Wabup Teluk Bintuni Pindah ke Hanura Usai 23 Tahun di PPP

Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara resmi bergabung dengan Partai Hanura setelah 23 tahun berkarier di PPP. Ia langsung ditunjuk sebagai Ketua DPC Hanura Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella kepada wartawan pada Minggu, 15 November 2025. Menurut Patrice, Joko masuk bersama struktur kepengurusan tingkat provinsi yang baru dibentuk.

Baca juga: KH Afifuddin Muhajir Apresiasi Langkah Mardiono Selamatkan PPP

"Dan hari ini juga sudah bergabung bersama Partai Hanura Provinsi Papua Barat, yaitu dari Wakil Bupati Teluk Bintuni sebagai Ketua DPC Teluk Bintuni ya, yang baru," kata Patrice, dikutip dari detikNews.

Perpindahan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang Joko di Partai Persatuan Pembangunan. Ia sendiri menyebut dirinya kini berstatus demisioner di partai berlambang ka'bah tersebut.

Joko Lingara Tinggalkan PPP Setelah 23 Tahun

Joko tidak menyembunyikan bahwa PPP adalah rumah politiknya selama lebih dari dua dekade. Ia mengaku ikut membesarkan partai itu sebelum akhirnya memutuskan hengkang.

"Saya di PPP itu kurang lebih 23 tahun. Saya membesarkan PPP, dan hari ini saya dinyatakan demisioner di PPP," ujar Joko dalam keterangan yang sama.

Baca juga: Penjaringan Bakal Calon Ketua DPD Golkar Madina Dibuka 16 November 2026

Meski demikian, ia memilih tidak menyimpan kekecewaan. Joko justru menyampaikan terima kasih kepada Hanura yang telah menerimanya bergabung.

"Maka hari ini saya juga minta terima kasih banyak kepada Partai Hanura yang telah membuka diri," tambahnya.

Pernyataan itu menunjukkan perpindahan berjalan tanpa konflik terbuka. Joko tidak merinci alasan di balik keputusannya meninggalkan PPP, termasuk apakah ada persoalan internal yang memicunya.

Yang jelas, posisi Joko sebagai wakil bupati membuat langkahnya berbobot elektoral. Teluk Bintuni merupakan kabupaten di Papua Barat dengan dinamika politik lokal yang cukup cair.

Patrice Rio Capella Sebut Hanura Pasang Target Satu Kursi per Dapil

Dari sisi Hanura, kedatangan Joko disambut sebagai tambahan kekuatan menjelang Pemilu 2029. Patrice menyebut mantan kader PPP itu diberi tugas konkret di daerahnya.

"Dia diberi target mengatasi ketertinggalan Teluk Bintuni untuk konsolidasi Partai Hanura," kata Patrice.

Target itu bagian dari ambisi lebih besar. Hanura memasang sasaran setiap daerah pemilihan memiliki satu kursi, termasuk untuk DPR RI.

"Termasuk DPR RI, jika itu dibikin empat kursi, maka kami akan bekerja semaksimal mungkin di Provinsi Papua Barat," ucapnya.

Patrice menambahkan, gelombang tokoh yang merapat ke Hanura bukan fenomena tunggal. Ia mengklaim arus masuk kader terus terjadi dan akan diumumkan secara bertahap.

"Tentu bagi kami menggembirakan ya, termasuk nanti setelah lolos verifikasi faktual, beberapa nama tokoh juga akan bergabung ke partai ini setelah ini semua selesai, dan akan kita umumkan pada waktunya tentang kawan-kawan yang hari ini masih di partai lain untuk bergabung di partai ini," sebutnya.

14 Anggota Legislatif Diklaim Sudah Berkomunikasi dengan Hanura

Selain Joko, Patrice mengungkap adanya komunikasi dengan sejumlah anggota dewan. Jumlahnya disebut mencapai 14 orang.

Namun ia menegaskan para legislator itu belum akan pindah dalam waktu dekat. Mereka masih terikat status sebagai anggota dewan dan menunggu momentum yang tepat.

"Yang pasti yang sudah berkomunikasi dengan saya itu sekitar 14 orang ya, tapi mereka akan bertahan di DPR dulu karena mereka masih anggota dewan, dan nanti setelah mendekati harinya, setelah apa, partai ini dinyatakan sebagai peserta pemilu dan kemudian menyusun caleg, di situ mereka akan menentukan sikap untuk bergabung dengan partai ini," ujarnya.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa Hanura sedang menata peta jalan rekrutmen. Ada urutan yang mereka jaga: verifikasi faktual, penetapan peserta pemilu, lalu penyusunan daftar calon legislatif.

