Golkar Tak Ajukan Kader Gantikan Gibran, Dukung Cawapres dari Gerindra

Partai Golkar memutuskan tidak menyodorkan nama kader untuk mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu dibarengi dukungan agar kursi tersebut justru diisi kader Partai Gerindra.

Keputusan ini disampaikan langsung melalui pemberitaan Kompas.com pada 15 November 2026. Alih-alih berebut kursi, Golkar memilih menempatkan diri sebagai penopang koalisi.

Baca juga: Bursa Cawapres Memanas: Karel Sebut Presiden dan Wapres Satu Partai Bukan Masalah

Langkah itu menandai arah politik Golkar yang tidak mengejar posisi struktural, meski secara matematis partai berlambang pohon beringin tersebut punya modal kursi di parlemen.

Sikap Golkar: Tidak Mengajukan Nama, Malah Mendukung Kader Gerindra

Inti dari keputusan Golkar terbilang jarang dalam politik praktis Indonesia. Partai yang memiliki suara signifikan di DPR itu memilih tidak mengajukan kadernya sendiri untuk posisi wakil presiden.

Sebaliknya, Golkar mendukung agar posisi yang ditinggalkan Gibran diisi oleh kader Partai Gerindra. Dukungan itu bersifat terbuka, bukan sekadar isyarat halus yang biasa dilempar elite partai.

Dengan sikap ini, Golkar menempatkan diri sebagai bagian dari arus utama koalisi pendukung pemerintahan. Partai tidak ingin terlihat mencaplok kursi milik mitra koalisinya sendiri.

Baca juga: Supa'ad Apresiasi Aksi Sosial NasDem Bulungan, Minta Kader Terus Hadir di Tengah Masyarakat

Posisi Gibran sebagai wakil presiden menjadi titik awal pembahasan. Nama Gibran Rakabuming Raka dikenal sebagai putra Presiden Prabowo Subianto? Tidak—Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo dan sebelumnya menjabat Wali Kota Surakarta.

Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dan menang. Pembahasan soal pengganti dirinya muncul dalam konteks dinamika politik nasional yang berkembang pada 2026.

Mengapa Golkar Memilih Bertahan di Belakang Gerindra

Ada sejumlah alasan yang bisa dibaca dari sikap Golkar. Pertama, hubungan historis antara Golkar dan Gerindra sebagai sesama partai besar pendukung pemerintahan.

Kedua, Golkar tampaknya menghindari kesan serakah terhadap jabatan. Dalam koalisi, kesan itu bisa merusak kepercayaan antarpartai.

Ketiga, kursi wapres bukan jabatan yang bisa diklaim begitu saja. Mekanisme pengisiannya melibatkan konstitusi, partai pengusung, dan dinamika parlemen.

Berikut sejumlah poin yang bisa dicatat dari sikap Golkar:

• Golkar tidak mengajukan nama kader untuk posisi wapres pengganti Gibran.
• Golkar justru mendorong agar posisi itu diisi kader Gerindra.
• Sikap ini memperkuat soliditas koalisi pendukung pemerintah.
• Golkar menempatkan diri sebagai penopang, bukan penuntut jabatan.
• Keputusan diumumkan terbuka melalui pemberitaan nasional pada 15 November 2026.

Posisi semacam ini bukan hal baru bagi Golkar. Dalam beberapa siklus politik, partai itu kerap memainkan peran sebagai penyeimbang di dalam koalisi, meski tidak selalu dominan.

Konteks Konstitusi dan Mekanisme Pengisian Kursi Wapres

Pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam konstitusi. Jika posisi itu kosong, presiden mengajukan calon kepada parlemen untuk mendapat persetujuan.

Mekanisme ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu tertentu.

MPR kemudian membahas usulan tersebut melalui rapat paripurna. Keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan calon yang memperoleh suara terbanyak dilantik.

Karena itu, posisi wapres bukan wilayah bebas bagi partai mana pun. Dukungan parlemen menjadi syarat mutlak, dan partai pengusung presiden memegang peran kunci.

