Mafia Tanah: 100 Kasus Tuntas, 151 Tersangka, dan Pesan Dirjen PSKP Soal Sistem Pertanahan

Keberhasilan memberantas mafia tanah tidak cukup diukur dari jumlah kasus yang diungkap. Dirjen PSKP Iljas Tedjo Prijono menegaskan hasil penindakan harus menjadi fondasi pembenahan sistem pertanahan, dengan 100 kasus tuntas dan 151 tersangka sepanjang 2026.

Pesan itu disampaikan saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11). Iljas membacakan sambutan Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan di hadapan ratusan peserta dari kepolisian, kejaksaan, dan kantor wilayah BPN.

Baca juga: Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat: Korporasi Pelanggar Wajib Bertanggung Jawab

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono, dikutip dari laporan ANTARA News Yogyakarta.

Kronologi Rakor dan Angka yang Dibukukan Satgas

Rakor berlangsung dua hari, 12-13 November 2026, di Jakarta. Forum ini diikuti 414 peserta gabungan: perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Pada sesi penutupan hadir Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso. Kehadiran keduanya menandai bahwa isu pertanahan ditangani lintas fungsi, bukan hanya oleh satu direktorat.

Angka yang dipaparkan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan memberi gambaran konkret. Total target operasi (TO) tahun 2026 sebanyak 120 kasus. Dari jumlah itu, 100 kasus berhasil diselesaikan dengan 151 tersangka ditetapkan.

Baca juga: Kemkomdigi: Penanganan Konten Ilegal Sesuai Prosedur, Bukan Blokir Sepihak

Dampaknya terukur. Tanah seluas 110.046.567 meter persegi diselamatkan, setara lebih dari 11 ribu hektare. Nilai kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp5.773.954.641.464, atau sekitar Rp5,77 triliun.

• Target operasi 2026: 120 kasus
• Kasus diselesaikan: 100 kasus
• Tersangka ditetapkan: 151 orang
• Luas tanah diselamatkan: 110.046.567 meter persegi
• Nilai kerugian diselamatkan: Rp5.773.954.641.464
• Peserta rakor: 414 orang dari kepolisian, kejaksaan, dan BPN

Hendra menegaskan arah kerja Satgas Anti-Mafia Tanah ke depan. “Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucapnya.

Tiga Langkah Pembenahan yang Diusulkan Dirjen PSKP

Iljas tidak berhenti pada apresiasi angka. Ia mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan setelah rakorda selesai, dan semuanya bermuara pada pencegahan.

Langkah pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang terungkap dipakai untuk mengidentifikasi modus kejahatan sekaligus menemukan titik lemah sistem. Pendekatan ini membalik logika biasa: kasus tidak berhenti sebagai berkas, tetapi menjadi bahan perbaikan prosedur.

Langkah kedua, memperkuat kepastian hukum lewat peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Cakupannya meliputi data pertanahan yang akurat, sistem transparan dan akuntabel, serta digitalisasi yang memperkuat keamanan data dan jejak audit. Deteksi penyimpangan diharapkan terjadi sejak dini, bukan setelah korban melapor.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.

Langkah ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara. Iljas secara khusus mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan sembilan tahun melalui forum koordinasi ini.

Mengapa Pencegahan Jadi Ukuran Keberhasilan

Pernyataan Iljas menyiratkan pergeseran cara pandang. Selama ini keberhasilan pemberantasan mafia tanah kerap dinarasikan lewat jumlah tersangka dan nilai kerugian yang diselamatkan. Keduanya penting, tetapi tidak menjawab pertanyaan mendasar: mengapa kejahatan yang sama terus berulang.

Pertanyaan itu masuk akal bila melihat karakter tindak pidana pertanahan. Kejahatan ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen, tumpang tindih sertifikat, hingga kolusi dengan oknum. Artinya, ada celah administratif yang dimanfaatkan, bukan sekadar niat jahat individu.

Karena itu, pembenahan data menjadi kunci. Data pertanahan yang akurat dan dapat diaudit mempersempit ruang manipulasi. Digitalisasi yang menyisakan jejak audit membuat setiap perubahan dokumen bisa dilacak, sehingga oknum sulit bersembunyi di balik prosedur yang kabur.

Namun Iljas sendiri mengingatkan bahwa teknologi bukan obat tunggal. Integritas aparatur tetap menjadi penentu. Sistem secanggih apa pun bisa dibobol bila petugas yang menjalankannya bersedia bekerja sama dengan pelaku. Di titik inilah pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan seiring.

Konteks sembilan tahun forum koordinasi juga memberi sinyal penting. Artinya, mekanisme kolaborasi antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan sudah terbangun lama. Persoalannya bukan lagi soal ada atau tidak ada forum, melainkan seberapa efektif forum itu menutup celah yang sama dari tahun ke tahun.

