Kuasa Hukum Desak Koperasi Dharma Bakti Bayar Hak Anggota, Pengurus Akui Piutang Macet

Kuasa hukum para guru dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JKM, Supardi, mendesak pengurus Koperasi Dharma Bakti segera membayar hak anggota. Pengurus pun mengakui adanya piutang macet yang membuat kewajiban itu tertunda.

Desakan itu disampaikan Supardi saat mendampingi sejumlah guru yang menjadi anggota koperasi tersebut. Mereka menuntut hak-hak yang belum dipenuhi, meski nominal dan tenggat pastinya belum diungkap dalam pemberitaan.

Baca juga: Dosen UMJT Ajak Anak Muda Kawal Demokrasi di Era Digital, Ini Pesannya

Koperasi Dharma Bakti sendiri belum memberikan rincian angka piutang macet maupun jadwal penyelesaian. Pengurus hanya menyatakan persoalan itu sedang diupayakan jalan keluarnya.

Kronologi Desakan Kuasa Hukum ke Koperasi Dharma Bakti

Supardi dari LBH JKM tampil sebagai juru bicara para guru. Ia menyoroti kewajiban koperasi terhadap anggotanya yang dinilai belum tuntas. Desakan itu muncul setelah sejumlah guru mengadu ke LBH JKM.

Menurut Supardi, hak anggota harus dibayar tanpa menunggu proses panjang. Ia menegaskan bahwa koperasi memiliki tanggung jawab langsung kepada anggotanya. Namun, ia tidak menyebut berapa total kewajiban yang dimaksud.

Pihak koperasi, melalui pengurus, membenarkan adanya piutang macet. Pengurus mengakui bahwa dana yang seharusnya menjadi hak anggota masih tertahan. Hanya saja, mereka belum membeberkan siapa pihak yang menunggak atau berapa nilainya.

Baca juga: Luthfi Yazid Lantik Advokat Baru DePA-RI Sulsel: Pesan Siri' na Pacce

Pertemuan antara kuasa hukum dan pengurus disebut telah berlangsung. Namun, hasil pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan pembayaran. Kedua pihak masih membahas mekanisme penyelesaian.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Supardi adalah kuasa hukum dari LBH JKM yang mendampingi para guru. Ia secara terbuka mendesak pengurus Koperasi Dharma Bakti memenuhi kewajibannya. "Kami mendesak pengurus segera membayar hak anggota," kata Supardi, dikutip dari KORANKALTIM.COM.

Di sisi lain, pengurus Koperasi Dharma Bakti tidak menampik persoalan piutang macet. Mereka mengakui bahwa tunggakan itu menghambat pembayaran hak anggota. Namun, pengurus belum memberikan pernyataan resmi yang lebih rinci.

Para guru yang menjadi anggota koperasi menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka menuntut kepastian atas dana yang telah disetorkan. Sampai berita ini diturunkan, jumlah guru yang mengadu belum disebutkan.

LBH JKM berperan sebagai pendamping hukum. Lembaga ini menyoroti aspek kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip perkoperasian. Prinsip itu antara lain transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana anggota.

Latar Belakang Piutang Macet dan Dampaknya bagi Anggota

Piutang macet menjadi kata kunci dalam sengketa ini. Pengurus mengakui bahwa dana koperasi tidak seluruhnya kembali dari peminjam. Akibatnya, kewajiban kepada anggota ikut tertunda.

Dalam praktik perkoperasian, simpanan anggota adalah sumber dana utama. Dana itu diputar dalam bentuk pinjaman kepada anggota atau pihak lain. Ketika pinjaman gagal bayar, likuiditas koperasi terganggu.

Dampaknya langsung terasa bagi anggota yang ingin menarik simpanan. Mereka harus menunggu lebih lama atau bahkan kehilangan akses sementara. Bagi guru, dana koperasi sering menjadi tabungan yang direncanakan untuk kebutuhan mendesak.

Persoalan ini juga menyentuh aspek kepercayaan. Anggota yang merasa haknya terabaikan bisa menempuh jalur hukum. Langkah LBH JKM menunjukkan bahwa sengketa koperasi tidak selalu selesai secara internal.

Secara umum, koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi itu menegaskan kewajiban pengurus mengelola koperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Prinsip itu relevan dengan kasus Dharma Bakti.

Langkah Selanjutnya: Negosiasi atau Jalur Hukum?

Supardi belum menyebut apakah pihaknya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Ia menekankan agar pengurus lebih dulu memenuhi kewajiban kepada anggota. Desakan itu bersifat mendesak, bukan sekadar imbauan.

Pengurus Koperasi Dharma Bakti menghadapi dua pilihan. Pertama, menyusun skema pembayaran bertahap kepada anggota. Kedua, menagih piutang macet agar dana kembali mengalir.

Kedua langkah itu membutuhkan waktu. Anggota pun menuntut kepastian jadwal. Tanpa jadwal yang jelas, potensi konflik terbuka semakin besar.

LBH JKM disebut akan terus mendampingi para guru. Mereka memantau perkembangan penyelesaian hak anggota. Jika tidak ada itikad baik, langkah hukum menjadi opsi yang mungkin diambil.

Analisis Redaksi

Kasus Koperasi Dharma Bakti memperlihatkan celah klasik dalam tata kelola koperasi simpan pinjam. Pengurus mengakui piutang macet, tetapi tidak merinci berapa nilainya dan siapa penunggaknya. Keterbukaan seperti ini justru menjadi kunci kepercayaan anggota.

Desakan LBH JKM patut dibaca sebagai sinyal bahwa penyelesaian internal tidak berjalan. Guru sebagai anggota berhak tahu ke mana dana mereka disalurkan. Tanpa transparansi, koperasi kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga ekonomi bersama.

Yang paling mendesak adalah kepastian jadwal pembayaran. Pengurus perlu membeberkan skema penagihan piutang dan prioritas pengembalian hak anggota. Jika tidak, sengketa ini berpotensi berlarut dan merusak reputasi koperasi.

Sumber: peraturan.bpk.go.id