Beberapa poin yang menandai langkah Hanura ke depan:

• Joko Lingara resmi menjabat Ketua DPC Hanura Teluk Bintuni.
• Target satu kursi di setiap daerah pemilihan, termasuk DPR RI.
• Fokus kerja di Provinsi Papua Barat dengan empat kursi sebagai ancar-ancar.
• 14 anggota legislatif disebut sudah menjalin komunikasi, menunggu waktu resmi bergabung.
• Pengumuman tokoh baru akan dilakukan setelah verifikasi faktual partai selesai.

Latar Belakang Politik Teluk Bintuni dan Peta Hanura di Papua Barat

Teluk Bintuni bukan wilayah baru bagi Hanura, tetapi juga bukan basis utama partai itu. Masuknya seorang wakil bupati memberi Hanura pijakan struktural di tingkat kabupaten yang biasanya sulit dibangun dari nol.

Dalam praktik politik lokal Papua Barat, posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap menjadi simpul konsolidasi partai. Mereka menguasai jaringan hingga distrik dan kampung, sesuatu yang tidak dimiliki pengurus partai yang hanya berbasis di kota.

Karena itu, penunjukan Joko sebagai Ketua DPC berfungsi ganda. Hanura mendapat figur dengan legitimasi elektoral, sementara Joko memperoleh kendaraan politik baru setelah meninggalkan PPP.

Hanura sendiri sedang berupaya memperlebar basis di luar Jawa. Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang mereka bidik, sejalan dengan pernyataan Patrice soal kerja maksimal di wilayah tersebut.

Di sisi lain, PPP kehilangan satu kader yang telah lama bertahan. Bagi partai yang identik dengan basis massa tradisional Islam itu, hengkangnya pejabat daerah dari Papua Barat menjadi catatan tersendiri, terutama menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Proses perpindahan partai bagi pejabat daerah juga memiliki konsekuensi administratif. Setiap kader yang berpindah harus menyesuaikan status keanggotaan, dan partai penerima perlu menyiapkan struktur kepengurusan yang memenuhi syarat verifikasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan kepemiluan yang dapat ditelusuri di laman KPU RI.

Dampak bagi Hanura, PPP, dan Kontestasi 2029

Bagi Hanura, tambahan satu ketua DPC di Teluk Bintuni bukan sekadar angka. Partai membutuhkan mesin organisasi yang hidup di daerah agar target satu kursi per dapil tidak berhenti sebagai retorika.

Bagi PPP, kehilangan kader 23 tahun menunjukkan tantangan retensi di wilayah dengan basis kader terbatas. Partai perlu mencari pengganti yang mampu menjaga jaringan di Teluk Bintuni.

Bagi Joko, langkah ini menandai fase baru karier politik. Ia kini memikul tanggung jawab membangun Hanura dari tingkat kabupaten, sekaligus menjaga posisinya sebagai wakil bupati tetap solid.

Yang belum terjawab adalah sikap resmi PPP atas kepindahan tersebut. Sumber berita tidak menyebut adanya tanggapan dari pengurus PPP pusat maupun wilayah.

Hal lain yang masih menunggu waktu: nama-nama 14 legislator yang disebut berkomunikasi dengan Hanura. Patrice memilih menyimpannya hingga partai dinyatakan lolos verifikasi dan masuk tahap penyusunan caleg.

Analisis Redaksi

Langkah Joko Lingara memperlihatkan satu pola yang kian lazim di politik daerah: kader lama berpindah menjelang siklus pemilu, bukan di tengah masa tenang. Waktu pengumuman, 15 November 2025, memberi Hanura ruang sekitar tiga tahun untuk menata struktur sebelum 2029. Itu bukan waktu singkat, tetapi juga bukan waktu yang berlimpah bila partai harus membangun dari tingkat distrik.

Yang menarik justru cara Hanura mengemas perekrutan. Patrice tidak hanya mengumumkan satu nama, tetapi sekaligus memasang target kursi dan menyebut adanya 14 legislator dalam antrean. Pernyataan semacam itu berfungsi sebagai sinyal kepada publik dan kepada kader sendiri bahwa partai sedang bergerak. Namun sinyal tanpa bukti organisasi mudah pudar. Target satu kursi per dapil hanya masuk akal jika DPC benar-benar terbentuk dan bekerja, bukan sekadar dibentuk untuk kepentingan pencalonan.

Bagi PPP, kehilangan kader yang mengaku 23 tahun membesarkan partai adalah peringatan. Kesetiaan panjang tidak otomatis berujung pada posisi strategis, dan ketika seorang wakil bupati memilih jalan lain, pertanyaannya bukan sekadar soal kursi, melainkan soal bagaimana partai merawat kader di daerah yang jauh dari pusat. Tanpa jawaban atas itu, perpindahan serupa bisa berulang di wilayah lain.