Universitas Ma Chung Buka Prodi Hukum Bisnis, Fokus Bisnis Keluarga dan Regulasi AI

Universitas Ma Chung resmi membuka Program Studi Hukum Bisnis (Business Law) jenjang S-1 di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Prodi baru ini mengantongi Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1313/B/O/2026 dan siap menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2027/2028.

Pembukaan prodi ini diumumkan langsung oleh pihak universitas pada Minggu, 15 November 2026. Bagi Ma Chung, langkah ini memperluas cakupan FEB yang sebelumnya identik dengan program ekonomi dan manajemen.

Baca juga: Kemenkum Harmonisasi 3 Raperbup Kutai Timur: RKP Daerah hingga Ekstrakurikuler Kitab Suci

Dua Kekhasan Prodi Hukum Bisnis Ma Chung

Dekan FEB UMC Tarsisius Renald Suganda SE MSi PhD menjelaskan bahwa prodi ini mengintegrasikan keilmuan bisnis, inovasi, dan hukum melalui dua kekhasan utama. Integrasi itu bukan sekadar penambahan mata kuliah hukum di fakultas ekonomi.

Kekhasan pertama adalah Family Business Law. Mahasiswa dibekali ilmu suksesi antargenerasi, family constitution, hingga pemisahan aset demi keberlanjutan perusahaan keluarga.

Kekhasan kedua adalah Innovation Business Law yang fokus pada regulasi era disrupsi teknologi. Cakupannya meliputi perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), e-commerce, fintech, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kecerdasan buatan (AI).

"Kami ingin lulusan tidak hanya paham hukum, tetapi juga mampu menganalisis persoalan dunia usaha. Khususnya keberlanjutan bisnis keluarga dan pengembangan inovasi," ujar Renald.

Baca juga: Suket Pendidikan Gibran Dibatalakan MA: Celah Verifikasi Dokumen Pejabat Publik

Dua fokus itu dipilih bukan tanpa alasan. Bisnis keluarga adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, sementara regulasi teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan birokrasi menyusun aturannya.

Kompetensi Trilingual dan Proyeksi Karier Lulusan

Selain ilmu hukum dan bisnis, mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Ma Chung akan dibekali kemampuan trilingual: Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Kombinasi ini relevan mengingat banyak transaksi bisnis di Malang dan Jawa Timur melibatkan mitra dari Tiongkok dan Asia Timur.

Universitas juga menekankan pembentukan jiwa legal entrepreneur. Lulusan diproyeksikan mengisi sejumlah peran, antara lain:

• Corporate legal officer di perusahaan swasta maupun BUMN
• Konsultan bisnis keluarga dan startup
• Spesialis hak kekayaan intelektual (HAKI)
• Advokat dan notaris

Peta karier itu menunjukkan prodi ini tidak hanya menyiapkan lulusan untuk jalur profesi hukum konvensional. Ada celah pasar yang ingin diisi, yakni tenaga ahli yang memahami dokumen hukum sekaligus logika bisnis di baliknya.

Renald menegaskan bahwa lulusan diarahkan untuk mampu menganalisis persoalan dunia usaha, bukan sekadar menghafal pasal. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang kerap mengeluhkan mahalnya biaya konsultan hukum eksternal.

Alasan Ma Chung Masuk ke Ranah Hukum Bisnis

Rektor UMC Prof Dr Ir Stefanus Yufra M Taneo MS MSc menambahkan, langkah ini selaras dengan Spirit Alumni Ma Chung. Menurutnya, pembukaan prodi adalah wujud komitmen universitas untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.

"Ini wujud komitmen Universitas Ma Chung untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat," pungkasnya.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa prodi hukum bisnis diposisikan sebagai perluasan misi universitas, bukan sekadar penambahan program studi demi mengejar jumlah mahasiswa.

Ma Chung sendiri dikenal sebagai kampus swasta di Malang yang berakar pada komunitas Tionghoa-Indonesia. Latar belakang itu membuat kompetensi Mandarin dan jejaring bisnis lintas negara menjadi nilai jual yang wajar dikedepankan.

