Untung Rugi Prabowo Pilih Kader Gerindra Jadi Wapres Pengganti Gibran

Nov 15, 2026 - 18:40
 0  0
Untung Rugi Prabowo Pilih Kader Gerindra Jadi Wapres Pengganti Gibran

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai kader Partai Gerindra layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada 12 November 2026. Namun, ia mengingatkan ada untung-rugi politik yang perlu dicermati Presiden Prabowo Subianto.

Ad
Ad

Menurut Jamiluddin, salah satu keuntungan memilih kader Gerindra adalah memastikan wakil presiden mendatang tidak menjadi pesaing politik Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, dia menilai pertimbangan tersebut cenderung sempit dan politis karena tidak berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kinerja Kabinet Merah Putih.

Baca juga: Cawapres Pengganti Gibran: Posisi 7 Partai Pendukung Prabowo

“Ada beberapa plusnya bila Prabowo mengajukan kader Gerindra menjadi cawapres menggantikan Gibran,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Proses Suksesi Wapres

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Gibran pada hari yang sama. Sejak saat itu, kursi wapres lowong dan menjadi perhatian publik.

Sejumlah partai politik koalisi disebut tidak mengusulkan calon dan sepakat menyerahkan keputusan wapres kepada Partai Gerindra. Dukungan juga mengalir dari daerah, seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Barat yang mendukung Dasco menjadi wapres pengganti Gibran. Nama Dasco, yang menjabat Ketua Harian DPP Gerindra, muncul sebagai salah satu kandidat kuat.

Mekanisme pengisian kursi wapres diatur dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebut jika wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka presiden memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum sebelumnya. Calon tersebut kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang paripurna.

Baca juga: Zulhas: Hampir Semua Parpol Koalisi Sepakat Wapres dari Gerindra

Proses ini menuntut Prabowo bernegosiasi dengan partai-partai koalisi. Meski koalisi tampak solid mendukung kader Gerindra, dinamika internal bisa muncul. Apalagi, MPR juga berencana melakukan verifikasi ketat terhadap calon wapres untuk mencegah polemik ijazah seperti yang sempat menimpa Gibran. Langkah ini menjadi ujian bagi Prabowo dalam menjaga stabilitas politik pemerintahan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, menjadi salah satu suara yang menyoroti untung-rugi pemilihan kader Gerindra. Ia menilai ada beberapa plus bila Prabowo mengajukan kader Gerindra. Pertama, penunjukan kader Gerindra dapat menjamin loyalitas dan kesamaan visi politik dengan Prabowo. Figur dari lingkaran internal partai juga dinilai dapat meminimalkan gesekan dan mencegah munculnya matahari kembar dalam pemerintahan.

“Ada beberapa plusnya bila Prabowo mengajukan kader Gerindra menjadi cawapres menggantikan Gibran,” ujar Jamiluddin. Namun, ia menekankan bahwa pertimbangan tersebut cenderung sempit dan politis. Menurutnya, memilih kader partai sendiri lebih untuk mengamankan posisi politik Prabowo pada 2029 ketimbang meningkatkan kinerja kabinet.

Di sisi lain, Partai Gerindra melalui DPD Sumatera Barat telah menyatakan dukungan kepada Dasco. Dukungan ini menunjukkan bahwa kader internal mulai mengambil posisi. Sementara itu, partai-partai koalisi lain memilih tidak mengusulkan calon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Gerindra. Sikap ini memperkuat sinyal bahwa kursi wapres akan diisi oleh kader Gerindra.

Presiden Prabowo Subianto sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai nama yang akan dipilih. Namun, ia telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan dijadwalkan berkonsultasi dengan pimpinan partai koalisi. MPR juga akan memverifikasi calon secara ketat untuk menghindari polemik di kemudian hari.

Latar Belakang dan Konteks Politik

Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Namun, pada 12 November 2026 ia mengundurkan diri. Pengunduran diri ini mengejutkan banyak pihak, meski alasan resminya belum diungkap secara detail. Sejumlah media melaporkan bahwa Gibran berpamitan dan meninggalkan Istana Wakil Presiden.

Kursi wapres yang lowong di tengah masa jabatan menciptakan kebutuhan politik untuk segera mengisi posisi tersebut. Partai Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo memiliki hak untuk mengusulkan calon. Namun, konstitusi mengharuskan presiden memilih dari dua calon yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang mengusung pasangan pada pemilu sebelumnya.

