Enda Simakasura Divonis Bebas: 9 Bulan Ditahan, Kini Bebas dari Dakwaan Korupsi Waterfront Samosir

Enda Simakasura Ketaren, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum, akhirnya menghirup udara bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memvonisnya bebas dari segala dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Putusan dibacakan pada Jumat (13/11/2026) dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn, setelah Enda menjalani penahanan sekitar sembilan bulan.

Majelis hakim menyatakan Enda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua. Dalam amar putusannya, majelis memerintahkan agar Enda dibebaskan dari seluruh dakwaan dan dilepaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya juga dipulihkan.

Baca juga: Kapolsek Labuan Buka Suara soal Kasus 4 Bulan Tak Tuntas: Prosedur Jalan, Kendala Korban di Luar Negeri

Kronologi Perkara dan Duduk Perkara di Pengadilan

Perkara ini bermula dari pekerjaan pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele yang diduga merugikan keuangan negara. JPU mengajukan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c serta Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara terdiri dari Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Wariuwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Mereka menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyoroti sejumlah kelemahan pembuktian yang diajukan penuntut umum. Salah satu poin krusial adalah dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp13.185.197.899,60. Tim penasihat hukum mempersoalkan dasar penghitungan kerugian tersebut karena pemeriksaan teknis hanya berfokus pada pekerjaan struktur, sementara angka kerugian turut memasukkan pekerjaan mekanikal, elektrikal, perpipaan (MEP), serta lanskap.

Metode pemeriksaan fisik yang digunakan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan volume dan mutu pekerjaan juga dipertanyakan. Pengukuran manual dan hammer test dinilai tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, pihak pembelaan menyoroti audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menurut mereka tidak didahului pemeriksaan lapangan dan klarifikasi secara memadai.

Baca juga: HRD Desak Kepastian Hukum Tanah Transmigrasi: 3 Langkah Kunci

Tim penasihat hukum juga menyampaikan bahwa proyek tersebut pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa temuan kekurangan volume maupun mutu sebagaimana didalilkan dalam perkara. Mereka menegaskan tidak ada bukti kliennya menerima suap, gratifikasi, kickback, ataupun keuntungan pribadi dari proyek tersebut.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kuasa Hukum

Salah satu penasihat hukum Enda dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus H. Sitepu, menyebut putusan bebas tersebut sebagai kemenangan bagi keadilan. Menurutnya, sejak awal pihaknya meyakini kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi karena pekerjaan yang dipersoalkan telah selesai 100 persen dan dimanfaatkan masyarakat.

"Sejak awal kami meyakini bahwa Pak Enda tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pekerjaan yang dipersoalkan telah selesai dan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Namun, Pak Enda justru harus menjalani penahanan selama sembilan bulan atas tuduhan yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan," ujar Philipus.

Ia juga menyoroti dampak penahanan yang harus dialami kliennya. Sembilan bulan penahanan bukan waktu yang singkat karena Enda harus kehilangan kebebasan dan terpisah dari keluarga, termasuk anaknya.

"Sembilan bulan bukan waktu yang singkat. Ada kebebasan yang hilang, ada keluarga yang menunggu, dan ada waktu bersama anak yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Hari ini Pak Enda memang telah dibebaskan, tetapi siapa yang dapat mengembalikan sembilan bulan kehidupannya?" ungkapnya.

Philipus menilai perkara ini harus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani persoalan pelaksanaan proyek pemerintah yang kemudian dibawa ke ranah pidana korupsi. Menurutnya, tidak setiap persoalan administrasi maupun perbedaan penilaian terhadap hasil pekerjaan pemerintah dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Tidak setiap persoalan dalam pekerjaan pemerintah merupakan tindak pidana korupsi. Jangan sampai orang yang bekerja dan mengabdi kepada negara justru harus kehilangan kebebasannya karena penerapan hukum pidana yang tidak tepat," tegas Philipus.

Ia bahkan menyebut perkara yang menjerat kliennya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pengabdian seorang aparatur negara. "Kami bersyukur keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, jangan sampai ada lagi orang yang harus kehilangan kebebasannya selama berbulan-bulan hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pengabdian tak boleh dikriminalisasi, keadilan tak boleh mati!" ujarnya.

Latar Belakang Proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele

Proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kawasan ini digadang-gadang menjadi destinasi wisata yang mendukung perekonomian daerah. Menurut Philipus, pekerjaan tersebut telah selesai 100 persen dan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat.

Namun, proyek yang telah digunakan masyarakat itu justru menjadi pangkal perkara pidana bagi Enda. Dalam pembelaannya, tim penasihat hukum menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pembuktian, mulai dari metode pemeriksaan hingga dasar penghitungan kerugian negara.

