Kemkomdigi: Penanganan Konten Ilegal Sesuai Prosedur, Bukan Blokir Sepihak

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan penanganan konten ilegal tidak dilakukan secara asal blokir. Setiap perintah moderasi wajib melewati verifikasi berlapis, berlandaskan UU ITE Pasal 40, dan platform diberi ruang mengajukan keberatan.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, dalam keterangan yang diterima Minggu, 15 November 2026. Ia menjabarkan bahwa kewenangan kementerian tidak berjalan sendiri, melainkan melalui tahapan koordinasi formal bersama penyelenggara platform digital dan instansi berwenang.

Baca juga: Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat: Korporasi Pelanggar Wajib Bertanggung Jawab

Pemerintah, kata Mediodecci, juga menjamin ketersediaan ruang bagi platform digital untuk memberikan tanggapan maupun mengajukan keberatan atas perintah moderasi hingga pengenaan sanksi administratif. Pernyataan ini muncul di tengah anggapan publik bahwa pemblokiran konten di ruang digital kerap berjalan tanpa dasar yang jelas.

Dasar Hukum Kewenangan Kemkomdigi di UU ITE Pasal 40

Mediodecci menjelaskan bahwa kewenangan kementerian dalam pengawasan ruang digital berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 40. Regulasi itu pada prinsipnya mewajibkan setiap penyelenggara platform melakukan moderasi mandiri.

Tujuannya, memastikan ekosistem layanan berbasis konten buatan pengguna atau user-generated content tetap aman dan kondusif. Kewajiban moderasi itu tidak serta-merta menghapus peran pemerintah sebagai pengawas.

"Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten," jelas Mediodecci.

Baca juga: Mafia Tanah: 100 Kasus Tuntas, 151 Tersangka, dan Pesan Dirjen PSKP Soal Sistem Pertanahan

Dari kerangka regulasi tersebut, Kemkomdigi memiliki sejumlah kewenangan yang cukup luas. Kewenangan itu mencakup perintah pencegahan dan pemutusan akses terhadap muatan melanggar hukum, kewajiban penurunan konten sesuai batas waktu kesepakatan tingkat layanan, penjatuhan sanksi administratif, hingga evaluasi kepatuhan tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

"Jadi kalau kita melihat semua aturan ini, Komdigi bisa memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses untuk konten yang melanggar hukum, mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan takedown sesuai dengan service level agreement, menjatuhkan sanksi administratif, dan menilai tingkat kepatuhan tata kelola konten dari PSE lingkup privat," imbuhnya.

Yang perlu digarisbawahi, kewenangan itu tidak membuat Kemkomdigi berperan sebagai penyidik. Kementerian hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif di ruang digital, sementara penegakan hukum pidana tetap berada di ranah aparat penegak hukum.

Hanya Judi Online dan Pornografi yang Bisa Diputus Langsung

Mediodecci menegaskan bahwa kewenangan pemerintah memiliki batasan tegas. Kemkomdigi tidak menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana secara mandiri, dan tidak melakukan pemblokiran konten secara sepihak tanpa dasar yang sah.

Dalam praktiknya, hanya ada dua jenis konten yang bisa diputus aksesnya secara langsung oleh kementerian. Keduanya adalah perjudian online dan pornografi. Di luar dua kategori itu, prosedurnya berbeda.

"Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut," tegasnya.

Ketentuan ini penting karena banyak jenis konten bermasalah tidak bisa dinilai hanya dari permukaan. Konten yang diduga mengandung pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penipuan, atau pelanggaran lain memerlukan penilaian dari instansi yang memiliki kewenangan di bidangnya.

Pembatasan itu juga menjadi semacam rem agar kementerian tidak melangkah melewati batas fungsi administrasi. Rekomendasi dan verifikasi dari instansi berwenang menjadi syarat yang tidak bisa dilewati sebelum notifikasi penurunan konten dikirim ke platform.

Alur Verifikasi Berlapis Sebelum Notifikasi Dikirim ke Platform

Setiap laporan yang masuk ke Kemkomdigi tidak langsung berujung pada perintah takedown. Laporan bisa berasal dari patroli siber, aduan masyarakat, laporan instansi kementerian atau lembaga, maupun aparat penegak hukum.

Semua laporan itu lebih dulu diverifikasi kelengkapan data pendukungnya. Kementerian memeriksa persyaratan atas dugaan pelanggaran, lalu mengomunikasikannya kepada platform sebagai notifikasi resmi.

"Di sini prosesnya mulai dari kita terima aduan, entah dari patroli siber, aduan konten masyarakat, aduan instansi, ataupun aduan Polri. Komdigi melakukan verifikasi terhadap data dukung yang diberikan atas dugaan pelanggaran, kemudian memeriksa persyaratan, lalu mengkomunikasikannya kepada platform," terang Mediodecci.

Notifikasi dikirim dalam kelompok tautan tertentu. Dalam satu kali pengiriman, kata Mediodecci, jumlahnya bisa mencapai ratusan tautan yang harus direspons platform.

