MUI Kecam Penganiayaan Santri Pangandaran oleh Oknum TNI, Desak Hukum Tanpa Impunitas

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Pesantren, KH Ahmad Fahrur Rozi, mengecam keras dugaan penganiayaan sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Pangandaran, Jawa Barat, oleh oknum anggota TNI. MUI menuntut proses hukum yang tegas, adil, dan transparan tanpa impunitas.

Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Fahrur kepada Republika pada Ahad (15/11/2026). Ia menegaskan pesantren harus menjadi tempat aman untuk mendidik generasi bangsa, bukan ruang intimidasi dan kekerasan.

Baca juga: Kejaksaan Gelar FGD Tata Kelola AI, Fokus Cegah Penyalahgunaan

Kronologi Dugaan Penganiayaan Santri di Pangandaran

Peristiwa yang menjadi pemicu kecaman MUI terjadi pada Rabu (11/11/2026). Seorang oknum anggota TNI AD dari Yonif TP 336/MS berinisial Serda HCB diduga menganiaya sejumlah santri di Pondok Pesantren Nurul Bayyan, Kabupaten Pangandaran. Akibat tindakan itu, para korban mengalami sejumlah luka.

Kasus ini baru mencuat ke publik setelah laporan diterima satuan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal. Kapendam III/Siliwangi, Kolonel Inf Augustiar, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kasus tersebut.

Menurut Augustiar, Serda HCB telah diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk diperiksa. Langkah itu diambil agar penanganan berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku bagi anggota TNI.

"Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan," kata Kolonel Inf Augustiar melalui keterangan yang diterima, Sabtu (14/11/2026).

Baca juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Pelindungan KI di Palu, 27 Sertifikat Diserahkan

Dari pemeriksaan sementara, Augustiar menyebut aksi penganiayaan dilakukan Serda HCB dalam pengaruh minuman keras. Namun ia belum menjelaskan secara rinci kronologis dan motif di balik peristiwa tersebut.

"Berdasarkan informasi awal, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras," ujarnya.

Hingga kini belum ada keterangan resmi soal berapa jumlah santri yang menjadi korban, bentuk luka yang diderita, maupun lokasi persis kejadian di lingkungan pesantren. Informasi yang beredar masih terbatas pada pengakuan awal pihak kesatuan.

Sikap MUI: Pesantren Harus Bebas dari Kekerasan

Gus Fahrur menempatkan kasus ini sebagai persoalan serius. Bagi MUI, pesantren adalah lembaga pendidikan yang semestinya melindungi santri, bukan tempat yang membuka ruang kekerasan dari pihak mana pun.

"Kami mengecam keras dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran," kata Gus Fahrur kepada Republika, Ahad (15/11/2026).

MUI juga mengapresiasi langkah pimpinan TNI yang mengamankan terduga pelaku. Apresiasi itu disertai desakan agar proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.

"Kami mengapresiasi langkah pimpinan TNI mengamankan terduga pelaku dan mendesak proses hukum yang tegas, adil, serta transparan tanpa impunitas," ujar Gus Fahrur.

Selain menuntut penegakan hukum, MUI meminta jaminan keselamatan bagi korban. Perlindungan dari intimidasi, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis masuk dalam daftar tuntutan lembaga itu.

MUI juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum sebagai kesalahan institusi TNI. Seruan itu penting untuk mencegah konflik yang lebih luas di tengah masyarakat Pangandaran.

"Kehormatan TNI terjaga dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Santri harus mendapat keadilan, dan TNI harus tetap menjadi pelindung rakyat," ujarnya.

Respons Kodam III/Siliwangi dan Penyerahan ke Denpom Garut

Pihak TNI tidak menutup mata terhadap kasus ini. Kolonel Inf Augustiar menyatakan kesatuannya menyerahkan Serda HCB ke Denpom Garut agar diperiksa secara militer.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada santri yang menjadi korban, keluarga korban, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan, dan masyarakat Pangandaran. Permohonan maaf itu disertai pengakuan bahwa kejadian tersebut menimbulkan keprihatinan.

"Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Augustiar meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada Denpom. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

"TNI AD berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh prajurit agar senantiasa menjunjung tinggi disiplin, hukum serta nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Kolonel Inf Augustiar.

