah satu unsur yang dapat memperberat pelaku. Regulasi itu juga mengatur hak korban atas pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.

Gus Falah menyoroti dua aspek keadilan dalam perkara ini. Pertama, memastikan dugaan tindak pidana diusut secara objektif. Kedua, menjamin hak-hak korban terpenuhi.

"Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Pernyataan itu sejalan dengan prinsip supremasi hukum yang menempatkan semua orang setara di hadapan hukum. Jabatan publik disebut sebagai amanah, bukan privilese untuk berada di atas hukum.

Dasar Hukum yang Disorot

Gus Falah menyinggung dua instrumen hukum utama dalam penanganan perkara ini. Berikut rinciannya:

• Pasal 473 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) — mengatur tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang lebih tegas.
• UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS — menjadi payung hukum khusus yang mengatur hak korban, perlindungan, dan pemulihan.

Menurut Gus Falah, kombinasi kedua instrumen itu penting agar ada efek jera. Ia juga menekankan pemenuhan hak pemulihan bagi korban tidak boleh diabaikan.

Penyidik diminta memastikan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi sebelum menetapkan tersangka. Proses itu harus berjalan transparan dan profesional.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polda NTT mengenai status pemeriksaan saksi maupun terlapor. Begitu pula dari pihak Bupati Kupang.

Dampak dan Pengawalan Komisi III DPR

Kasus ini berpotensi berdampak pada pemerintahan Kabupaten Kupang. Kepala daerah yang sedang menjabat terseret laporan dugaan tindak pidana berat.

Gus Falah memastikan Komisi III DPR RI akan mengawal perkembangan penanganan perkara. Pengawalan itu mencakup seluruh tahapan, dari penyelidikan hingga penyidikan.

Ia mengingatkan perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis pelapor menjadi hal penting. Korban yang berani melapor harus dihormati, bukan diintimidasi.

"Penegakan hukum juga tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan," kata Gus Falah.

Publik menanti langkah Polda NTT. Transparansi proses menjadi kunci agar kasus ini tidak berakhir sebagai wacana.

Analisis Redaksi

Desakan Gus Falah menyentuh titik paling sensitif dalam penanganan perkara kekerasan seksual: relasi kuasa. Ketika terlapor adalah kepala daerah, tekanan terhadap korban dan penyidik bisa berlapis. Karena itu, pernyataan Komisi III soal pengawalan bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa DPR akan memantau jalannya perkara.

Yang perlu diawasi justru tahap paling awal. Penyidik harus cepat memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, dan memastikan korban mendapat pendampingan. Penundaan di tahap ini sering menjadi celah bagi hilangnya barang bukti dan melemahnya keberanian korban.

Pernyataan Gus Falah soal kombinasi Pasal 473 KUHP dan UU TPKS memberi arah hukum yang jelas. Namun, efektivitasnya bergantung pada keberanian penyidik menetapkan tersangka bila bukti cukup. Tanpa itu, prinsip tak ada kebal hukum hanya menjadi kalimat di ruang sidang.

Sumber: belarakyat.com, peraturan.bpk.go.id