Kejaksaan Gelar FGD Tata Kelola AI, Fokus Cegah Penyalahgunaan

Kejaksaan Agung menggelar focus group discussion (FGD) bertema "Jaksa Intelligence Ecosystem" di Jakarta, Kamis (12/11). Forum ini membahas tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk penegakan hukum, dari otomatisasi administrasi hingga mitigasi risiko kebocoran data.

FGD yang digelar secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, itu menjadi bagian dari implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2026. Forum ini diprakarsai Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Bima Suprayoga.

Baca juga: MUI Kecam Penganiayaan Santri Pangandaran oleh Oknum TNI, Desak Hukum Tanpa Impunitas

Latar Belakang FGD dan Tujuan Strategis

Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengapresiasi gagasan tersebut. Dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekretaris Jamintel Sarjono Turin, Reda menegaskan bahwa pemanfaatan AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.

"Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data," pesan Reda yang dibacakan.

Menurut Reda, pembangunan 'Jaksa Intelligence Ecosystem' merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan. Penerapan itu ditujukan untuk mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen.

FGD ini juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum menyusun pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Reda berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa segera diimplementasikan.

Baca juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Pelindungan KI di Palu, 27 Sertifikat Diserahkan

Peringatan Risiko Tinggi dan Ketiadaan Kasus

Meski mendukung pemanfaatan AI, Reda mengingatkan bahwa penggunaannya di sektor penegakan hukum berisiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Risiko itu meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.

Menurut dia, belum ada rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan. Kondisi ini dinilai sebagai momentum tepat untuk membangun benteng preventif.

"Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko," sebut Reda.

Penyusunan pedoman itu, kata Reda, perlu dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS. Kolaborasi ini penting agar regulasi yang dibuat tidak tumpang tindih dan sesuai standar nasional.

Tanggung Jawab Personel Tetap Melekat

Reda menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas. AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan (decision support system), sehingga setiap hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia.

Pemanfaatan AI yang dibangun Kejaksaan, kata dia, tidak boleh melegalkan kelalaian maupun pelanggaran hukum. Personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.

"AI tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab. Setiap keputusan akhir tetap berada di tangan manusia," tegas Reda dalam sambutan tertulisnya.

Ia berharap pembangunan 'Jaksa Intelligence Ecosystem' dapat mewujudkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak dan akuntabel. Tata kelola itu diharapkan mendukung penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045. Implementasi teknologi, kata dia, juga harus tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Peserta dan Kolaborasi Lintas Sektor

FGD dihadiri Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Said Mirza Pahlevi, serta dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Lukas. Hadir pula Direktur I hingga Direktur V pada Jamintel, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, serta jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel.

Dari daerah, hadir Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para kepala kejaksaan negeri se-Jabodetabek. Sementara itu, asisten intelijen lainnya, Kasi V, kepala kejaksaan negeri, kepala seksi intelijen, dan kepala cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia mengikuti secara daring melalui Zoom.

Kehadiran perwakilan Komdigi dan akademisi menunjukkan bahwa tata kelola AI di Kejaksaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, pengawas siber, dan pakar teknologi.

Langkah Selanjutnya: Pedoman dan Kurikulum Literasi Digital

Reda meminta peserta FGD memberikan masukan strategis untuk penyusunan pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Kedua produk itu akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Kejaksaan dalam memanfaatkan AI.

Pedoman Jaksa Agung tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan ditargetkan rampung tahun ini. Sementara kurikulum literasi digital akan diintegrasikan dalam pelatihan personel, termasuk pemahaman tentang bias algoritma dan keamanan data.

Kejaksaan juga berencana melakukan uji coba terbatas penerapan AI pada beberapa unit kerja sebelum diberlakukan secara luas. Uji coba ini untuk memastikan sistem berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan risiko baru.

Dengan langkah ini, Kejaksaan berharap dapat menjadi contoh bagi institusi penegak hukum lain dalam mengadopsi AI secara bertanggung jawab.

Analisis Redaksi

Gagasan tata kelola AI di Kejaksaan patut diapresiasi. Di saat banyak institusi masih ragu, Jamintel justru proaktif menyusun kerangka regulasi sebelum teknologi benar-benar diterapkan. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa AI bukan sekadar alat, tetapi juga membawa risiko etik dan hukum yang harus dikendalikan.

Namun, tantangan terbesarnya bukan pada penyusunan pedoman, melainkan pada implementasi dan pengawasan. Tanpa mekanisme audit yang ketat dan budaya verifikasi, AI bisa menjadi alat pembenaran atas kelalaian. Pernyataan Reda bahwa tanggung jawab tetap pada personel adalah kunci. Pedoman harus mampu menerjemahkan prinsip itu ke dalam prosedur operasional yang jelas.

Kolaborasi dengan Komdigi, BSSN, dan akademisi juga menjadi nilai tambah. Tetapi, Kejaksaan perlu memastikan bahwa pedoman yang dibuat tidak hanya bersifat simbolik. Uji coba terbatas dan evaluasi berkala harus menjadi bagian dari proses. Jika berhasil, 'Jaksa Intelligence Ecosystem' bisa menjadi model bagi institusi lain. Jika gagal, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa taruhannya.

Sumber: kumparan.com, komdigi.go.id