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa kasus ini ditangani melalui mekanisme internal militer. Denpom Garut kini memegang peran kunci untuk menentukan apakah Serda HCB layak diproses lebih lanjut, termasuk kemungkinan sidang militer.

Latar Belakang: Relasi TNI dan Dunia Pesantren

Kasus ini mencuat di tengah hubungan yang secara historis cukup dekat antara TNI dan dunia pesantren. Banyak pesantren memiliki kedekatan dengan aparat keamanan, terutama di wilayah Jawa Barat yang menjadi basis pendidikan Islam tradisional.

Pangandaran sendiri dikenal sebagai daerah dengan sejumlah pondok pesantren yang aktif mendidik santri dari berbagai daerah. Kehadiran satuan TNI di sekitar wilayah itu bukan hal baru, termasuk keberadaan Yonif TP 336/MS yang menjadi kesatuan asal terduga pelaku.

Karena itu, dugaan penganiayaan oleh seorang prajurit terhadap santri menjadi persoalan sensitif. Ia menyentuh dua institusi yang sama-sama memiliki legitimasi sosial kuat: militer dan pesantren.

Sejumlah organisasi keagamaan lain juga menyoroti kasus ini. PBNU, misalnya, sebelumnya menyatakan sikap keras terhadap sejumlah persoalan hukum yang melibatkan aparat, seperti terlihat dalam pemberitaan Republika soal penyadapan kepala negara.

Dalam konteks itulah desakan MUI agar proses hukum berjalan transparan perlu dibaca. Isu utamanya bukan sekadar pemukulan, melainkan kepercayaan publik bahwa hukum berlaku sama bagi warga sipil maupun anggota TNI.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi para korban, dampak kasus ini bersifat fisik dan psikologis. MUI menekankan pentingnya pemulihan keduanya, bukan hanya penyelesaian hukum terhadap pelaku.

Bagi institusi TNI, kasus ini menjadi ujian disiplin. Komitmen pembinaan dan pengawasan yang disampaikan Kodam III/Siliwangi akan diukur dari hasil pemeriksaan Denpom Garut.

Beberapa langkah yang kini menunggu penyelesaian antara lain:

• Pemeriksaan intensif Serda HCB oleh Denpom Garut untuk menentukan status hukumnya.
• Pendalaman keterangan saksi, termasuk para santri korban dan pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayyan.
• Penjelasan resmi soal jumlah korban dan bentuk luka yang dialami.
• Kepastian pendampingan hukum serta pemulihan fisik dan psikologis bagi korban.
• Keputusan apakah kasus berlanjut ke proses hukum pidana militer atau sanksi disiplin.

Masyarakat Pangandaran dan publik nasional menunggu apakah janji proses hukum tegas benar-benar dijalankan. Sebab, dalam kasus yang melibatkan aparat, kredibilitas penegakan hukum sering diuji bukan dari pernyataan, melainkan dari putusan akhir.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan penganiayaan santri oleh oknum TNI di Pangandaran memperlihatkan pola lama yang masih berulang: kekerasan aparat terhadap warga sipil, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Yang membedakan kali ini adalah kecepatan pihak kesatuan menyerahkan terduga pelaku ke Denpom Garut. Langkah itu patut diapresiasi, tetapi belum cukup.

Persoalan krusialnya ada pada transparansi. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal jumlah korban dan bentuk luka yang diderita. Padahal, data itu menjadi dasar bagi publik untuk menilai seberapa serius kasus ini ditangani. Tanpa keterbukaan, desakan MUI agar proses hukum berjalan tanpa impunitas akan sulit dibuktikan di lapangan.

Alasan pengaruh minuman keras yang disampaikan Kolonel Inf Augustiar juga perlu diuji, bukan diterima begitu saja. Jika benar, persoalannya menyentuh disiplin prajurit di lingkungan satuan. Jika tidak terbukti, publik berhak tahu. Yang jelas, pesantren bukan tempat bagi aparat melampiaskan apa pun, dan santri bukan pihak yang boleh menanggung akibatnya.

Sikap MUI yang mengapresiasi langkah TNI sekaligus mendesak penegakan hukum menunjukkan posisi yang seimbang. Namun kehormatan TNI, seperti dikatakan Gus Fahrur, hanya terjaga lewat penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kini bola berada di tangan Denpom Garut.

Sumber: khazanah.republika.co.id, tniad.mil.id