Hensat Sebut 3 Tokoh Non-Parpol Potensial Jadi Wapres: Rosan hingga Sultan Najamudin

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyebut tiga tokoh jalur sipil atau non-parpol yang berpotensi menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka: Rosan Perkasa Roeslani, Sultan Baktiar Najamudin, dan Andi Amran Sulaiman.

Ketiganya dinilai mewakili kelompok profesional atau masyarakat sipil, termasuk para menteri di kabinet. Pemetaan itu disampaikan Hensat dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026), seperti dikutip dari pemberitaan detikNews.

Baca juga: Mengapa Parpol Koalisi Tak Berebut Kursi Wapres: Kalkulasi di Balik Sikap Pasrah

"Ada 3 kelompok besar. Pertama, Partai Gerindra dan koalisi. Kedua partai non koalisi. Ketiga, profesional atau masyarakat sipil, termasuk di dalamnya para menteri. Di jalur sipil, ada figur-figur seperti Rosan, Amran, dan Sultan Najamudin DPD RI," kata Hensat.

Tiga Kluster Nama yang Dipetakan Hensat

Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu memetakan tiga kluster tokoh dalam sesi dialog bertajuk 'Nama Pengganti Gibran Mengerucut' di CNN Indonesia. Pemetaan ini menjadi kerangka awal membaca arah politik pengisian kursi wakil presiden.

Pada kluster pertama, Partai Gerindra dan koalisi, nama yang muncul adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiyono, dan Prasetyo Hadi. Ketiganya merupakan kader partai yang selama ini berada di lingkar kekuasaan.

Kluster kedua diisi tokoh dari partai non-koalisi. Sementara kluster ketiga ditempati figur jalur profesional dan masyarakat sipil, termasuk menteri yang sedang menjabat. Dari kluster inilah nama Rosan Roeslani, Andi Amran Sulaiman, dan Sultan Baktiar Najamudin mencuat.

Baca juga: NasDem NTB Konsolidasi Jelang Pemilu 2029, Ian Morris Serukan Kader Turun ke Masyarakat

Rosan Perkasa Roeslani saat ini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia. Andi Amran Sulaiman memimpin Kementerian Pertanian RI. Adapun Sultan Baktiar Najamudin adalah Ketua DPD RI.

Alasan Hensat Soroti Jalur Sipil dan Parpol

Hensat menjelaskan logika politik di balik pilihan cawapres dari internal Gerindra. Menurut dia, memilih kader partai sendiri memberi keamanan politik bagi koalisi yang sedang berkuasa.

"Dengan memilih cawapres dari partai Gerindra, mereka aman. Parpol lain tidak ada resistensi. Kalau salah satu ketum parpol koalisi yang dipilih, maka parpol lain akan bertanya-tanya, kenapa bukan mereka yang dipilih? Apalagi parpol dari luar koalisi? Meskipun itu bisa memperkuat koalisi," katanya.

Pernyataan itu menyiratkan bahwa opsi dari partai koalisi selain Gerindra berpotensi memicu kecemburuan politik antarpartai. Sementara opsi dari luar koalisi disebut bisa memperkuat koalisi, tetapi tetap menyisakan pertanyaan soal pembagian kekuasaan.

Jalur sipil lantas muncul sebagai alternatif yang relatif lebih netral secara elektoral. Nama menteri dan pimpinan lembaga negara dinilai lebih mudah diterima tanpa harus membuka persaingan terbuka di antara partai-partai koalisi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah pihak sudah menyuarakan dukungan. Yulius Selvanus mendukung Dasco menjadi wapres dengan alasan sosok tersebut andal di bidang politik. Gerindra Riau juga menyatakan dukungan penuh kepada Dasco dengan menyebut loyalitas dan rekam jejaknya sudah terbukti.

Sultan Najamudin dan Posisi DPD RI

Nama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin ramai dikaitkan dengan kandidat wapres yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI. Namun Hensat menegaskan lembaganya akan menghormati dan mendukung setiap nama yang diusulkan presiden.

"DPD RI berkewajiban untuk mendukung siapapun dan kapanpun dua nama yang diajukan oleh presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi kami tidak memiliki tugas kami adalah memproses nama yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Wakil Presiden RI," ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa DPD RI memosisikan diri sebagai lembaga yang memproses usulan presiden, bukan pihak yang menentukan nama. Posisi ini penting karena proses pengisian kursi wakil presiden melibatkan mekanisme konstitusional yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh satu lembaga.

