Polisi Tegaskan Tak Tebang Pilih Kasus Bupati Kupang, Polda NTT Kumpulkan Bukti

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menangani laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Penyidik disebut telah mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan proses penanganan perkara berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik. Pernyataan itu disampaikan di Kupang, Minggu (15/11/2026).

Baca juga: Kemenkum Harmonisasi 3 Raperbup Kutai Timur: RKP Daerah hingga Ekstrakurikuler Kitab Suci

"Teman-teman penyidik dalam hal ini Direktorat PPA dan PPO Polda NTT sudah mengumpulkan bukti dan alat bukti. Kami mohon dukungan masyarakat untuk penegakan hukum demi keadilan, kepastian, dan manfaat hukum," kata Henry.

Henry menegaskan status atau jabatan pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum. Penyidik akan menangani perkara sesuai fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan.

Komitmen Polri dan Permintaan Pengawalan Publik

Henry menegaskan komitmen tersebut sejalan dengan tagline Polri Bersama Masyarakat. Ia memastikan institusinya tidak akan membeda-bedakan pihak dalam penegakan hukum.

"Hal ini sesuai dengan tagline Polri Bersama Masyarakat, tentunya kami tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang nantinya didapat oleh teman-teman penyidik," ujarnya.

Baca juga: Suket Pendidikan Gibran Dibatalakan MA: Celah Verifikasi Dokumen Pejabat Publik

Ia meminta masyarakat dan media massa ikut mengawal penanganan perkara tersebut. Menurutnya, pengawalan publik penting agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

"Sementara ini proses penyidikan dan penyelidikan berjalan. Kami mohon waktu untuk mengungkap sampai perkara ini terang benderang. Kami berharap masyarakat dan teman-teman media di NTT dapat mengawal kasus ini," kata Henry.

Permintaan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kasus yang melibatkan kepala daerah. Polda NTT berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menekankan profesionalisme penyidik.

Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.

Penyidik juga telah mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis. Langkah itu merupakan bagian dari upaya pembuktian ilmiah dalam penyidikan.

Selain itu, penyidik menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban melalui koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT. Pendampingan ini penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan.

Nova tidak merinci jumlah saksi yang telah diperiksa maupun hasil sementara pemeriksaan. Namun ia memastikan penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.

Respons Bupati Kupang Yosef Lede

Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai penyidik dari kepolisian akan profesional dalam menilai laporan hukum yang menyeret namanya.

"Kita berharap agar masalah ini cepat selesai. Saya harapkan masyarakat tetap tenang," ujar Yosef Lede.

Ia juga memastikan akan tetap bekerja seperti biasa layaknya Bupati, sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan.

Yosef tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai substansi laporan yang menyeret namanya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Latar Belakang dan Konteks Penanganan Kasus

Kasus ini mencuat setelah laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang. Polda NTT melalui Direktorat PPA dan PPO mengambil alih penanganan perkara sesuai kewenangannya.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, penyidik biasanya mengacu pada sejumlah alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan korban, dan Visum et Repertum. VER menjadi salah satu instrumen penting untuk membuktikan adanya tindak pidana.

Proses hukum terhadap kepala daerah memiliki dimensi tersendiri. Selain aspek pidana, kasus ini juga menyangkut etika penyelenggara negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Polda NTT menegaskan bahwa penanganan perkara tidak dipengaruhi oleh status sosial atau jabatan. Pernyataan itu merespons kekhawatiran publik agar kasus tidak berhenti di tengah jalan.

Masyarakat NTT dan media massa disebut berperan penting dalam mengawal transparansi penanganan perkara. Pengawalan publik dinilai dapat mendorong penyidik bekerja lebih cermat dan profesional.

Langkah Selanjutnya dan Dampak yang Ditunggu

Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi dan menunggu hasil Visum et Repertum sebagai bagian dari pembuktian. Hasil pemeriksaan medis akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan status perkara.

Polda NTT juga akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT untuk pendampingan psikologis korban. Perlindungan korban menjadi prioritas agar proses hukum tidak menimbulkan beban tambahan.

Publik menantikan apakah laporan tersebut akan berlanjut ke tahap penyidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. Polda NTT meminta waktu untuk mengungkap perkara secara terang benderang.

Sementara itu, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Kupang dipastikan tetap berjalan. Bupati Yosef Lede menyatakan akan bekerja seperti biasa sambil menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di NTT, terutama dalam memastikan tidak ada tebang pilih terhadap pihak yang memiliki jabatan publik.

Analisis Redaksi

Pernyataan Polda NTT tentang tidak tebang pilih adalah sinyal awal yang penting, tetapi publik tentu menunggu pembuktiannya. Dalam kasus yang melibatkan kepala daerah, kredibilitas penegakan hukum ditentukan oleh konsistensi penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, bukan sekadar pernyataan di ruang publik.

Langkah penyidik memeriksa korban, mengajukan Visum et Repertum, dan menyiapkan pendampingan psikologis menunjukkan prosedur standar sedang dijalankan. Namun transparansi tahapan penyidikan perlu dijaga agar tidak muncul spekulasi yang merugikan semua pihak, termasuk korban dan terlapor.

Pengawalan media dan masyarakat yang diminta Polda NTT sebaiknya dimaknai sebagai kontrol sosial, bukan tekanan yang mengarah pada penghakiman sebelum ada putusan hukum. Ujian sesungguhnya ada pada apakah proses ini berjalan profesional sampai tuntas, tanpa terpengaruh jabatan atau kekuasaan.

Sumber: kupang.antaranews.com, polri.go.id