"Jadi, kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch, isinya antara 200-400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon. Tanggapan itu bisa berupa bahwa mereka setuju dengan notifikasi kita dan akan menindaklanjuti atau mereka tidak setuju. Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform," lanjutnya.

Alur ini menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan platform bukan hubungan satu arah. Platform punya kesempatan menilai secara objektif apakah permintaan penurunan konten beralasan atau tidak, dan menyampaikan argumentasi bila menolak.

Sanksi Administratif dan Hak Keberatan bagi Platform

Apabila platform tidak mematuhi notifikasi, proses bisa berlanjut ke tahap penjatuhan sanksi administratif. Meski begitu, pemerintah tetap menjamin hak jawab dan mekanisme keberatan sesuai prosedur tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Tahapan sanksi diawali dengan penerbitan surat teguran pertama. Jika tidak ada perbaikan, menyusul surat teguran kedua yang telah dilengkapi kode pembayaran atau billing penagihan denda administratif secara terukur.

"Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan," pungkas Mediodecci.

Dengan skema itu, penindakan terhadap konten ilegal tidak berhenti pada pemblokiran. Ada konsekuensi administratif yang menyertai ketidakpatuhan, sekaligus jalur koreksi bagi platform yang merasa dirugikan.

Berikut ringkasan tahapan penanganan konten ilegal yang dijabarkan Kemkomdigi:

• Penerimaan aduan dari patroli siber, masyarakat, instansi, atau Polri.
• Verifikasi data dukung dan pemeriksaan persyaratan atas dugaan pelanggaran.
• Permintaan rekomendasi atau verifikasi instansi berwenang untuk konten selain judi online dan pornografi.
• Pengiriman notifikasi ke platform dalam batch berisi 200-400 tautan.
• Pemberian kesempatan bagi platform untuk menyetujui atau mengajukan keberatan.
• Penjatuhan sanksi administratif berupa surat teguran pertama dan kedua disertai kode billing denda.
• Pembukaan ruang keberatan bagi platform di setiap tahap.

Dampak bagi Platform dan Pengguna Ruang Digital

Penjelasan Kemkomdigi memberi gambaran bahwa moderasi konten di Indonesia berjalan dalam dua lapis. Platform memegang kewajiban utama melakukan moderasi mandiri, sementara pemerintah mengawasi dan menindak bila kewajiban itu tidak dijalankan.

Bagi platform, konsekuensinya cukup jelas. Mereka tidak bisa mengabaikan notifikasi yang masuk, tetapi juga tidak harus menerima seluruh permintaan begitu saja. Ada ruang untuk menilai dan menolak dengan argumentasi.

Bagi pengguna, prosedur berlapis ini seharusnya mengurangi risiko konten sah ikut terblokir. Verifikasi data dukung dan syarat rekomendasi instansi berwenang menjadi penyaring sebelum sebuah tautan masuk ke daftar notifikasi.

Namun, beban transparansi tetap ada. Publik belum tentu mengetahui rincian setiap batch notifikasi, alasan penolakan platform, atau dasar penilaian instansi yang memberi rekomendasi. Di titik inilah akuntabilitas prosedur diuji.

Kemkomdigi sendiri menempatkan koordinasi formal sebagai bagian dari prosedur. Kerangka pengawasan ruang digital mengacu pada ketentuan yang dijabarkan dalam keterangan resmi Kemkomdigi, termasuk kewajiban moderasi mandiri oleh penyelenggara platform.

Rujukan hukumnya sendiri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menempatkan Pasal 40 sebagai landasan kewenangan pemerintah dalam pengawasan ruang digital. Regulasi turunannya mengatur tata cara penindakan dan sanksi administratif bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak patuh.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari penjelasan Mediodecci bukan sekadar klaim bahwa semuanya sesuai prosedur, melainkan pengakuan bahwa tidak semua batch notifikasi disetujui platform. Pengakuan itu menunjukkan mekanisme koreksi benar-benar dipakai, bukan hanya ada di atas kertas.

Namun, publik tetap kesulitan menilai. Angka 200-400 tautan per batch adalah informasi konkret, tetapi tanpa data berapa yang ditolak, berapa yang disetujui, dan atas dasar apa, klaim prosedural sulit diverifikasi dari luar. Transparansi di tingkat agregat akan jauh lebih meyakinkan daripada pernyataan normatif.

Pembatasan bahwa hanya judi online dan pornografi yang bisa diputus langsung sebenarnya adalah pengakuan penting. Artinya, untuk konten lain, Kemkomdigi bergantung pada rekomendasi instansi berwenang. Bila koordinasi antarinstitusi lambat, konten bermasalah bisa tetap beredar lebih lama. Di sisi lain, bila rekomendasi diberikan tanpa penjelasan, risiko salah sasaran meningkat.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada ada atau tidaknya prosedur, melainkan pada konsistensi menjalankannya dan keterbukaan datanya. Tanpa itu, perdebatan soal blokir sepihak akan terus berulang setiap kali sebuah konten atau akun hilang dari ruang digital.