Sebelumnya, universitas ini juga aktif memperkuat ekosistem publikasi ilmiah nasional, antara lain melalui perannya sebagai exhibition partner dalam ajang KTJI 2026. Jejak itu memperlihatkan arah pengembangan akademik yang berlapis, dari riset hingga pembukaan prodi baru.

Dampak bagi Calon Mahasiswa dan Dunia Usaha Malang

Bagi calon mahasiswa, prodi ini menawarkan jalur alternatif di luar fakultas hukum konvensional. Peminat yang tertarik pada bisnis tetapi enggan mengambil jurusan manajemen bisa mempertimbangkan kombinasi hukum dan usaha.

Bagi dunia usaha, terutama UMKM dan perusahaan keluarga di Malang Raya, ketersediaan tenaga ahli hukum bisnis di daerah menjadi keuntungan tersendiri. Selama ini banyak pelaku usaha kecil mengandalkan konsultan dari Surabaya atau Jakarta dengan biaya tinggi.

Namun, pembukaan prodi baru selalu membawa konsekuensi. Ma Chung perlu menyiapkan dosen berlatar hukum dan praktisi bisnis, kurikulum yang selaras dengan perkembangan regulasi digital, serta jejaring magang di perusahaan dan firma hukum.

Penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2027/2028 akan menjadi ujian pertama. Minat pasar terhadap prodi ini akan terlihat dari jumlah pendaftar pada gelombang awal.

Regulasi AI dan Perlindungan Data sebagai Taruhan

Fokus pada regulasi AI dan perlindungan data pribadi membuat prodi ini bergerak di wilayah yang masih terus berubah. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sementara aturan turunan soal kecerdasan buatan masih dalam proses.

Mahasiswa yang masuk pada 2027 akan belajar regulasi yang kemungkinan besar berbeda saat mereka lulus empat tahun kemudian. Karena itu, kemampuan menganalisis dan beradaptasi lebih penting daripada hafalan pasal.

Hal serupa berlaku pada HAKI, e-commerce, dan fintech. Ketiganya adalah sektor yang paling sering bersinggungan dengan sengketa hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Kombinasi family business law dan innovation business law juga menyentuh persoalan yang jarang dibahas terbuka: peralihan aset dan kepemilikan usaha dari generasi pendiri ke penerus. Sengketa warisan bisnis kerap berujung pada perpecahan perusahaan.

Informasi lebih lanjut soal kurikulum dan jadwal penerimaan dapat dipantau melalui pemberitaan Radar Malang serta kanal resmi universitas. Referensi umum soal program studi hukum dapat dilihat di situs Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Analisis Redaksi

Langkah Ma Chung membuka Prodi Hukum Bisnis masuk akal secara pasar. Banyak perusahaan keluarga di Jawa Timur berdiri sejak puluhan tahun lalu dan kini menghadapi masa transisi kepemimpinan. Persoalan mereka bukan hanya soal pajak atau kontrak, melainkan bagaimana menjaga perusahaan tetap utuh ketika pendiri mundur.

Namun, ada catatan yang perlu diperhatikan. Prodi yang menggabungkan hukum dan bisnis berisiko menjadi dua disiplin yang ditempel, bukan dilebur. Jika kurikulum tidak dirancang hati-hati, lulusan bisa lemah di keduanya: tidak cukup dalam ilmu hukum, tidak cukup tajam dalam analisis bisnis. Klaim trilingual dan legal entrepreneur juga baru bermakna jika didukung dosen dan praktisi yang benar-benar mumpuni.

Pilihan fokus pada regulasi AI dan perlindungan data justru bagian paling menjanjikan. Di sinilah celah tenaga ahli paling lebar, karena perusahaan teknologi dan startup kesulitan menemukan legal counsel yang paham produk digital. Jika Ma Chung mampu menghadirkan pengajar dari industri dan menjalin kerja sama magang dengan firma hukum serta perusahaan teknologi, prodi ini berpeluang menjadi pemain serius, bukan sekadar menambah daftar jurusan di katalog kampus.

Sumber: kemdiktisaintek.go.id