Parpol Koalisi Tak Usulkan Cawapres, Sepakat Wapres dari Gerindra

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partai-partai koalisi tidak akan mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mereka sepakat mendukung kandidat dari Partai Gerindra.

Keputusan itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik koalisi. Zulkifli menyebut kesepakatan sudah final, meski nama kandidat belum diumumkan.

Baca juga: Zulhas: Parpol Koalisi Prabowo Sepakat Cawapres dari Gerindra, PAN Tak Usung Kader

“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon [wakil presiden] dari Gerindra. Kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” kata Zulkifli, dikutip Minggu (15/11/2026).

Kronologi Kesepakatan: Dari Pemanggilan Prabowo hingga Tenggat Satu Pekan

Zulkifli menjelaskan, Presiden Prabowo memanggil para ketua umum partai koalisi untuk membahas pengisian kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa partai-partai pengusung tidak akan mengajukan nama sendiri.

“Kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” ujar Zulkifli, seperti dilansir Bloomberg Technoz.

Meski begitu, Zulkifli menyebut partai-partai pengusung masih diberi waktu satu pekan untuk melakukan pembahasan internal. Pembahasan itu dilakukan sebelum nama kandidat cawapres diajukan kepada Presiden Prabowo.

Baca juga: PKS Tak Usulkan Cawapres Pengganti Gibran: Hormati Kewenangan Prabowo

Menurut Zulhas, nantinya akan ada dua nama yang diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Satu nama berasal dari Presiden, satu nama dari partai-partai pengusung.

“Nantinya akan ada dua nama yang diajukan kepada MPR, yakni satu nama dari Presiden dan satu nama dari partai-partai pengusung,” kata Zulkifli tanpa merinci siapa saja nama yang dimaksud.

Proses ini menandai babak baru dalam transisi kepemimpinan, setelah Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan wakil presiden. Kursi wapres lowong, dan konstitusi mengatur mekanisme pengisiannya melalui MPR.

Pihak yang Terlibat: PAN, Gerindra, dan Para Ketua Umum Koalisi

Pernyataan Zulkifli menjadi sinyal kuat bahwa Partai Gerindra memegang kendali atas kursi wapres. Sebagai partai pemenang pemilu dan partai Presiden Prabowo, Gerindra memang memiliki hak prerogatif untuk mengajukan kandidat.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, adalah Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam kabinet Prabowo. PAN merupakan salah satu partai koalisi pendukung pemerintah.

Selain PAN, partai koalisi lain seperti Golkar, Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga disebut turut dalam kesepakatan. Namun, belum ada pernyataan resmi dari masing-masing partai mengenai sikap mereka.

Di internal Gerindra, sejumlah nama sudah muncul ke permukaan. DPD Gerindra Sumatera Barat, misalnya, mendukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai wapres pengganti Gibran. Dasco adalah Ketua Harian DPP Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI.

Dukungan serupa juga mengalir dari sejumlah kader di daerah. Namun, Prabowo belum mengumumkan nama final. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya memberikan bocoran bahwa kandidat akan diumumkan setelah lawatan dari China.

“Bocoran Prabowo soal pengganti Gibran usai lawatan dari China” menjadi salah satu berita yang ramai dibicarakan, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz.

Latar Belakang: Kursi Wapres Lowong dan Mekanisme Konstitusi

Kursi wakil presiden lowong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Gibran telah melepaskan jabatannya, dan Istana Wakil Presiden pun ditinggalkannya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jika wakil presiden berhenti atau diberhentikan, presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR. MPR kemudian memilih salah satu dari dua calon tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari.

Proses ini pernah terjadi pada 2001, saat MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Kini, mekanisme serupa akan dijalankan kembali.

Ketua MPR, yang juga politikus Gerindra, menyatakan bahwa pihaknya akan memverifikasi calon secara ketat. “Cegah polemik ijazah wapres, MPR verifikasi calon secara ketat,” demikian dikutip dari pemberitaan Bloomberg Technoz.

Verifikasi ijazah menjadi sorotan karena Gibran sebelumnya sempat diterpa polemik terkait ijazahnya. MPR ingin memastikan calon yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menargetkan wapres baru pengganti Gibran dapat dilantik pada awal 2027. “Yusril targetkan wapres baru pengganti Gibran awal 2027,” tulis Bloomberg Technoz.