Pemetaan Hensat juga menyiratkan bahwa bursa cawapres belum mengerucut ke satu nama. Tiga kluster yang ia sebut masih terbuka, bergantung pada keputusan politik Presiden Prabowo dan dinamika di internal koalisi.

Latar Belakang Pengisian Kursi Wakil Presiden

Wacana penggantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menjadi salah satu isu politik paling dinanti sepanjang 2026. Sejumlah nama terus bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari kader partai hingga profesional dan pejabat negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian kursi wakil presiden yang kosong diatur melalui mekanisme yang melibatkan presiden dan MPR. Presiden mengajukan nama calon, lalu lembaga perwakilan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Karena itu, pernyataan Hensat soal "dua nama yang diajukan presiden" merujuk pada tahapan formal yang akan dilalui. DPD RI, dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara, menyatakan kesiapan menjalankan peran prosedural tersebut.

Yang menarik, tiga nama yang disebut Hensat mewakili latar belakang berbeda. Rosan Roeslani datang dari dunia investasi dan saat ini mengurus hilirisasi. Andi Amran Sulaiman punya basis kuat di sektor pertanian dan pernah menjabat menteri pada periode sebelumnya. Sultan Najamudin membawa legitimasi sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah.

Dampak Politik dan Reaksi yang Mengiringi

Munculnya nama-nama dari jalur sipil memberi sinyal bahwa bursa cawapres tidak hanya milik partai politik. Figur menteri dan pimpinan lembaga negara kini masuk dalam perhitungan, terutama karena dianggap tidak membawa beban elektoral partai.

Bagi Gerindra dan koalisi, opsi kader internal seperti Dasco, Sugiyono, atau Prasetyo Hadi tetap menjadi pilihan paling aman. Namun pilihan itu berisiko menimbulkan gesekan dengan partai koalisi lain yang merasa punya hak setara atas kursi tersebut.

Dukungan dari daerah ikut mewarnai dinamika. Yulius Selvanus dan Gerindra Riau sudah menyatakan sikap mendukung Dasco. Dukungan semacam ini biasanya menjadi sinyal awal bagi partai dalam menimbang kandidat, meski keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Hensat sendiri menempatkan dirinya sebagai pihak yang menunggu keputusan resmi. Ia tidak mengklaim salah satu nama lebih unggul, melainkan memetakan peta kandidat berdasarkan kluster politik yang ada.

Langkah Selanjutnya Menuju Pengajuan ke MPR

Tahap berikutnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. Nama yang diajukan ke MPR akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, dan DPD RI menyatakan siap mendukung siapa pun yang dipilih.

Jika presiden memilih kader Gerindra, koalisi dinilai lebih solid dan minim resistensi dari partai lain. Jika memilih tokoh dari partai koalisi lain, pembicaraan soal pembagian kekuasaan akan menjadi lebih rumit.

Opsi jalur sipil seperti Rosan, Amran, atau Sultan Najamudin menawarkan jalan tengah. Mereka tidak mewakili kepentingan partai tertentu, tetapi tetap memiliki rekam jejak pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sampai keterangan itu disampaikan, belum ada pengumuman resmi soal nama yang akan diajukan. Publik masih menunggu langkah konkret dari Istana, sementara partai-partai terus menyuarakan preferensi masing-masing.

Analisis Redaksi

Pemetaan Hensat layak dibaca sebagai cermin bahwa bursa cawapres kali ini tidak sesederhana pembagian kursi antarpartai. Ia membagi tiga kluster, dan justru kluster ketiga—profesional serta masyarakat sipil—yang paling banyak menyita perhatian. Alasannya praktis: nama-nama itu tidak terikat struktur partai, sehingga relatif lebih murah secara politik untuk diajukan.

Tetapi ada catatan kritis. Menyebut menteri sebagai "jalur sipil" bisa menutupi fakta bahwa mereka bagian dari pemerintahan yang sedang berjalan. Rosan Roeslani dan Andi Amran Sulaiman bukan figur independen di luar kekuasaan; mereka justru berada di dalam kabinet. Klaim bahwa mereka mewakili masyarakat sipil perlu diuji lebih jauh, bukan diterima begitu saja.

Pernyataan Hensat soal DPD RI juga menunjukkan satu hal: lembaga negara cenderung memilih posisi aman. DPD menyatakan siap memproses nama apa pun yang diajukan presiden, tanpa memberi sinyal preferensi. Sikap itu konstitusional, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa arah pengisian kursi wapres sepenuhnya bergantung pada keputusan presiden dan negosiasi di internal koalisi. Sampai nama resmi diajukan, semua daftar ini masih berupa peta kemungkinan, bukan kepastian.

Sumber: cnnindonesia.com