Zulhas: Parpol Koalisi Sepakati Calon Wapres dari Gerindra, PAN Tak Ajukan Kader

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan partainya tidak mengajukan kader untuk posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Parpol koalisi sepakat mendukung kandidat dari Partai Gerindra.

Pernyataan Zulhas dan Kesepakatan Parpol Koalisi

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan pernyataan itu melalui rekaman video keterangan resmi, Ahad (15/11/2026). Ia menyebut hampir semua ketua umum parpol koalisi menahan diri dari mengajukan kader internal masing-masing.

Baca juga: Bupati Maya Hasmita Ajak Golkar Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Labuhanbatu

"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam keterangan tersebut.

Menurutnya, sikap PAN merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan para pimpinan partai politik koalisi. Pertemuan itu membahas mekanisme pengisian kursi wakil presiden yang lowong setelah Gibran mengundurkan diri.

"Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat," jelas Zulhas.

Ia menambahkan bahwa mekanisme yang berjalan mengharuskan partai politik pengusung berunding untuk menyepakati satu nama usulan. Sementara itu, Presiden Prabowo juga akan menyiapkan satu nama lainnya sebelum kedua kandidat diserahkan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga: Jimly: Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Pengusung, Prabowo Bebas Pilih Calon Wapres

"Parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya," tutur Zulhas merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun deretan partai politik pengusung yang terlibat dalam pembahasan tersebut meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Meski begitu, Zulhas menekankan bahwa keputusan final mengenai sosok pendamping kepala negara tetap diserahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden Prabowo.

"Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujar Zulhas.

Ia pun meminta masyarakat bersabar menanti kepastian figur yang akan mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia. Zulhas memprediksi identitas calon wakil presiden baru akan terungkap dalam sepekan ke depan. "Sabar sedikit, ya. Seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya.

Kronologi Mundurnya Gibran dan Tenggat Satu Pekan

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri itu membuka ruang konstitusional bagi Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.

MPR kemudian akan memilih salah satu dari dua nama tersebut untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029. Proses ini diatur dalam Undang-Undang MD3 yang menjadi dasar mekanisme pengusulan dan pemilihan wakil presiden.

Setelah pengunduran diri Gibran, Prabowo mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di Bogor. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman bahwa partai-partai pengusung diberikan tenggat satu pekan untuk melakukan konsolidasi internal sebelum menyetorkan nama kandidat kepada MPR.

Dalam rapat konsolidasi itu, parpol koalisi diminta bersepakat menyodorkan satu nama usulan. Sementara Presiden Prabowo menyiapkan satu nama lain. Kedua nama itulah yang nantinya diserahkan ke MPR untuk dipilih.

Zulhas menuturkan bahwa mekanisme tersebut sudah disepakati dalam pertemuan di Bogor. "Kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat," katanya menegaskan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diajukan oleh parpol koalisi maupun oleh Presiden. Namun sejumlah nama petinggi partai sempat muncul ke permukaan dalam diskusi publik, termasuk Ahmad Muzani yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Baca juga: Zulhas: Parpol Koalisi Sepakati Calon Wapres dari Gerindra.

Sikap Golkar, Demokrat, dan PDI Perjuangan

Selain PAN, Partai Demokrat juga menyerahkan mekanisme pengusulan kandidat sepenuhnya kepada Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan keputusan itu telah dikonsultasikan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari kubu Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia sempat menyebut beberapa nama petinggi partai yang layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, Golkar pada akhirnya memastikan akan mendukung siapa pun figur yang dipilih oleh Prabowo.

PDI Perjuangan juga mengambil posisi serupa. Ketua DPP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai kewenangan pengusulan nama pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Dengan sikap tersebut, hampir seluruh parpol koalisi kompak menyerahkan keputusan kepada Prabowo. PAN secara terbuka menyatakan tidak akan menyodorkan kader internal, dan mendukung kandidat dari Gerindra.

"Kita akan mendukung calon dari Gerindra," tegas Zulhas.

Meski begitu, Zulhas tidak menyebut nama spesifik kader Gerindra yang dimaksud. Ia hanya memastikan bahwa kesepakatan itu sudah dibicarakan di tingkat ketua umum parpol koalisi.

Partai Gerindra sendiri belum merilis nama resmi kandidat yang akan diajukan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya sempat disebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam sejumlah pemberitaan.

Mekanisme Hukum dan Hak Prerogatif Presiden

Pengisian kursi wakil presiden yang lowong diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Regulasi ini dikenal sebagai UU MD3.

