Jimly: Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Pengusung, Prabowo Bebas Pilih Calon Wapres

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak terikat partai pengusung dalam memilih calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. UUD 1945 tak memuat syarat itu.

Pernyataan itu disampaikan Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik bertajuk Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai kekosongan jabatan wapres harus segera diisi dan MPR sudah siap menerima dua nama dari presiden.

Baca juga: Bupati Maya Hasmita Ajak Golkar Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Labuhanbatu

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly, dikutip dari Indonesiainside.id.

Kronologi dan Dasar Hukum Pengisian Kekosongan Wapres

Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pengunduran diri itu memicu perdebatan soal siapa yang berhak mengisi kursi wapres dan dari mana asal calon yang diajukan presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Jika terjadi kekosongan, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.

Namun, dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), calon wakil presiden yang diajukan presiden disebut berasal dari partai politik pengusung. Jimly menilai ketentuan itu tidak sejalan dengan konstitusi.

Baca juga: Zulhas: Parpol Koalisi Sepakati Calon Wapres dari Gerindra, PAN Tak Ajukan Kader

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai, artinya diajukan presiden, dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," tegas Jimly.

Perbedaan antara UUD 1945 dan UU MD3 inilah yang menurut Jimly menjadi akar perdebatan. Konstitusi hanya mengatur bahwa presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih salah satunya. Tidak ada frasa yang membatasi asal calon.

Pernyataan Jimly dan Perdebatan Tafsir Aturan

Jimly menegaskan kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden berada di tangan presiden. MPR bertugas memilih satu dari dua kandidat yang diajukan. Karena itu, presiden memiliki ruang untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam daftar.

Menurut Jimly, perdebatan muncul karena ada pihak yang membaca UU MD3 secara kaku. Padahal, hierarki norma menempatkan UUD 1945 di atas undang-undang. Ketentuan yang tidak ada di konstitusi tidak bisa dipaksakan sebagai syarat mutlak.

"Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" ujar Jimly, menggambarkan inti persoalan yang sedang dibahas publik.

Pandangan ini membuka peluang bagi tokoh di luar partai pengusung, termasuk figur nonpartai, untuk masuk dalam daftar calon wapres. Namun, Jimly mengingatkan bahwa kewenangan presiden mengusulkan kandidat tidak berarti presiden dapat langsung menunjuk wapres baru.

Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Artinya, proses politik di parlemen tetap menjadi penentu akhir.

Latar Belakang: UUD 1945 vs UU MD3

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar utama pengisian kekosongan jabatan wapres. Ayat itu menyebut MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan. Dua calon diajukan presiden, lalu MPR memilih.

Tidak ada satu pun frasa dalam pasal tersebut yang mewajibkan kedua kandidat berasal dari partai politik pengusung saat pemilihan presiden. Konstitusi hanya mengatur mekanisme, bukan asal-usul calon.

Sebaliknya, UU MD3 memuat penjelasan yang lebih spesifik. Calon wapres disebut diprakarsai atau diajukan presiden dan berasal dari partai pengusung. Ketentuan ini yang kemudian menjadi rujukan sebagian pihak untuk membatasi pilihan presiden.

Jimly menilai penjelasan dalam UU MD3 tidak bisa mengalahkan norma konstitusi. Jika ada perbedaan tafsir, maka UUD 1945 yang harus dipegang. Prinsip hierarki norma hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Perdebatan ini juga menyentuh soal legitimasi politik. Calon dari partai pengusung dianggap memiliki dukungan politik yang sudah teruji. Sementara calon nonpartai dianggap lebih mencerminkan profesionalisme dan kompetensi.

Dampak dan Peluang Tokoh Nonpartai

Pandangan Jimly membuka ruang bagi Prabowo untuk mempertimbangkan tokoh di luar partai pengusung. Figur nonpartai, akademisi, profesional, atau tokoh masyarakat bisa masuk dalam daftar dua nama yang diajukan ke MPR.

Namun, peluang itu tetap harus melewati proses politik di MPR. Presiden mengusulkan, MPR memilih. Mekanisme ini memastikan tidak ada penunjukan langsung yang bisa dianggap melanggar konstitusi.

Hingga saat ini, belum ada dua nama calon pengganti Gibran yang secara resmi diumumkan Presiden Prabowo untuk diajukan kepada MPR. Publik masih menunggu sinyal dari Istana soal kriteria dan nama yang akan dipilih.

Jika Prabowo memilih tokoh nonpartai, langkah itu bisa dibaca sebagai upaya memperluas basis dukungan dan mengurangi tensi politik antarpartai. Sebaliknya, jika memilih kader partai pengusung, stabilitas koalisi lebih terjaga.

Yang jelas, keputusan akhir tidak hanya soal politik. Ini juga soal penafsiran aturan mengenai asal calon wakil presiden yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Presiden

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan wapres. Artinya, ada batas waktu yang harus dipenuhi. Presiden dituntut segera mengajukan dua nama.

Jimly menegaskan posisi wapres harus segera diisi. MPR, menurutnya, sudah siap menerima dua calon yang diajukan presiden. "Tinggal presiden memilih dua nama," ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai dua nama calon pengganti Gibran. DPP PKB sebagai tuan rumah diskusi juga belum memberikan keterangan tambahan soal sikap partai.

Publik akan menantikan apakah Prabowo akan mengambil jalan tengah dengan mencalonkan satu kader partai dan satu tokoh nonpartai, atau tetap merujuk pada partai pengusung. Semua bergantung pada keputusan presiden dalam waktu dekat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Jimly Asshiddiqie bukan sekadar tafsir hukum. Ia membuka ruang politik yang selama ini tertutup oleh kebiasaan, bukan oleh konstitusi. Selama ini, frasa "partai pengusung" diperlakukan seolah-olah bagian dari UUD 1945, padahal hanya ada di penjelasan UU MD3.

Jika Prabowo berani keluar dari pakem itu, ia bisa mengirim sinyal bahwa kursi wapres bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan koalisi. Namun, risiko politiknya nyata. Partai pengusung bisa merasa ditinggalkan dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Sebaliknya, jika Prabowo tetap memilih kader partai pengusung, ia mengorbankan peluang menghadirkan figur yang lebih diterima publik secara luas. Pilihan ini akan dinilai sebagai kemenangan politik lama atas tafsir konstitusi yang lebih terbuka.

Yang paling penting, presiden tidak boleh berlama-lama. Batas 60 hari bukan angka kosong. Setiap penundaan memperpanjang ketidakpastian politik dan melemahkan legitimasi pengisian jabatan wapres. Publik berhak tahu siapa dua nama itu, dan segera.

Sumber: mpr.go.id