Dampak Politik: Konsolidasi Koalisi dan Stabilitas Pemerintahan

Kesepakatan partai koalisi untuk tidak mengusulkan cawapres memperkuat posisi Gerindra. Ini mengurangi potensi friksi internal koalisi yang sering muncul dalam pembagian kekuasaan.

Dengan hanya satu nama dari partai pengusung, MPR akan memilih dari dua kandidat: satu dari Presiden dan satu dari partai koalisi. Namun, karena partai koalisi mendukung kandidat Gerindra, maka praktis hanya ada satu nama kuat yang akan dipilih.

Langkah ini juga meredam spekulasi tentang kemungkinan kursi wapres diisi oleh kader non-Gerindra. Sebelumnya, sejumlah nama dari partai lain sempat disebut-sebut, tetapi tidak pernah dikonfirmasi resmi.

Bagi PAN, keputusan tidak mengusulkan cawapres adalah bentuk konsistensi sebagai pendukung pemerintah. PAN lebih memilih menjaga soliditas koalisi daripada memaksakan ambisi kadernya.

Namun, keputusan ini menuai kritik dari sebagian pengamat. Mereka menilai proses pengisian wapres seharusnya melibatkan partai koalisi secara lebih substantif, bukan sekadar formalitas.

• Partai koalisi tidak mengusulkan cawapres pengganti Gibran.
• Mereka sepakat mendukung kandidat dari Gerindra.
• Dua nama akan diajukan ke MPR: satu dari Presiden, satu dari partai pengusung.
• MPR akan memverifikasi calon secara ketat, termasuk ijazah.
• Target pelantikan wapres baru awal 2027.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Prabowo dan Pembahasan Internal

Dalam sepekan ke depan, partai-partai koalisi akan melakukan pembahasan internal. Mereka akan merumuskan nama yang akan diajukan sebagai cawapres dari partai pengusung.

Namun, karena sudah sepakat mendukung kandidat Gerindra, pembahasan internal kemungkinan besar hanya untuk meresmikan dukungan. Nama yang diajukan dari partai pengusung bisa jadi sama dengan nama dari Presiden.

Zulkifli tidak merinci siapa nama yang akan diajukan. Ia hanya menegaskan bahwa PAN akan mengikuti keputusan koalisi.

“Kita akan mendukung calon dari Gerindra,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Prabowo dijadwalkan mengumumkan nama cawapres setelah kembali dari lawatan ke China. Pengumuman itu akan menjadi sinyal resmi bagi MPR untuk memulai proses pemilihan.

MPR sendiri telah menyiapkan mekanisme verifikasi, termasuk pengecekan rekam jejak dan dokumen calon. Proses ini diharapkan selesai dalam waktu 60 hari setelah pengajuan.

Jika semuanya berjalan sesuai jadwal, wapres baru akan dilantik pada awal 2027. Pelantikan itu akan menandai dimulainya babak baru pemerintahan Prabowo dengan wakil barunya.

Analisis Redaksi: Konsolidasi Kekuasaan atau Sekadar Formalitas?

Keputusan partai koalisi untuk tidak mengusulkan cawapres bisa dibaca sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan di tangan Gerindra. Partai pemenang pemilu memang memiliki legitimasi untuk mengisi kursi wapres, terlebih kursi itu lowong karena Gibran yang juga kader Gerindra mengundurkan diri.

Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Mekanisme pengajuan dua nama ke MPR sejatinya memberi ruang bagi partai koalisi untuk bernegosiasi. Jika partai koalisi solid tidak mengusulkan nama, maka ruang itu menjadi semu. MPR hanya akan memilih dari satu nama kuat, dan proses politiknya kehilangan dinamika.

Publik berhak mendapat penjelasan transparan tentang kriteria calon. Verifikasi ijazah dan rekam jejak oleh MPR harus benar-benar dilakukan, bukan sekadar formalitas. Jangan sampai proses pengisian wapres hanya menjadi bagi-bagi kekuasaan tanpa memperhatikan kapasitas dan integritas calon.

Yang terpenting, wapres baru harus mampu bekerja efektif mendampingi Presiden. Bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra yang bisa mengambil beban kerja dan menjaga stabilitas politik. Jika koalisi sudah sepakat, maka kualitas calon harus menjadi prioritas utama.