Dalam konteks ini, Prabowo memiliki beberapa opsi. Ia bisa memilih kader Gerindra untuk memastikan loyalitas, atau mengambil figur dari luar partai untuk memperluas dukungan. Namun, tekanan dari koalisi yang cenderung menyerahkan keputusan kepada Gerindra menunjukkan bahwa opsi pertama lebih mungkin terjadi.

Pemilihan kader Gerindra juga tidak lepas dari bayang-bayang Pilpres 2029. Prabowo yang belum genap satu periode memimpin menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas politik. Memilih wapres dari partai sendiri dianggap sebagai cara untuk menghindari konflik internal dan memastikan kesamaan visi dalam menjalankan pemerintahan.

Dampak Politik dan Stabilitas Pemerintahan

Jika Prabowo memilih kader Gerindra, ada beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan. Pertama, loyalitas dan kesamaan visi politik dapat memperkuat koordinasi antara presiden dan wapres. Hal ini penting untuk kelancaran program kabinet. Kedua, potensi gesekan internal dapat diminimalkan karena wapres berasal dari lingkaran yang sama.

Namun, ada pula risiko yang menyertai. Pemilihan kader partai sendiri bisa dipersepsikan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dan mengurangi representasi koalisi. Partai-partai lain mungkin merasa kurang diakomodasi, meskipun saat ini mereka menyatakan mendukung. Selain itu, publik bisa menilai proses ini sebagai transaksi politik elitis yang tidak terkait langsung dengan peningkatan kinerja kabinet.

Dari sisi pemerintahan, pengisian kursi wapres akan melengkapi struktur eksekutif. Wakil presiden memiliki peran penting dalam membantu presiden, termasuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kekosongan yang terlalu lama dapat mengganggu efektivitas pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

MPR sebagai lembaga yang akan memilih wapres juga menghadapi ujian. Verifikasi ketat terhadap calon, termasuk latar belakang pendidikan, menjadi sorotan setelah polemik ijazah Gibran. Proses ini harus transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kontroversi baru.

Langkah Selanjutnya: Negosiasi dan Verifikasi

Setelah surat pengunduran diri Gibran diterima, Prabowo diharapkan segera mengajukan dua nama calon wapres ke MPR. Partai Gerindra sebagai pengusung utama akan mengirimkan nama-nama tersebut. Dukungan dari koalisi yang telah menyatakan sepakat menyerahkan keputusan kepada Gerindra mempermudah langkah ini.

Namun, Prabowo masih perlu melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai koalisi untuk memastikan tidak ada gejolak. Meski secara formal koalisi mendukung, dinamika internal bisa muncul jika ada partai yang merasa tidak dilibatkan. Konsultasi menjadi kunci untuk menjaga soliditas.

MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon, termasuk pengecekan dokumen dan rekam jejak. Verifikasi ini penting untuk memastikan calon memenuhi syarat dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Setelah verifikasi, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih wapres.

Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa minggu. Publik akan mencermati siapa yang akhirnya dipilih dan bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan Prabowo. Nama Dasco yang didukung Gerindra Sumatera Barat menjadi salah satu kandidat yang paling sering disebut.

Analisis Redaksi

Pilihan Prabowo untuk mengisi kursi wapres dengan kader Gerindra memang menawarkan kepastian politik. Loyalitas dan kesamaan visi menjadi nilai plus yang sulit dibantah. Dalam pemerintahan yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, koordinasi yang erat antara presiden dan wapres adalah kebutuhan. Namun, keputusan ini juga mengandung risiko jangka panjang.

Mengutip Jamiluddin, pertimbangan memilih kader partai sendiri cenderung sempit dan politis. Alih-alih berfokus pada peningkatan kinerja kabinet, langkah ini lebih untuk mengamankan posisi Prabowo pada Pilpres 2029. Jika publik menangkap sinyal tersebut, legitimasi pemerintahan bisa terganggu. Apalagi, partai koalisi lain seolah pasrah dan tidak mengusulkan calon, yang bisa dimaknai sebagai lemahnya check and balances di dalam koalisi.

Di sisi lain, memilih figur dari luar partai juga bukan tanpa risiko. Figur eksternal bisa menjadi pesaing politik atau menimbulkan gesekan. Namun, setidaknya ada upaya memperluas representasi dan menunjukkan bahwa kursi wapres bukan sekadar hadiah partai. Prabowo berada di persimpangan: memilih kenyamanan politik atau memperkuat legitimasi demokrasi. Keputusan akhir akan menjadi cermin arah pemerintahan lima tahun ke depan.

Sumber: bloombergtechnoz.com, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad