Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran: Gelombang Dukungan DPD Gerindra dari Aceh hingga Papua

Nama Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, mencuat sebagai kandidat terkuat wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dukungan mengalir dari DPD Gerindra di sejumlah provinsi, mulai dari Sumatera Barat hingga Papua Barat Daya.

Dorongan agar Dasco mengisi kursi wapres yang kini kosong mengemuka sejak Minggu, 15 November 2026. Kader-kader Gerindra di daerah ramai-ramai menyuarakan dukungan, hampir serentak, dengan alasan yang nyaris seragam: loyalitas, pengalaman, dan kemampuan komunikasi politik lintas partai.

Baca juga: PAN Sebut Nama Cawapres yang Beredar Bagus-bagus, Soroti Kandidat dari Gerindra

Dasco sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Posisi itu disebut-sebut menjadi modal penting untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif jika ia benar-benar duduk sebagai orang nomor dua di republik ini.

Kronologi Dukungan: Dari Sumbar hingga Papua Barat Daya

Dukungan pertama mencuat dari Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Ia menyatakan sikap partainya secara terbuka pada Minggu, 15 November 2026.

"Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI," kata Andre dalam keterangannya, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Setelah Sumbar, dukungan menyusul dari DPD Gerindra Lampung. Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungan dan doa secara langsung untuk Dasco.

Baca juga: Willy Aditya Buka Jambore Remaja Bernegara NasDem Riau, Diikuti 739 Peserta

"Saya Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan dukungan dan doa kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia," ujar Rahmat.

Gelombang serupa datang dari Sumatera Selatan. Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menyebut dukungan itu lahir dari aspirasi kader di tingkat bawah.

"Kami mendengar aspirasi dari kader-kader kami di Gerindra Sumsel. Suara-suara dari bawah menginginkan Bapak Sufmi Dasco," kata Desi.

Dari ujung barat, DPD Gerindra Aceh melalui ketuanya, Fadhlillah alias Dek Fadh, juga menyatakan dukungan. Menurutnya, Indonesia butuh figur yang mampu menjaga persatuan dan stabilitas.

"Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu mengedepankan persatuan, menjaga stabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas," katanya.

Daftar itu bertambah panjang. DPD Gerindra Jawa Timur, Banten, Papua Barat Daya, DPC Gerindra Langkat, DPD Gerindra Kalimantan Barat, dan DPD Gerindra Riau ikut menyuarakan hal yang sama.

Alasan Kader: Loyalitas dan Komunikasi Lintas Partai

Hampir semua ketua DPD yang menyuarakan dukungan memakai argumen yang sama. Dasco dinilai tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto dan terbukti aktif menyelesaikan berbagai persoalan di akar rumput.

Andre Rosiade menyoroti kemampuan Dasco berkomunikasi dengan partai di luar koalisi. Menurut dia, Dasco adalah figur yang paling bisa diterima semua partai politik.

"Bapak Sufmi Dasco adalah figur yang paling bisa diterima semua koalisi. Komunikasinya ke partai nonkoalisi juga baik, bisa diterima," tuturnya.

Ketua DPD Gerindra Banten, Andra Soni, menyebut ada tiga pertimbangan mendasar di balik dukungan partainya. Dasco dinilai sudah teruji di tengah masyarakat maupun di kancah politik nasional.

"Ada tiga pertimbangan mendasar yang membuat Gerindra Banten meyakini Sufmi Dasco Ahmad adalah figur paling tepat mengisi kursi Wakil Presiden," ujar Andra Soni.

Pertimbangan lain yang berulang disebut adalah rekam jejak Dasco dalam membesarkan Partai Gerindra dan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Jasa itu dianggap tidak bisa dipisahkan dari posisi Gerindra hari ini.

Dari Jawa Timur, dukungan berdiri di atas alasan loyalitas dan kesinambungan kepemimpinan. Dasco disebut sebagai kader inti yang mendampingi Prabowo sejak lama, termasuk saat Partai Gerindra masih jauh dari kursi kekuasaan.

Pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI juga dipandang relevan. Peran itu dinilai penting untuk menjaga hubungan eksekutif dan legislatif, terutama dalam mendukung kelancaran agenda pemerintahan, termasuk program Astacita.

Kursi Wapres Kosong dan Aturan Pengisiannya

Dorongan terhadap Dasco tidak lepas dari situasi kursi wapres yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur. Keputusan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah laporan menyebut proses pengisian kursi wapres akan melalui mekanisme konstitusional. MPR dijadwalkan memilih dan melantik wapres baru pada 2 Desember 2026, sesuai tajuk berita terkait yang beredar di lingkungan pemberitaan nasional.

