HRD Desak Kepastian Hukum Tanah Transmigrasi: 3 Langkah Kunci

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud atau yang akrab disapa HRD, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat di kawasan transmigrasi. Persoalan yang disorot khususnya menyangkut lahan yang masih bermasalah akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan. Pernyataan itu disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/11).

Menurut politisi asal Aceh tersebut, persoalan ini harus segera diselesaikan agar masyarakat transmigran yang telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun tidak terus hidup dalam ketidakpastian hukum. Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi, termasuk memastikan legalitas tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.

Baca juga: Kapolsek Labuan Buka Suara soal Kasus 4 Bulan Tak Tuntas: Prosedur Jalan, Kendala Korban di Luar Negeri

"Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat," tegas HRD seperti dikutip dari Waspada.id.

Tiga Langkah yang Didorong HRD

Dalam keterangannya, HRD memaparkan tiga langkah penting yang perlu didorong untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Langkah-langkah ini menjadi pijakan sikap Komisi V DPR RI dalam mengawal persoalan tersebut.

1. Menyelesaikan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan. Komisi V DPR RI mendorong koordinasi dan langkah konkret antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta lembaga terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penyelesaian status lahan yang bermasalah. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar, tempat tinggal, dan kehidupan ekonomi para transmigran.
2. Mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas. Program prioritas Kementerian Transmigrasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah dan penerbitan sertifikat hak milik bagi para transmigran yang selama bertahun-tahun belum memperoleh kepastian atas tanah mereka.
3. Mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian. Regulasi yang ada dinilai perlu diperbarui agar lebih relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaruan regulasi ini penting untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat transmigrasi, serta mengatur optimalisasi pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan menyejahterakan warga.

"Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya," ujar HRD.

Peringatan agar Trans Tuntas Tidak Sekadar di Atas Kertas

HRD menyoroti pentingnya implementasi program Trans Tuntas yang menjadi prioritas Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi transmigran, terutama terkait legalitas tanah dan penerbitan sertifikat hak milik.

Baca juga: Enda Simakasura Divonis Bebas: 9 Bulan Ditahan, Kini Bebas dari Dakwaan Korupsi Waterfront Samosir

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari dokumen perencanaan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan. "Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah kompleksitas persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Tumpang tindih status lahan antara kawasan hutan dan area transmigrasi menjadi salah satu simpul yang dinilai memperlambat penerbitan sertifikat.

Revisi UU Ketransmigrasian dan Perlindungan Aset Warga

Selain mendorong penyelesaian tumpang tindih lahan dan percepatan Trans Tuntas, HRD menekankan perlunya revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian. Regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi.

Menurut HRD, pembaruan regulasi penting untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat transmigrasi, serta mengatur optimalisasi pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan menyejahterakan warga. Dengan begitu, kebijakan transmigrasi tidak hanya berhenti pada pemindahan penduduk, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi mereka di lokasi baru.

Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar persoalan yang telah berlangsung lama tidak terus berulang.

Sinergi Lintas Kementerian Jadi Kunci

HRD menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi membutuhkan kerja sama antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan lembaga terkait. Pendataan dan verifikasi status lahan menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara bersama-sama.

Koordinasi yang kuat dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa persoalan administrasi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh hak atas tanah yang telah mereka kelola bertahun-tahun.

"Yang paling penting masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak hak mereka terus terabaikan," demikian anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud.

Dampak bagi Warga Transmigrasi dan Langkah Selanjutnya

Persoalan kepastian hukum tanah di kawasan transmigrasi berdampak langsung pada kehidupan warga. Tanpa legalitas yang jelas, masyarakat menghadapi risiko terkait tempat tinggal, akses ekonomi, dan perlindungan aset. Hal ini juga dapat memengaruhi iklim investasi dan pemanfaatan lahan di daerah transmigrasi.

Langkah selanjutnya yang dinantikan adalah respons pemerintah terhadap tiga dorongan yang disampaikan Komisi V DPR RI. Penyelesaian tumpang tindih lahan, percepatan Trans Tuntas, dan revisi UU Ketransmigrasian menjadi agenda yang perlu diwujudkan secara konkret.

HRD berharap sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dapat diperkuat. Dengan begitu, masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.

Bagi pembaca yang ingin mengikuti perkembangan isu pertanahan dan kebijakan transmigrasi, informasi resmi dapat diakses melalui kanal pemerintah terkait, seperti Kementerian ATR/BPN.

Analisis Redaksi

Desakan HRD menyentuh titik paling sensitif dalam kebijakan transmigrasi: legalitas tanah. Selama puluhan tahun, program transmigrasi telah memindahkan jutaan orang dan membuka lahan di berbagai daerah. Namun, persoalan tumpang tindih dengan kawasan hutan membuat banyak warga hidup di atas lahan yang statusnya tidak jelas. Ketidakpastian ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut tempat tinggal dan masa depan ekonomi keluarga.

Komisi V DPR RI mengangkat tiga langkah yang tampak masuk akal: menyelesaikan tumpang tindih, mempercepat Trans Tuntas, dan merevisi UU Ketransmigrasian. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian. Tanpa data yang akurat dan verifikasi lapangan yang serius, program percepatan sertifikasi berisiko berhenti di atas kertas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa janji penyelesaian legalitas sering kali terhambat oleh rumitnya birokrasi dan perbedaan tafsir antarlembaga.

Revisi undang-undang menjadi penting untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan relevan. Namun, revisi tidak boleh menjadi jalan mundur bagi perlindungan hak warga. Justru sebaliknya, regulasi baru harus mampu mempercepat penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian bagi transmigran. Tanpa kemauan politik yang kuat dan pengawasan yang konsisten, persoalan ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat yang telah lama mengelola lahan.

Sumber: atrbpn.go.id