Dalam kerangka inilah sikap Golkar masuk akal. Dengan tidak mengajukan kader, Golkar mengurangi potensi gesekan di internal koalisi yang bisa mempersulit proses di parlemen.

Prosedur serupa pernah berjalan pada era Presiden Abdurrahman Wahid, ketika Megawati Soekarnoputri menggantikan posisi wapres yang kosong. Peristiwa itu menjadi rujukan sejarah soal mekanisme pengisian jabatan wapres.

Dampak bagi Peta Politik dan Koalisi Pemerintahan

Sikap Golkar berdampak langsung pada kestabilan koalisi. Partai yang tidak menuntut jabatan cenderung lebih mudah diajak bernegosiasi dalam agenda legislasi.

Bagi Gerindra, dukungan ini memperkuat posisi partai pimpinan Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan. Kursi wapres yang diisi kader sendiri memberi keleluasaan politik.

Bagi Golkar, manfaatnya lebih bersifat jangka panjang. Partai membangun citra sebagai mitra yang loyal dan tidak transaksional.

Namun ada risiko. Basis massa Golkar bisa membaca sikap ini sebagai kurang agresif dalam memperjuangkan kepentingan partai.

Di sisi lain, elektabilitas Golkar tidak selalu ditentukan oleh jabatan di kabinet. Mesin partai di daerah dan jaringan kader menjadi faktor yang lebih menentukan.

Pengamat politik biasanya membaca sikap semacam ini sebagai investasi politik. Dukungan hari ini bisa ditagih dalam bentuk lain di masa depan, misalnya kursi menteri atau dukungan pada kontestasi berikutnya.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi yang Dinantikan

Setelah sikap Golkar terbuka, perhatian beralih ke Gerindra. Partai itu kini memegang ruang untuk menentukan nama cawapres pengganti Gibran.

Nama yang muncul biasanya berasal dari kalangan menteri, kepala daerah, atau kader senior partai. Namun belum ada nama resmi yang diumumkan dalam pemberitaan ini.

Proses di parlemen juga menunggu. Presiden perlu mengajukan calon, dan MPR akan membahasnya sesuai mekanisme konstitusi.

Waktu menjadi faktor penting. Semakin lama kursi kosong, semakin besar potensi gangguan pada jalannya pemerintahan.

Golkar sendiri belum memberi sinyal apakah akan mengajukan syarat tertentu sebagai imbalan dukungan. Pernyataan resmi lebih lanjut masih dinantikan.

Yang jelas, keputusan Golkar menambah satu babak baru dalam dinamika koalisi. Partai-partai lain kini dihadapkan pada pilihan serupa: mengejar jabatan atau menjaga soliditas.

Analisis Redaksi

Sikap Golkar ini layak dibaca sebagai manuver politik yang matang, bukan sekadar kerendahan hati. Dalam koalisi besar, partai yang terlalu cepat mencaplok jabatan biasanya menuai curiga dari mitra.

Dengan mendorong kader Gerindra, Golkar memindahkan beban pembuktian ke partai pimpinan Prabowo. Jika calon yang diajukan gagal meyakinkan parlemen, sorotan akan jatuh ke Gerindra, bukan ke Golkar.

Ada pula sisi pragmatis. Golkar menyadari kursi wapres bukan jabatan yang bisa diklaim berdasarkan jumlah kursi semata. Konstitusi menempatkan presiden sebagai pengusul, dan parlemen sebagai pemberi persetujuan.

Namun publik berhak menuntut transparansi. Dukungan politik sebesar itu sebaiknya disertai penjelasan terbuka soal apa yang diperjuangkan Golkar untuk konstituennya.

Tanpa penjelasan, sikap ini bisa dibaca sebagai akomodasi elite semata. Dukungan tanpa syarat yang jelas berisiko melemahkan posisi tawar partai dalam jangka panjang.

Yang paling dinantikan bukan pernyataan simpatik, melainkan nama calon dan jadwal proses di parlemen. Sampai itu muncul, sikap Golkar masih menjadi teka-teki yang menunggu jawaban.

Sumber: mpr.go.id