PPIT: Diplomasi Antardaerah Kunci Perkuat Kemitraan RI-China

Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) Al Busyra Basnur menilai diplomasi antardaerah punya potensi besar memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan China, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

Penilaian itu disampaikan Al Busyra saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Ahad. Menurutnya, kerja sama antardaerah tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap hubungan pemerintah pusat di Jakarta dan Beijing.

Baca juga: Cegah Karhutla Kalsel: Pasis Seskoal Edukasi Warga Banjarmasin

"Ada beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antardaerah di Indonesia dan Tiongkok di antaranya ekonomi, pendidikan serta sosial budaya," kata Al Busyra.

Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya Jadi Prioritas Kerja Sama

Al Busyra menempatkan sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi, sebagai salah satu bidang paling potensial untuk dikembangkan melalui jalur antardaerah. Menurutnya, hubungan yang dibangun langsung antara pemerintah daerah kedua negara bisa membuka peluang yang lebih konkret dibanding forum-forum seremonial.

Selain ekonomi, kerja sama antarlembaga pendidikan juga dinilai punya ruang besar. Pertukaran pelajar, kolaborasi riset, hingga program pelatihan bersama disebut dapat mempererat hubungan masyarakat kedua negara.

Pertukaran delegasi seni dan budaya juga masuk dalam daftar prioritas PPIT. Bagi Al Busyra, kedekatan budaya menjadi fondasi yang membuat hubungan politik dan ekonomi lebih tahan lama.

Baca juga: Karang Taruna Kawalu Gelar Bulan Bakti Sosial, Santuni Warga hingga Perkuat Gotong Royong

Ia memetakan tiga sektor utama yang menjadi fokus diplomasi antardaerah:

• Ekonomi — perdagangan dan investasi antardaerah, termasuk keterlibatan pelaku usaha lokal.
• Pendidikan — kerja sama antarlembaga pendidikan dan pertukaran pelajar.
• Sosial budaya — pertukaran delegasi seni dan budaya untuk mempererat hubungan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan pola diplomasi yang makin menempatkan daerah sebagai aktor, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Laporan ANTARA sebelumnya soal PPIT dan kemitraan RI-China menegaskan arah yang sama.

Forum Yogyakarta dan Jejak Kunjungan ke Sejumlah Provinsi China

Al Busyra mengungkapkan telah menghadiri forum kerja sama pemerintah daerah Indonesia-China di Yogyakarta pada Juli 2026. Forum itu dihadiri kepala daerah dari kedua negara, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati.

"Ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak hanya bergantung pada hubungan pemerintah pusat di Jakarta dan Beijing. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan internasional," katanya.

Sebelum forum Yogyakarta, Al Busyra juga kerap menghadiri forum serupa di sejumlah wilayah China, antara lain di Shanxi, Jiangsu, dan Yunnan. Jejak kunjungan itu memperlihatkan bahwa hubungan antardaerah sudah berjalan cukup lama, meski belum selalu terdokumentasi rapi.

Provinsi Shanxi menjadi salah satu titik yang paling sering disebut. Selain forum kepala daerah, PPIT menjalin kerja sama langsung dengan Pemerintah Provinsi Shanxi dalam program pertukaran pemuda.

Forum Yogyakarta sendiri menjadi penanda bahwa kota-kota dan kabupaten di Indonesia mulai melihat kerja sama luar negeri sebagai bagian dari pembangunan daerah, bukan urusan eksklusif Kementerian Luar Negeri.

Program Pertukaran Pemuda dengan Shanxi Baru Rampung

PPIT baru saja menyelesaikan program pertukaran pemuda Youth Exchange Program bersama Pemerintah Provinsi Shanxi. Program ini menjadi salah satu bukti konkret kerja sama people-to-people yang selama ini menjadi bagian dari mandat organisasi.

Bagi Al Busyra, pertukaran pemuda bukan sekadar kunjungan singkat. Program semacam ini membangun jaringan generasi muda yang kelak akan mengisi posisi strategis di kedua negara.