Mereka mempertanyakan mengapa audit KAP tidak didahului pemeriksaan lapangan dan klarifikasi yang memadai. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK yang tidak menemukan kekurangan volume maupun mutu pekerjaan dianggap bertentangan dengan dalil penuntut umum.

Kasus ini mencuat ke publik sebagai contoh bagaimana persoalan administrasi proyek pemerintah bisa berujung pada pidana. Enda, yang berstatus ASN Kementerian Pekerjaan Umum, harus mendekam di tahanan selama sembilan bulan sebelum akhirnya divonis bebas.

Dampak dan Reaksi atas Putusan Bebas

Putusan bebas ini memantik reaksi dari kalangan penasihat hukum dan pengamat hukum. Philipus berharap putusan tersebut menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum agar setiap penanganan perkara pidana didasarkan pada fakta, alat bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana, bukan semata-mata asumsi atau perbedaan penilaian administratif.

"Putusan ini mengingatkan kita bahwa hukum pidana harus berdiri di atas pembuktian, bukan asumsi. Jika unsur tindak pidananya tidak terbukti, seseorang harus dibebaskan. Itulah prinsip keadilan yang wajib dijaga dalam setiap proses penegakan hukum," tutup Philipus.

Secara hukum, putusan bebas menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Majelis hakim menyatakan Enda tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua dakwaan alternatif penuntut umum.

Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena jabatan atau keterlibatannya dalam suatu proyek pemerintahan.

Bagi Enda, vonis bebas berarti pemulihan harkat dan martabat. Namun, sembilan bulan yang hilang tetap menjadi catatan kelam dalam perjalanan kariernya sebagai ASN.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi Penegakan Hukum dan Implikasi bagi ASN

Putusan bebas ini membuka ruang evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Philipus menekankan pentingnya membedakan antara persoalan administrasi dan tindak pidana korupsi.

"Jangan sampai orang yang bekerja dan mengabdi kepada negara justru harus kehilangan kebebasannya karena penerapan hukum pidana yang tidak tepat," tegasnya.

Ke depan, kasus ini dapat menjadi preseden bagi penanganan perkara serupa. Penuntut umum dituntut lebih cermat dalam merumuskan dakwaan dan menghadirkan alat bukti yang kuat, terutama yang menyangkut penghitungan kerugian negara.

Selain itu, penting bagi penyidik untuk melibatkan ahli dan melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya penyimpangan. Audit KAP pun seharusnya didahului klarifikasi agar kesimpulannya tidak menimbulkan bias.

Bagi ASN yang terlibat dalam proyek pemerintah, putusan ini setidaknya memberikan secercah harapan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara sembarangan. Namun, proses hukum yang panjang dan merugikan tetap menjadi risiko yang harus diwaspadai.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan mengenai langkah selanjutnya, termasuk apakah akan mengajukan kasasi. Enda sendiri telah menghirup udara bebas dan berkumpul kembali dengan keluarganya.

Analisis Redaksi

Vonis bebas Enda Simakasura Ketaren adalah tamparan bagi proses penegakan hukum yang terburu-buru. Sembilan bulan penahanan bukan waktu yang singkat, apalagi bagi seorang ASN yang hanya menjalankan tugas. Jika sejak awal pembuktian dilakukan secara cermat, mungkin kebebasan Enda tidak perlu direnggut.

Ada pelajaran penting dari perkara ini: penghitungan kerugian negara tidak bisa dilakukan secara serampangan. Memasukkan komponen pekerjaan yang tidak diperiksa secara teknis, sementara dasar pemeriksaan hanya fokus pada struktur, adalah cacat logika yang seharusnya sejak awal disadari penuntut umum. Belum lagi audit KAP yang tidak didahului pemeriksaan lapangan.

Kasus ini juga menyoroti bahaya kriminalisasi terhadap ASN. Perbedaan penilaian administratif atas hasil pekerjaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan, bukan langsung dibawa ke ranah pidana. Putusan hakim menjadi pengingat bahwa pidana adalah ultimum remedium, bukan senjata pertama.

Namun, vonis bebas bukan akhir dari segalanya. Kejaksaan perlu mengevaluasi mengapa dakwaan tidak terbukti. Masyarakat berhak tahu apakah ada kelalaian dalam penyidikan. Jika tidak, kasus serupa bisa terulang dan menimpa ASN lain yang hanya menjalankan tugas.

Yang paling penting, keadilan bagi Enda tidak boleh berhenti pada pembebasan. Pemulihan nama baik dan harkat martabatnya harus dijamin. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pengabdian tidak dikriminalisasi.

Sumber: hukumid.co.id, bpk.go.id