Kapolsek Labuan Buka Suara soal Kasus 4 Bulan Tak Tuntas: Prosedur Jalan, Kendala Korban di Luar Negeri

Kapolsek Labuan Polres Pandeglang, AKP Badri Hasan, S.M., M.M., menegaskan penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengerusakan yang sudah berjalan empat bulan tetap sesuai prosedur. Kendala sebenarnya, kata dia, korban atau pelapor belum bisa diperiksa langsung karena berada di luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Badri sebagai jawaban atas pemberitaan Elangmas News tertanggal 12 November 2026 berjudul “Empat Bulan Belum Ada Kepastian Hukum, Kuasa Hukum dan Keluarga Korban Desak Polsek Labuan Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Penganiayaan dan Pengerusakan”.

Baca juga: HRD Desak Kepastian Hukum Tanah Transmigrasi: 3 Langkah Kunci

“Kami tegaskan bahwa penanganan perkara ini tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai prosedur serta tahapan yang berlaku. Tidak benar apabila kemudian muncul persepsi bahwa kepolisian tidak melakukan penanganan,” tegas Badri pada Minggu (15/11), seperti dikutip dari Benuanews.

Kronologi: Empat Bulan Berlalu dan Desakan Keluarga Korban

Perkara ini mencuat ke publik setelah kuasa hukum dan keluarga korban menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menilai proses hukum di Polsek Labuan jalan di tempat sejak laporan dibuat.

Empat bulan adalah rentang waktu yang tidak singkat bagi keluarga yang menunggu kejelasan. Desakan agar kasus segera dituntaskan pun disampaikan secara terbuka melalui pemberitaan media, yang kemudian memicu respons resmi dari kepolisian.

Badri tidak membantah bahwa perkara belum tuntas. Ia justru mengakui ada kendala teknis yang membuat penyidik belum bisa melangkah ke tahap berikutnya. Namun ia menolak anggapan bahwa institusinya diam saja.

Baca juga: Enda Simakasura Divonis Bebas: 9 Bulan Ditahan, Kini Bebas dari Dakwaan Korupsi Waterfront Samosir

Menurut Badri, pihaknya memahami harapan keluarga korban maupun kuasa hukum agar perkara segera memperoleh kepastian hukum. Hanya saja, penyidik terikat pada tahapan yang harus dipenuhi.

“Penyidik harus bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan kelengkapan keterangan, alat bukti, serta tahapan penyidikan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Kendala Utama: Korban Belum Bisa Diperiksa Langsung

Inti persoalan yang diungkap Badri adalah belum dapat dilaksanakannya pemeriksaan atau pemberian keterangan lanjutan secara langsung oleh pihak korban atau pelapor. Tanpa keterangan itu, berkas perkara sulit dilengkapi.

Kondisi tersebut memaksa penyidik mencari jalan tengah. Salah satu alternatif yang dibahas adalah mekanisme pemeriksaan atau persidangan secara elektronik, baik daring maupun melalui telekonferensi.

“Diperlukan langkah koordinasi lebih lanjut agar proses hukum dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara pidana,” kata Badri.

Ia menegaskan mekanisme elektronik hanya bisa ditempuh sepanjang memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan atau penetapan dari pejabat yang berwenang sesuai tahapan proses hukum.

Artinya, opsi ini tidak bisa diputuskan sepihak oleh penyidik. Ada pintu-pintu formal yang harus dilewati, mulai dari koordinasi dengan kejaksaan hingga pengadilan negeri.

Dasar Hukum Persidangan Elektronik dan Peran Perwakilan RI

Polsek Labuan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam ketentuan itu, pemeriksaan saksi atau ahli yang berada di luar negeri dapat dilaksanakan melalui fasilitas telekonferensi dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pelaksanaannya memperhatikan persetujuan atau rekomendasi Menteri Luar Negeri serta ketentuan yang ditetapkan Majelis Hakim.

Skema ini menjelaskan mengapa penyelesaian perkara tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Ada rantai koordinasi yang melibatkan beberapa institusi sekaligus.

Beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum pemeriksaan jarak jauh bisa digelar antara lain:

• Persetujuan atau penetapan pejabat berwenang sesuai tahapan proses hukum.
• Koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya.
• Kesiapan fasilitas telekonferensi di perwakilan RI di luar negeri.
• Rekomendasi atau persetujuan Menteri Luar Negeri bila diperlukan.
• Kelengkapan administrasi dari pihak korban atau pelapor dan kuasa hukumnya.

Badri menyebut koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait sedang disiapkan agar mekanisme pemeriksaan elektronik dapat dipertimbangkan sebagai solusi atas kendala jarak maupun keberadaan korban di luar negeri.

Posisi Polsek Labuan: Menunggu Kesiapan Korban dan Kuasa Hukum

Saat ini kepolisian masih menunggu koordinasi dan kesiapan dari pihak korban atau pelapor maupun kuasa hukumnya. Belum ada kepastian langkah mana yang akan dipilih.

Badri berharap pihak korban atau pelapor segera memberikan informasi dan melengkapi kebutuhan administrasi yang diperlukan. Menurutnya, tanpa itu, proses penanganan perkara sulit ditindaklanjuti.

“Kami tidak menginginkan adanya perkara yang berlarut-larut tanpa kejelasan. Prinsipnya, Polsek Labuan terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan korban, keluarga korban, maupun kuasa hukumnya,” tambahnya.

Ia juga menyinggung soal prinsip kerja yang diklaim dijunjung Polri, yakni profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap laporan masyarakat, katanya, adalah bentuk kepercayaan yang harus ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses hukum ini agar berjalan dengan baik, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Badri.

Pernyataan itu menyiratkan satu hal: penyelesaian perkara ini tidak hanya bergantung pada penyidik, tetapi juga pada respons pihak pelapor. Dua arah komunikasi menjadi kunci.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini memperlihatkan titik rawan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan pihak di luar negeri. Prosedur yang tersedia memang ada, tetapi penerapannya menuntut waktu dan koordinasi lintas lembaga.

Bagi keluarga korban, empat bulan menunggu terasa sebagai ketidakpastian. Bagi penyidik, tuntutan percepatan berhadapan dengan kewajiban memenuhi alat bukti agar berkas tidak cacat di kemudian hari.

Polsek Labuan memastikan akan terus mengawal dan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya, kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Namun komitmen itu baru akan teruji ketika langkah konkret diambil. Apakah mekanisme pemeriksaan elektronik benar-benar diajukan, atau perkara kembali menunggu tanpa tenggat yang jelas. Sumber resmi menyebut pernyataan ini berasal dari Bidhumas Polda Banten.

Pembanding penting untuk memahami konteksnya bisa dilihat pada situs resmi Mahkamah Agung yang memuat regulasi administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dicatat dari pernyataan Kapolsek Labuan. Pertama, penjelasan soal kendala pemeriksaan korban di luar negeri masuk akal secara hukum acara. Kedua, penjelasan itu datang setelah pemberitaan, bukan sebelum desakan muncul. Urutan itu yang membuat publik bertanya-tanya.

Empat bulan tanpa informasi resmi kepada keluarga korban adalah masalah komunikasi, bukan semata masalah prosedur. Jika sejak awal penyidik menjelaskan bahwa hambatannya adalah keberadaan korban di luar negeri dan opsi telekonferensi sedang disiapkan, desakan terbuka lewat media mungkin tidak perlu terjadi.

Polsek Labuan menyebut terbuka terhadap komunikasi. Kalimat itu sebaiknya diwujudkan dalam tenggat yang jelas, misalnya kapan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan negeri dilakukan, dan kapan pihak korban diminta melengkapi administrasi. Tanpa tenggat, keterbukaan hanya jadi frasa.

Publik juga perlu menilai secara berimbang. Mempercepat perkara dengan mengabaikan alat bukti hanya akan merugikan korban di persidangan nanti. Tetapi menunda tanpa penjelasan sama-sama merugikan, karena keadilan yang terlambat kehilangan maknanya bagi keluarga yang menunggu.