Zulhas: Parpol Koalisi Prabowo Sepakat Cawapres dari Gerindra, PAN Tak Usung Kader

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepakat mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari internal Partai Gerindra. PAN memilih tidak mengajukan kadernya dan menyerahkan penentuan nama kepada Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan pria yang karib disapa Zulhas dalam keterangan video pada Minggu (15/11). Ia menegaskan hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi tidak mengajukan kader masing-masing untuk posisi orang nomor dua di Indonesia.

Baca juga: PKS Tak Usulkan Cawapres Pengganti Gibran: Hormati Kewenangan Prabowo

Kesepakatan Koalisi: Cawapres dari Gerindra, Nama Ditentukan Prabowo

Zulhas mengungkapkan bahwa partai-partai koalisi telah bersepakat menyerahkan sepenuhnya penentuan dua nama cawapres kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, masing-masing ketua umum diberikan kebebasan untuk melakukan konsolidasi internal, tetapi hasilnya tetap mengerucut pada kader Gerindra.

"Kita (parpol koalisi pemerintah) sepakat (cawapres) dari Gerindra dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden nanti untuk kader-kader dari Gerindra," kata Zulhas dalam keterangan video, Minggu (15/11), seperti dikutip dari JawaPos.com.

Ia menegaskan PAN tidak berencana mengusulkan kadernya. Partai berlambang matahari putih itu memilih mengikuti kesepakatan bersama dengan mendukung figur dari Partai Gerindra. "PAN tidak mengusulkan calon. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra," tegasnya.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan para ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, setiap partai diberi kesempatan untuk melakukan pembicaraan dan konsolidasi internal sebelum menentukan nama yang akan diusulkan.

Baca juga: Fun Walk HUT ke-62 Golkar di Tangerang: Ribuan Warga dan Kader Padati Tugu Titik Nol

Mekanisme Pengajuan Cawapres: Dari Koalisi ke MPR

Zulhas menjelaskan alur pengajuan cawapres sesuai kesepakatan koalisi. Menurutnya, partai pengusung Prabowo terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. Mereka nantinya harus mengajukan calon, lalu Presiden mengajukan satu nama, dan baru diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian presiden satu, kita satu, baru diajukan ke MPR," ucapnya.

Namun, Zulhas menegaskan sampai saat ini belum ada nama yang disepakati untuk diajukan sebagai cawapres. Karena itu, ia meminta publik bersabar. "Belum, sabar sedikit, seminggu lagi sudah ketahuan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Rencananya, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran akan digelar pada Rabu (2/12) mendatang.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai melaksanakan rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Dinamika Internal Koalisi: Siapa yang Berhak Mengusulkan?

Pernyataan Zulhas menegaskan bahwa PAN tidak akan mengajukan kader sendiri. Sikap ini sejalan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga tak mengajukan kandidat dan membebaskan Prabowo mengusulkan dua nama cawapres. Namun, partai lain seperti Golkar dan Demokrat belum secara eksplisit menyatakan sikap serupa.

Dalam koalisi, masing-masing partai memiliki kepentingan politik. PAN yang memiliki kursi di DPR dan MPR tentu ingin memastikan posisinya tetap strategis. Dengan mendukung kader Gerindra, PAN menunjukkan loyalitas kepada Presiden Prabowo yang juga ketua umum Gerindra. Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi menjelang sidang paripurna MPR.

Di sisi lain, Partai Gerindra sebagai partai pengusung utama memiliki hak prerogatif untuk mengajukan kader terbaiknya. Nama-nama yang beredar di publik, seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin atau Ketua DPP Gerindra, belum dikonfirmasi. Zulhas meminta publik menunggu satu minggu ke depan.

Dampak Politik dan Stabilitas Pemerintahan

Kesepakatan koalisi ini mengurangi potensi konflik internal. Dengan semua partai mendukung kader Gerindra, Prabowo memiliki keleluasaan untuk memilih cawapres yang sejalan dengan visi pemerintah. Proses di MPR pun diharapkan berjalan lancar karena mayoritas kursi dikuasai koalisi.

Pengamat politik menilai langkah ini memperkuat posisi Gerindra sebagai partai dominan. Namun, ada pula yang mengingatkan agar proses seleksi tetap transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui kriteria yang digunakan Presiden dalam memilih cawapres.

Selain itu, kekosongan jabatan wakil presiden sejak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada awal November 2026 harus segera diisi. Sesuai UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Mekanisme ini pernah terjadi pada 2001 saat Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid, dan pada 2004 saat Hamzah Haz menggantikan Megawati. Namun, konteks politiknya berbeda.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Prabowo

Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diajukan. Zulhas meminta publik menunggu satu minggu lagi. Sidang paripurna MPR dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Sebelum itu, Presiden Prabowo akan mengumumkan dua nama cawapres yang dipilihnya.

Partai koalisi, termasuk PAN, akan mendukung penuh keputusan Presiden. "Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujar Zulhas. Sikap ini menegaskan solidnya koalisi meski ada perbedaan kepentingan di antara partai politik.

Masyarakat kini menanti siapa kader Gerindra yang akan mendampingi Prabowo. Nama-nama seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi Rosan Roeslani, atau kader muda Gerindra lainnya masih berspekulasi. Yang jelas, parpol koalisi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

Analisis Redaksi

Keputusan parpol koalisi menyerahkan cawapres ke Gerindra mencerminkan dominasi partai pengusung utama. PAN, Golkar, dan Demokrat memilih tidak mengajukan kader sendiri, meski secara konstitusional mereka berhak. Ini adalah bentuk konsolidasi kekuasaan yang efisien, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang representasi dalam pemerintahan.

Dengan hanya mengandalkan kader Gerindra, Prabowo berisiko menghadapi kritik soal kurangnya keterwakilan partai lain. Namun, dalam politik praktis, langkah ini memperkecil potensi gesekan internal. Yang terpenting, proses seleksi harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas, bukan sekadar loyalitas partai.

Publik berhak mendapatkan transparansi. Sidang paripurna MPR pada 2 Desember 2026 menjadi momen krusial. Jika prosesnya berjalan mulus, stabilitas pemerintahan terjaga. Jika ada gejolak, kredibilitas koalisi dipertaruhkan. Zulhas dan kawan-kawan telah memilih jalan mendukung Prabowo. Kini bola ada di tangan Presiden.

Sumber: mpr.go.id