Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati Amankan Aset Negara di Kawasan Timur

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 resmi menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi—Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara—untuk mengawal penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Bali, Jumat (13/11/2026), sebagai upaya memagari aset negara di kawasan timur dan perbatasan.

Penandatanganan PKS di Bali dan Pihak yang Terlibat

Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) itu diteken langsung oleh Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama tiga Kepala Kejaksaan Tinggi. Yakni Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.

Baca juga: Identitas Agen AI Butuh Blockchain, Kata Pakar Hukum

Prosesi penandatanganan disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang hadir mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Turut hadir Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.

Kesepakatan strategis ini berlaku selama dua tahun ke depan. Lingkupnya mencakup wilayah operasional Pelindo Regional 4 di kawasan timur Indonesia dan daerah perbatasan, yang selama ini menjadi urat nadi distribusi logistik nasional.

Dalam keterangan resminya, Pelindo menempatkan kerja sama ini sebagai instrumen mitigasi risiko. Tujuannya agar setiap ekspansi bisnis dan proyek strategis kepelabuhanan berjalan di atas rel regulasi yang sah.

Kronologi dan Alasan di Balik Kerja Sama

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kompleksitas operasional pelabuhan di kawasan timur. Pelindo Regional 4 mengelola sejumlah pelabuhan strategis di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara—wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki karakteristik hukum tersendiri.

Baca juga: Bapas Magelang Kawal Hukum Anak di Wonosobo: Kasus Jaket Berujung Kekerasan

Menurut Akhirman, kolaborasi dengan Kejaksaan merupakan mitigasi risiko yang krusial. Setiap keputusan bisnis, termasuk yang menyangkut aset negara, perlu mendapat pertimbangan hukum sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kejaksaan dalam skema ini berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Peran itu diatur dalam mekanisme hukum yang memungkinkan JPN memberikan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara kepada instansi atau BUMN yang menghadapi persoalan hukum.

Proses penandatanganan berlangsung di Bali pada Jumat (13/11/2026). Lokasi ini dipilih sebagai titik pertemuan para pihak, sekaligus mempertemukan jajaran Kejati dari tiga provinsi dengan manajemen Pelindo Regional 4 yang berbasis di kawasan timur.

Sebelum PKS diteken, pembahasan telah dilakukan untuk menyusun ruang lingkup kerja sama. Hasilnya dituangkan dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak selama dua tahun.

Ruang Lingkup Pendampingan Hukum dan Pengamanan Aset

Melalui payung hukum tersebut, Kejaksaan akan memberikan pendampingan komprehensif. Mulai dari bantuan hukum jalur litigasi maupun nonlitigasi, pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, hingga tindakan hukum lain lewat mekanisme negosiasi, mediasi, serta fasilitasi.

Ruang lingkup kerja sama juga menyasar pengamanan dan pemulihan aset negara. Selain itu, penagihan penyelesaian piutang, pencegahan tindak pidana korupsi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh korporasi.

Berikut sejumlah layanan yang tercakup dalam PKS tersebut:

• Bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di bidang perdata dan tata usaha negara.
• Legal opinion, legal assistance, dan legal audit untuk keputusan bisnis korporasi.
• Negosiasi, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian sengketa.
• Pengamanan dan pemulihan aset negara.
• Penagihan penyelesaian piutang.
• Pencegahan tindak pidana korupsi.
• Penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan cakupan itu, PKS tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum saat sengketa muncul. Kerja sama ini juga dirancang untuk mencegah persoalan hukum sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan korporasi.

Pernyataan Akhirman dan Kajati Kalimantan Utara

Akhirman menegaskan pentingnya posisi pelabuhan di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, stabilitas hukum di wilayah kerja terluar sangat menentukan kelancaran arus distribusi logistik nasional.

“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” tegas Akhirman.

Dari sisi Kejaksaan, Kajati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan menyatakan kesiapan jajarannya mengawal setiap langkah korporasi agar terhindar dari celah pelanggaran hukum. Ia memastikan korps Adhyaksa akan bekerja profesional demi mengamankan kekayaan negara yang dikelola BUMN pelabuhan tersebut.

“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ungkap Yudi.

Pernyataan itu mewakili para Kepala Kejaksaan Tinggi yang menandatangani PKS. Ketiganya berada di bawah koordinasi Jamdatun, yang diwakili Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono dalam acara tersebut.

Dampak bagi Tata Kelola Pelabuhan dan Langkah Selanjutnya

Penguatan sinergi antara Pelindo Regional 4 dan Kejaksaan disebut sebagai fondasi utama perusahaan dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kerja sama ini juga dimaksudkan memperkokoh kepastian hukum serta menjamin tata kelola pelabuhan yang transparan, profesional, dan berintegritas tinggi.

Bagi Pelindo, pendampingan JPN memberi ruang konsultasi sebelum kebijakan diambil. Langkah ini relevan mengingat pengelolaan pelabuhan melibatkan kontrak kerja sama, pemanfaatan lahan, dan aset negara yang rentan terhadap gugatan.

Bagi Kejaksaan, PKS memperluas peran JPN di sektor infrastruktur transportasi laut. Peran itu mencakup pencegahan korupsi hingga penyelamatan keuangan negara melalui penagihan piutang.

Setelah penandatanganan, tahap berikutnya adalah implementasi. Pelindo Regional 4 dan ketiga Kejati akan menyusun mekanisme koordinasi, termasuk permintaan legal opinion dan pendampingan kasus yang muncul di wilayah masing-masing.

Perjanjian berlaku dua tahun. Dalam periode itu, efektivitas kerja sama akan diukur dari seberapa jauh sengketa hukum dapat dicegah dan aset negara dapat diamankan. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan kepelabuhanan dapat diakses melalui situs resmi Pelindo, sementara penjelasan mengenai peran Jaksa Pengacara Negara tersedia di laman Kejaksaan RI.

Analisis Redaksi

Langkah Pelindo Regional 4 menggandeng tiga Kejati sekaligus bukan sekadar seremoni. Wilayah operasionalnya mencakup garis terdepan Indonesia, tempat pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk barang dan orang. Di kawasan seperti itu, persoalan hukum jarang berdiri sendiri: sengketa lahan, kontrak, hingga status aset bisa menyeret operasional pelabuhan bila tidak ditangani sejak awal.

Yang perlu dicermati, PKS ini menyebut pengamanan dan pemulihan aset negara sebagai salah satu lingkup. Artinya, ada kesadaran bahwa aset Pelindo adalah kekayaan negara yang dikelola BUMN. Pendampingan JPN memberi korporasi jalan untuk menertibkan aset bermasalah tanpa harus menunggu perkara masuk pengadilan. Namun efektivitasnya bergantung pada seberapa cepat mekanisme konsultasi berjalan di lapangan, bukan hanya di atas kertas.

Dua tahun masa berlaku adalah waktu yang cukup untuk menguji apakah kerja sama ini benar-benar mencegah sengketa atau hanya menjadi tameng formalitas. Publik berhak melihat hasil konkret: berapa aset yang berhasil diamankan, berapa piutang yang tertagih, dan apakah tata kelola pelabuhan di kawasan timur membaik. Tanpa ukuran itu, sinergi dengan Kejaksaan berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa dampak.

Sumber: infokini.id, pelindo.co.id, kejaksaan.go.id