Identitas Agen AI Butuh Blockchain, Kata Pakar Hukum

Agen AI sudah bisa membelanjakan uang, tetapi sistem hukum masih menganggap transaksi hanya sah jika ada manusia di belakangnya. Para pakar hukum menilai identitas agen AI yang dibangun di atas blockchain dan zero-knowledge proof dapat menjadi jembatan atas kesenjangan itu.

Kesenjangan Hukum Saat Agen AI Mulai Bertransaksi

Perdebatan ini muncul karena kemampuan teknis agen AI sudah melampaui kerangka hukum yang ada. Agen AI kini dapat mengeksekusi pembayaran, bernegosiasi dengan sistem lain, hingga mengelola aset digital. Namun, ketika terjadi sengketa atau pelanggaran, hukum tetap mencari subjek hukum yang berwujud manusia atau badan hukum.

Baca juga: Bapas Magelang Kawal Hukum Anak di Wonosobo: Kasus Jaket Berujung Kekerasan

Menurut para ahli yang dikutip dalam laporan BeInCrypto Indonesia, masalah utamanya adalah ketiadaan identitas yang dapat diverifikasi secara hukum untuk agen AI. Tanpa identitas, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika agen AI melakukan kesalahan atau melanggar aturan.

Kekosongan ini bukan sekadar persoalan teknis. Dalam praktik perbankan dan pembayaran, setiap transaksi mensyaratkan identifikasi pihak yang bertransaksi. Agen AI yang tidak memiliki identitas hukum otomatis berada di luar jangkauan pengawasan.

Mengapa Zero-Knowledge Proof Disebut sebagai Solusi

Zero-knowledge proof (ZK proof) memungkinkan satu pihak membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat tertentu tanpa harus mengungkap data mentahnya. Dalam konteks agen AI, teknologi ini dapat dipakai untuk membuktikan bahwa sebuah agen beroperasi di bawah mandat pemiliknya, memiliki batas transaksi tertentu, atau telah memenuhi syarat kepatuhan.

Dengan pendekatan ini, agen AI bisa memiliki identitas yang terverifikasi tanpa membuka seluruh data operasionalnya. Pemilik agen tetap dapat diaudit, tetapi informasi sensitif tidak tersebar.

Baca juga: Bapas Magelang Kawal Hak Anak dalam Pemeriksaan ABH di Polres Temanggung

Beberapa pengembang infrastruktur blockchain sudah mengarah ke model serupa. Ethereum Foundation mendefinisikan ZK proof sebagai metode kriptografi yang memungkinkan verifikasi pernyataan tanpa mengungkap isi pernyataan itu sendiri. Sifat inilah yang membuat teknologi tersebut relevan untuk identitas agen AI yang perlu diawasi namun tetap menjaga privasi.

Para ahli hukum yang dikutip menilai identitas berbasis ZK proof dapat menutup celah pertanggungjawaban. Jika agen AI melakukan pelanggaran, pihak berwenang dapat melacak pemilik atau operator yang mendaftarkan identitas tersebut.

Pihak yang Terlibat dan Posisi Mereka

Diskusi ini melibatkan setidaknya tiga kelompok kepentingan. Pertama, pakar hukum yang mendorong adanya kerangka identitas digital untuk agen AI. Kedua, pengembang blockchain dan protokol kripto yang menyediakan infrastruktur teknis. Ketiga, regulator dan lembaga pembayaran yang harus memastikan kepatuhan.

Dalam laporan tersebut, para ahli hukum menyoroti bahwa hukum kontrak dan hukum perdata saat ini dibangun di atas premis adanya manusia atau badan hukum sebagai pihak. Agen AI tidak masuk kategori itu.

Di sisi lain, industri kripto sudah lebih dulu bergulat dengan persoalan identitas. Konsep decentralized identifier (DID) dan verifiable credential menjadi rujukan awal. Keduanya memungkinkan entitas non-manusia memiliki identitas yang dapat diverifikasi tanpa bergantung pada satu otoritas pusat.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Pengguna

Jika identitas agen AI berbasis blockchain diterapkan, ada beberapa konsekuensi praktis yang perlu diperhatikan:

• Transaksi yang dilakukan agen AI dapat dilacak hingga ke pemilik atau operator yang mendaftarkannya.
• Penyedia layanan pembayaran bisa melakukan uji kepatuhan tanpa mengungkap data pribadi pengguna.
• Pengembang agen AI perlu menyesuaikan sistem agar mendukung verifikasi identitas sejak awal.
• Pengguna mendapat kepastian bahwa agen yang mereka gunakan beroperasi dalam batas yang disepakati.

Bagi pelaku usaha, biaya kepatuhan bisa meningkat di awal. Namun, tanpa identitas yang jelas, adopsi agen AI untuk transaksi bernilai besar berisiko tertahan karena lembaga keuangan enggan menanggung risiko hukum.

Bagi pengguna, manfaat utamanya adalah kejelasan siapa yang bisa dimintai tanggung jawab. Selama ini, ketika agen AI membuat kesalahan, pengguna sering kali tidak punya saluran hukum yang jelas.

Langkah Selanjutnya dan Tantangan Regulasi

Penerapan identitas agen AI berbasis blockchain tidak akan berjalan otomatis. Diperlukan pengakuan dari regulator bahwa identitas digital tersebut memiliki akibat hukum. Tanpa pengakuan itu, ZK proof hanya menjadi alat teknis tanpa daya ikat.

Tantangan lain adalah standar. Saat ini belum ada format tunggal untuk identitas agen AI. Berbagai protokol blockchain menawarkan pendekatan masing-masing. Jika tidak ada interoperabilitas, agen AI yang beroperasi lintas platform bisa kembali kehilangan identitas.

Para ahli hukum yang dikutip menekankan bahwa solusi teknis saja tidak cukup. Perlu ada aturan yang menetapkan bahwa identitas kriptografis dapat diakui sebagai dasar pertanggungjawaban. Ini membutuhkan revisi atau penafsiran baru atas hukum yang berlaku.

Sejauh ini, diskusi masih berada di tataran konsep. Belum ada kerangka regulasi resmi yang secara khusus mengatur identitas agen AI. Namun, arah pembicaraan sudah jelas: identitas digital akan menjadi syarat agar agen AI dapat dipercaya dalam transaksi.

Analisis Redaksi

Gagasan identitas agen AI berbasis blockchain terdengar futuristik, tetapi masalah yang ingin dipecahkannya sangat mendasar: siapa yang bertanggung jawab ketika mesin bertindak. Hukum Indonesia, seperti banyak sistem hukum lain, masih berpijak pada subjek hukum manusia dan badan hukum. Agen AI belum punya tempat dalam kerangka itu.

ZK proof menawarkan kompromi yang menarik. Di satu sisi, privasi pengguna dan rahasia operasional agen tetap terjaga. Di sisi lain, otoritas dapat memverifikasi kepatuhan tanpa perlu membongkar seluruh data. Namun, kompromi ini hanya bekerja jika ada pengakuan hukum. Tanpa itu, identitas kriptografis hanya menjadi lapisan teknis yang tidak dapat dipakai di pengadilan.

Yang perlu diwaspadai adalah godaan untuk menganggap teknologi sebagai jawaban tunggal. Identitas agen AI tidak akan menyelesaikan persoalan pertanggungjawaban jika tidak ada kejelasan tentang siapa yang mendaftar, siapa yang mengawasi, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Regulasi tetap menjadi penentu akhir. Industri kripto bisa menyediakan alat, tetapi negara yang harus memutuskan apakah alat itu sah secara hukum.