Bursa Cawapres Memanas: Karel Sebut Presiden dan Wapres Satu Partai Bukan Masalah

Pengamat politik sekaligus CEO Point Indonesia, Karel Susetyo, menilai tidak ada persoalan konstitusional jika presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik yang sama. Pernyataan ini muncul saat bursa calon wakil presiden mulai menghangat menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Karel, praktik tersebut lazim dalam sistem pemerintahan presidensial. Ia mencontohkan Amerika Serikat, di mana presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari partai yang sama. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki karakter sistem politik yang berbeda, yakni presidensial yang berjalan berdampingan dengan multipartai.

Baca juga: Supa'ad Apresiasi Aksi Sosial NasDem Bulungan, Minta Kader Terus Hadir di Tengah Masyarakat

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Respons Cepat Prabowo

Bursa cawapres menghangat setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai alasan pengunduran diri tersebut. Namun, langkah Gibran langsung memantik perbincangan politik nasional.

Presiden Prabowo Subianto disebut bergerak cepat merespons proses pengisian jabatan wakil presiden. Indikasinya adalah pertemuan Presiden dengan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor pada 13 November lalu.

Dalam pertemuan tersebut, para ketua umum partai koalisi sepakat tidak mengajukan nama kandidat cawapres dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo. Sikap ini dinilai Karel sebagai tanda soliditas internal koalisi.

"Presiden bisa saja memilih cawapres dari figur partainya sendiri, yakni Gerindra, dan hal itu tidak melanggar aturan yang ada. Namun, pemilihan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama anggota koalisi agar tidak menjadi sumber friksi di internal koalisi," ujar Karel, dikutip dari Aktual.com.

Baca juga: Golkar Tak Ajukan Kader Gantikan Gibran, Dukung Cawapres dari Gerindra

Pandangan Karel Susetyo: Presiden dan Wapres Satu Partai Bukan Pelanggaran

Karel menegaskan bahwa pemilihan cawapres dari partai yang sama dengan presiden tidak melanggar konstitusi. Ia merujuk pada praktik di Amerika Serikat, di mana presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama. Menurutnya, kesamaan latar belakang politik dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas pemerintahan.

Namun, Karel mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya meniru model AS. Sistem presidensial di Indonesia berjalan bersama sistem multipartai, sehingga membutuhkan koalisi politik untuk menopang pemerintahan. Karena itu, perbedaan asal partai antara presiden dan wapres tidak otomatis menjamin hubungan harmonis.

Sebagai contoh, Karel menyoroti hubungan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya berasal dari latar belakang politik berbeda dan sempat mengalami ketegangan yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Gus Dur. "Perbedaan partai bukan jaminan harmoni, sebaliknya kesamaan partai juga bukan jaminan konflik," tambahnya.

Dalam konteks saat ini, Karel menyebut sejumlah nama dari Gerindra yang patut diperhitungkan. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Karel, kehadiran Dasco berpotensi membuat posisi wapres lebih fungsional dalam membantu presiden menyelesaikan persoalan pemerintahan.

Ia menggunakan istilah de-bottlenecking, yakni mengurai hambatan birokrasi dan mempercepat penyelesaian masalah yang menghambat jalannya pemerintahan. "Harapannya, wakil presiden bisa menjadi figur yang benar-benar bekerja, membantu mengurai berbagai hambatan pemerintahan, bukan sekadar formalitas politik dan ban serep belaka," tutup Karel.

Dinamika Internal Koalisi Indonesia Maju

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pertemuan di Istana Bogor pada 13 November menjadi sinyal bahwa koalisi solid dan menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada presiden.

Menurut Karel, sikap para ketua umum partai menunjukkan kedewasaan politik. Mereka memberi ruang kepada presiden untuk menentukan figur yang dianggap tepat. Namun, Karel mengingatkan agar pemilihan cawapres tetap berdasarkan kesepakatan bersama anggota koalisi.

"Jika presiden memilih dari Gerindra, itu hak presiden. Tapi komunikasi dengan partai koalisi harus tetap terjaga agar tidak menimbulkan friksi," ujar Karel.

Hingga kini, belum ada nama resmi yang diajukan oleh KIM. Sejumlah nama dari Gerindra selain Dasco juga disebut-sebut, tetapi belum ada konfirmasi resmi.

Figur Potensial dan Kriteria Cawapres Ideal

Karel menyoroti Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang patut diperhitungkan. Dasco saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Menurut Karel, pengalaman Dasco di legislatif dan kedekatannya dengan Prabowo menjadi nilai tambah.

Selain Dasco, beberapa nama lain dari Gerindra juga sempat disebut, seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Namun, belum ada pernyataan resmi dari partai.

Karel menekankan bahwa cawapres ideal harus mampu bekerja dan membantu presiden mengurai hambatan. "Bukan hanya ban serep, tapi harus fungsional," tegasnya.

Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan dan Skenario ke Depan

Pemilihan cawapres dari partai yang sama dengan presiden dapat memperkuat stabilitas pemerintahan. Namun, menurut Karel, hal itu juga bisa menimbulkan persepsi konsentrasi kekuasaan. Oleh karena itu, komunikasi politik dengan partai koalisi lain tetap penting.

Karel menilai proses pengisian jabatan wapres saat ini relatif cepat. Pertemuan 13 November menunjukkan presiden serius menangani transisi. "Presiden bergerak cepat, itu bagus," ujarnya.

Ke depan, Karel berharap wapres terpilih dapat menjadi mitra kerja yang efektif. "Jangan sampai posisi wapres hanya menjadi simbol," katanya.

Sementara itu, publik menantikan pengumuman resmi dari Istana. Sejumlah analis memperkirakan pengumuman cawapres akan dilakukan dalam waktu dekat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Karel Susetyo menyoroti satu hal penting: konstitusi Indonesia tidak melarang presiden dan wapres berasal dari partai yang sama. Namun, realitas politik multipartai membuat pilihan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika koalisi. Keputusan Prabowo memilih cawapres dari Gerindra bisa dilihat sebagai upaya memperkuat kendali pemerintahan, tetapi juga berisiko memicu kecemburuan di antara partai koalisi.

Sejarah menunjukkan bahwa hubungan presiden-wapres tidak selalu mulus, bahkan ketika mereka berasal dari partai yang sama. Sebaliknya, perbedaan partai juga tidak menjamin konflik. Yang lebih menentukan adalah chemistry dan kesepakatan politik yang dibangun sejak awal. Dalam konteks ini, sosok Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi wapres yang fungsional, bukan sekadar pelengkap.

Namun, publik berhak menuntut transparansi. Proses pemilihan cawapres sebaiknya tidak hanya menjadi urusan internal koalisi, tetapi juga melibatkan pertimbangan publik. Lagi pula, wapres adalah jabatan publik yang anggarannya berasal dari rakyat. Karel benar bahwa wapres harus bekerja, bukan hanya menjadi ban serep. Maka, siapa pun yang dipilih nanti, kriteria utamanya haruslah kompetensi dan integritas, bukan sekadar kedekatan dengan presiden.

Sumber: gerindra.id