Dampak bagi Masyarakat dan Pemilik Tanah

Angka 110 juta meter persegi tanah yang diselamatkan bukan statistik kosong. Di lapangan, luas itu mewakili bidang-bidang tanah yang nyaris berpindah tangan secara melawan hukum, termasuk milik warga, badan usaha, maupun aset pemerintah.

Nilai kerugian Rp5,77 triliun yang berhasil dicegah menunjukkan skala persoalan. Bila kasus-kasus tersebut tidak ditangani, kerugian tidak hanya dialami pemilik tanah, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan kepastian usaha di daerah.

Bagi masyarakat, pesan yang bisa diambil sederhana: dokumen pertanahan tetap menjadi titik rawan. Sertifikat yang tidak terdaftar rapi, transaksi tanpa pencatatan resmi, dan praktik kuasa jual yang longgar masih menjadi pintu masuk favorit bagi pelaku.

Karena itu, penguatan data yang diusulkan Dirjen PSKP sejalan dengan kebutuhan publik. Transparansi data memungkinkan warga memeriksa status tanahnya, sementara jejak audit mempersulit pemalsuan. Penanganan yang tepat dan hati-hati juga penting agar proses hukum tidak justru merugikan pihak yang beriktikad baik.

Rakor ini juga memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan melibatkan banyak institusi. Kepolisian menangani penyidikan, kejaksaan mengawal penuntutan, sementara ATR/BPN membenahi administrasi. Tanpa koordinasi, ketiga fungsi itu bisa berjalan sendiri-sendiri dan menyisakan celah bagi pelaku.

Langkah Selanjutnya Setelah Rakor Ditutup

Dengan ditutupnya rakorda, perhatian beralih ke pelaksanaan tiga langkah yang diusulkan. Yang paling mudah diukur adalah kelanjutan penanganan target operasi 2026 yang masih menyisakan 20 kasus dari total 120.

Hendra Gunawan menyatakan Satgas Anti-Mafia Tanah akan diarahkan ke kasus-kasus potensial, bukan perkara biasa. Arah ini menuntut kemampuan analisis yang lebih tajam, karena kasus potensial biasanya belum menimbulkan korban terbuka tetapi menyimpan risiko besar.

Di sisi lain, pembenahan tata kelola dan digitalisasi membutuhkan waktu lebih panjang. Hasilnya tidak segera terlihat dalam bentuk angka tersangka, tetapi berdampak pada berkurangnya ruang gerak mafia tanah. Inilah yang dimaksud Iljas sebagai fondasi sistem yang lebih tangguh.

Sinergi lintas institusi juga akan diuji. Forum yang sudah berjalan sembilan tahun perlu membuktikan bahwa kerja sama itu tidak berhenti pada pertemuan rutin, tetapi menghasilkan pencegahan yang nyata. Ukurannya bukan hanya berapa kasus diungkap, melainkan berapa kasus yang tidak lagi terjadi.

Bagi publik, perkembangan ini layak diikuti. Sebab ujung dari pemberantasan mafia tanah adalah kepastian hak atas tanah, dan kepastian itu hanya lahir bila sistem administrasinya rapat serta aparaturnya berintegritas.

Analisis Redaksi

Pernyataan Dirjen PSKP patut diapresiasi karena berani menggeser ukuran keberhasilan. Selama bertahun-tahun, publik terbiasa menilai pemberantasan mafia tanah dari jumlah tersangka dan nilai kerugian yang diselamatkan. Angka-angka itu memang penting, tetapi tidak menjelaskan mengapa kejahatan serupa terus muncul dengan modus yang mirip.

Pertanyaan “mengapa kejahatan masih terjadi” seharusnya menjadi pukulan bagi birokrasi pertanahan. Bila kasus pemalsuan dan tumpang tindih sertifikat berulang, maka ada prosedur yang gagal menutup celah. Di sinilah letak kritisnya: penegakan hukum tanpa pembenahan tata kelola hanya memindahkan masalah dari satu berkas ke berkas berikutnya.

Namun tiga langkah yang diusulkan perlu dijabarkan menjadi target yang terukur. Digitalisasi dan jejak audit tidak cukup disebut sebagai rencana. Butuh tenggat, indikator, dan evaluasi terbuka agar publik bisa menilai apakah sistem benar-benar menguat atau hanya berganti kemasan. Tanpa itu, frasa “sistem yang lebih tangguh” berisiko berhenti sebagai retorika di ruang rapat.

Yang juga perlu diawasi adalah arah Satgas Anti-Mafia Tanah yang kini dibidikkan ke kasus potensial. Pendekatan ini masuk akal, tetapi menuntut kapasitas analisis dan keberanian menyasar pihak yang mungkin punya akses. Keberhasilan sesungguhnya baru terbaca ketika jumlah kasus baru menurun, bukan ketika daftar tersangka bertambah.

Sumber: atrbpn.go.id