Presiden Prabowo sendiri disebut telah meminta partai-partai politik mengusulkan nama calon wapres. Permintaan itu muncul setelah kepala negara pulang dari dinas ke luar negeri.

Sejumlah partai memilih menahan diri. PAN, misalnya, dipastikan tidak mengajukan nama. Sementara Golkar memberi keleluasaan penuh kepada Prabowo untuk memilih, dengan catatan sosok yang dipilih tidak berpotensi menimbulkan masalah baru.

Muncul pula pertanyaan teknis: bisakah Dasco menjadi wapres meski satu partai dengan Prabowo? Aturan soal itu menjadi salah satu bahasan hangat di ruang publik, mengingat posisi presiden dan wapres biasanya diisi kader dari partai berbeda dalam skema koalisi.

Organisasi masyarakat juga ikut bersuara. Muhammadiyah membeberkan kriteria cawapres versi mereka: patuh konstitusi dan merupakan milik rakyat, bukan sekadar representasi partai.

Dampak Politik dan Peta Koalisi

Gelombang dukungan dari daerah memberi sinyal kuat bahwa mesin partai Gerindra bergerak satu arah. Ini penting karena DPP belum mengambil sikap resmi terbuka soal nama yang akan diusulkan ke Presiden.

Jika Dasco benar-benar maju, ada beberapa dampak yang layak dicermati:

• Posisi Wakil Ketua DPR RI yang saat ini dipegang Dasco akan kosong dan memicu perombakan di internal parlemen.
• Gerindra berpotensi menguasai dua kursi tertinggi eksekutif sekaligus, yang memicu diskusi soal distribusi kekuasaan dalam koalisi.
• Partai nonkoalisi yang selama ini merasa terwakili oleh komunikasi Dasco bisa kehilangan saluran utama mereka di lingkaran istana.
• Agenda legislasi, termasuk program Astacita, berpeluang lebih lancar karena hubungan eksekutif-legislatif sudah terbangun.

Di sisi lain, dukungan yang datang serentak dari banyak DPD bisa dibaca sebagai manuver politik untuk membangun legitimasi di tingkat akar rumput. Semakin banyak daerah bersuara, semakin sulit bagi DPP mengabaikan nama Dasco.

Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Prabowo. Ia belum menyebut nama spesifik, dan sejumlah ketua partai disebut masih menjaga image dengan menunggu momentum politik yang tepat.

Langkah Selanjutnya Menuju 2 Desember

Setelah permintaan Presiden kepada partai-partai, tahapan berikutnya adalah pengusulan nama resmi. Mekanisme ini akan berjalan melalui DPR dan MPR, dengan jadwal pelantikan yang disebut jatuh pada 2 Desember 2026.

Dasco belum memberikan pernyataan resmi soal pencalonan dirinya. Ia masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Yang jelas, tekanan politik kini mengarah pada satu pertanyaan: apakah Prabowo akan memilih kader dari partainya sendiri, atau membuka ruang bagi figur lain demi menjaga keseimbangan koalisi. Jawabannya akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan, sebelum MPR menggelar pemilihan.

Untuk konteks aturan pengisian jabatan wapres, pembaca bisa merujuk pada ketentuan konstitusi yang dihimpun dalam situs resmi MPR RI.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari gelombang dukungan ini bukan sekadar nama Dasco, melainkan cara dukungan itu dikemas. Hampir semua pernyataan ketua DPD memakai diksi yang sama: loyal, komunikatif, dan mampu merangkul lintas partai. Ini bukan kebetulan. Ada pola koordinasi yang rapi, dan pola itu biasanya lahir dari satu komando.

Secara elektoral, Dasco memang punya nilai tawar. Ia dikenal sebagai operator yang piawai menjaga komunikasi dengan partai di luar koalisi, sesuatu yang tidak dimiliki banyak kader Gerindra. Dalam pemerintahan yang sering diterpa tekanan politik, kemampuan semacam itu bukan hal kecil. Tapi ada sisi lain yang perlu dicermati: jika presiden dan wapres berasal dari partai yang sama, mekanisme saling mengawasi di dalam eksekutif berpotensi melemah.

Publik berhak menuntut transparansi. Proses pengisian kursi wapres bukan urusan internal partai, melainkan peristiwa konstitusional yang menyangkut hajat orang banyak. Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi soal kriteria yang dipakai Presiden, selain permintaan agar partai mengusulkan nama. Sebelum MPR memilih pada 2 Desember, sebaiknya publik diberi ruang melihat pertimbangannya secara terbuka, bukan hanya mendengar riuh dukungan dari daerah yang datang nyaris serempak.