Ia menegaskan PPIT akan terus mendorong program serupa. "Tentunya, kami akan membantu mengatasi kendala tersebut. Pada prinsipnya program yang bertujuan untuk memperkuat hubungan people-to-people merupakan bagian dari kapasitas PPIT," katanya.

Pengalaman Al Busyra sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Ethiopia periode 2019–2025 turut mewarnai pandangannya. Ia melihat langsung bagaimana negara lain membangun jejaring internasional secara sistematis.

Kendala SDM dan Kemampuan Bahasa Asing

Di balik optimisme, Al Busyra mengakui kerja sama internasional antardaerah di Indonesia masih terkendala kualitas sumber daya manusia. Persoalan utamanya adalah kemampuan bahasa asing dan pengetahuan pejabat dalam membangun jejaring internasional.

Kendala itu membuat banyak peluang kerja sama tidak tertangkap. Pejabat daerah kerap tidak siap ketika berhadapan dengan mitra asing, baik dalam negosiasi maupun penyusunan kerja sama teknis.

Al Busyra menilai pemerintah daerah Indonesia perlu belajar dari China yang aktif mengembangkan kerja sama internasional melalui program-program terarah. Menurutnya, China tidak membiarkan kerja sama antardaerah berjalan tanpa arah.

PPIT menyatakan siap membantu mengatasi kendala tersebut. Peran organisasi masyarakat sipil seperti PPIT menjadi penting ketika kapasitas birokrasi daerah belum merata.

Persoalan ini bukan hal baru dalam hubungan Indonesia-China. Sejumlah pemberitaan soal kerja sama kedua negara, termasuk yang dirangkum dalam kanal berita ANTARA, berulang kali menyoroti pentingnya kesiapan SDM di daerah.

Langkah Selanjutnya: Memperluas Jejaring Antardaerah

Ke depan, PPIT berencana memperluas jejaring antardaerah dengan menggandeng lebih banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Fokusnya tetap pada tiga sektor yang disebut Al Busyra: ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

Program pertukaran pemuda akan dilanjutkan, termasuk dengan provinsi-provinsi lain di China yang sudah menjalin komunikasi dengan PPIT. Shanxi, Jiangsu, dan Yunnan menjadi pintu masuk yang sudah terbuka.

Al Busyra menegaskan diplomasi antardaerah bukan proyek sesaat. Ia ingin kerja sama ini menjadi bagian dari cara Indonesia membangun hubungan luar negeri, dengan daerah sebagai pelaku utama di lapangan.

Bagi PPIT, tantangan terbesarnya kini ada di sisi eksekusi. Membangun jejaring lebih mudah daripada memastikan setiap forum menghasilkan kesepakatan yang berjalan.

Analisis Redaksi

Gagasan diplomasi antardaerah yang diusung Al Busyra bukan hal baru, tetapi momentumnya kini lebih relevan. Hubungan Indonesia-China selama ini terlalu sering dibaca hanya sebagai urusan Jakarta dan Beijing. Padahal, perdagangan, investasi, hingga pertukaran pelajar banyak terjadi di level provinsi dan kabupaten.

Yang menarik dari pernyataan Al Busyra adalah pengakuannya soal kendala SDM. Ini jujur dan penting. Selama pejabat daerah tidak menguasai bahasa asing dan tidak paham cara membangun jejaring, forum-forum kerja sama hanya akan menghasilkan foto bersama dan dokumen tanpa tindak lanjut.

PPIT perlu membuktikan bahwa program seperti Youth Exchange dengan Shanxi bukan sekadar kegiatan seremonial. Jika pertukaran pemuda berhenti pada kunjungan, dampaknya akan tipis. Sebaliknya, jika dirancang untuk menghasilkan jaringan profesional, ia bisa menjadi investasi jangka panjang.

Pelajaran dari China juga layak dicatat tanpa perlu romantisasi. China membangun kerja sama antardaerah dengan arah yang jelas dan dukungan anggaran. Indonesia bisa meniru kerapian itu, tetapi tetap dengan kepentingan sendiri sebagai patokan.

Ujian sesungguhnya ada pada tindak lanjut. Diplomasi antardaerah akan dinilai dari kesepakatan yang berjalan, bukan dari banyaknya forum yang digelar.