Dalam Pasal 169 huruf b UU MD3, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua orang calon wakil presiden kepada MPR. Dua nama itu diajukan dalam waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan.

MPR kemudian memilih salah satu dari dua calon tersebut dalam sidang paripurna. Proses pemilihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

Zulhas merujuk aturan itu saat menjelaskan mekanisme yang sedang berjalan. "Parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya," ujarnya.

Selain UU MD3, proses ini juga merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.

Namun, dalam praktik politik, hak prerogatif presiden untuk menentukan figur pendamping tetap menjadi faktor penentu. Parpol koalisi hanya mengajukan usulan, sementara keputusan akhir berada di tangan presiden dan MPR.

Zulhas menegaskan bahwa PAN tidak akan memaksakan kader internal. "Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," katanya.

Untuk memahami konteks regulasi, baca juga: keterangan resmi Zulhas.

Dampak Politik dan Dinamika Internal Koalisi

Kesepakatan parpol koalisi untuk mendukung kandidat dari Gerindra menandai pola baru dalam koalisi pemerintahan Prabowo. PAN, Golkar, dan Demokrat kompak menyerahkan penentuan figur kepada presiden dan partai besar koalisi.

Langkah ini mengurangi potensi friksi internal koalisi. Dengan tidak mengajukan kader masing-masing, parpol koalisi menghindari kompetisi terbuka yang bisa memecah belah.

Namun, keputusan tersebut juga menuai sorotan. Sejumlah pengamat menilai parpol koalisi terlalu pasif dalam mengusulkan kandidat, padahal mekanisme MD3 memberi ruang bagi mereka untuk berunding.

Di sisi lain, PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi juga menyerahkan kewenangan pengusulan kepada presiden. Sikap ini menunjukkan bahwa oposisi pun tidak ingin terlibat dalam tarik-menarik kursi wakil presiden.

Zulhas meminta publik bersabar. "Sabar sedikit, ya. Seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya.

Prediksi Zulhas bahwa nama calon wapres akan terungkap dalam sepekan menjadi penanda bahwa konsolidasi internal parpol koalisi tengah berjalan intensif. Tenggat satu pekan yang diberikan Prabowo akan berakhir sekitar 22 November 2026.

Hingga Ahad (15/11/2026) malam, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai nama kandidat yang akan diajukan. MPR juga belum menerima surat resmi pengajuan dua nama calon wakil presiden.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Prabowo

Setelah tenggat satu pekan berakhir, parpol koalisi akan menyetorkan satu nama usulan kepada MPR. Presiden Prabowo juga akan menyiapkan satu nama lain. Kedua nama itu akan diserahkan secara resmi kepada MPR.

MPR kemudian akan menggelar rapat untuk memproses pengajuan tersebut. Proses pemilihan di MPR diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat setelah surat presiden diterima.

Zulhas memastikan PAN akan mengikuti seluruh mekanisme yang disepakati. "Kita sudah sepakat," ujarnya singkat.

Yang menarik, hingga kini belum ada nama resmi yang bocor ke publik. Sejumlah nama yang sempat muncul dalam diskusi publik, seperti Ahmad Muzani, Puan Maharani, dan Sugiono, belum dikonfirmasi oleh parpol koalisi maupun Istana.

Media asing juga mulai menyoroti sosok pengganti Gibran. Namun, Zulhas menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

Dengan tenggat yang semakin dekat, publik menanti siapa figur yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029. Zulhas meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi. "Seminggu lagi sudah ketahuan," katanya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Zulhas bahwa parpol koalisi sepakat mendukung calon wapres dari Gerindra bukan sekadar pernyataan politik biasa. Ada pesan tersirat bahwa koalisi pemerintahan Prabowo memilih jalur aman: menyerahkan penentuan figur kepada presiden dan partai besar koalisi, tanpa memicu perebutan terbuka.

Di satu sisi, langkah ini efisien. Parpol koalisi menghindari konflik internal yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, sikap pasif parpol koalisi menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi internal partai. Mekanisme MD3 memberi ruang bagi parpol untuk berunding dan mengajukan nama, tetapi ruang itu justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Publik berhak menuntut transparansi. Proses pengisian kursi wakil presiden bukan urusan internal koalisi semata, melainkan menyangkut kepentingan nasional. Nama yang diajukan sebaiknya dibahas terbuka, bukan hanya disepakati di ruang tertutup. Zulhas meminta publik bersabar, tetapi kesabaran itu harus dibayar dengan keterbukaan. Jika dalam sepekan nama tak kunjung muncul, publik berhak mempertanyakan mekanisme yang berjalan.