Living Law Bukan Dasar Otomatis untuk Mempidana: Ini Penjelasan Hukumnya

Living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat tidak serta-merta menjadi dasar untuk mempidana seseorang. Norma yang hidup harus dibuktikan keberadaannya, kelayakannya sebagai tindak pidana mesti diuji, dan pelanggarannya mesti dibuktikan melalui prosedur pidana yang berlaku.

Pernyataan itu merespons perdebatan soal posisi hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam sistem pidana nasional, terutama setelah isu ini mencuat dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca juga: Kemenperin Pacu TKDN BYD hingga 60 Persen pada 2027

Apa Itu Living Law dan Mengapa Ramai Dibahas

Living law merujuk pada norma atau aturan yang tumbuh dan diakui dalam praktik kehidupan masyarakat, meski tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan formal. Dalam diskursus hukum Indonesia, istilah ini sering dikaitkan dengan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah.

Pembahasan soal living law mencuat ketika KUHP baru memasukkan pasal yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan itu menuai sorotan karena dianggap membuka ruang bagi pidana yang bersumber dari norma tidak tertulis.

Namun, pengakuan atas living law dalam KUHP baru tidak berarti norma tersebut bisa langsung dipakai untuk menjerat warga. Ada sejumlah syarat dan tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang bisa dipidana berdasarkan norma yang hidup.

Tiga Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Memidana

Berdasarkan penjelasan dalam sumber, setidaknya ada tiga hal yang mesti dipenuhi sebelum living law bisa dijadikan dasar pemidanaan. Pertama, keberadaan norma yang hidup itu harus dibuktikan. Kedua, kelayakannya sebagai tindak pidana harus diuji. Ketiga, pelanggaran oleh seseorang harus dibuktikan melalui prosedur yang berlaku.

Baca juga: Yordania Hukum Gantung Tiga Pelaku Penembakan Gereja Ortodoks Yunani

• Pembuktian keberadaan norma: norma yang dianggap hidup di masyarakat tidak bisa hanya diasumsikan, tetapi harus ditunjukkan secara nyata.
• Uji kelayakan sebagai tindak pidana: tidak semua norma sosial layak diangkat menjadi delik pidana; perlu penilaian apakah perbuatan itu memang patut dipidana.
• Pembuktian pelanggaran melalui prosedur: dugaan pelanggaran harus dibuktikan lewat mekanisme hukum acara pidana yang sah, bukan berdasarkan penilaian sepihak.

Dengan tiga syarat itu, living law tidak bisa dipakai secara serampangan. Pengadilan dan penegak hukum dituntut untuk bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi.

Konteks Pengaturan dalam KUHP Baru

KUHP baru yang disahkan pada akhir 2022 dan diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 2023 memang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini dirumuskan sebagai bagian dari upaya mendekatkan hukum pidana dengan kenyataan sosial di Indonesia.

Namun, pengakuan itu juga disertai pembatasan. Hukum yang hidup tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip umum hukum pidana yang diakui bangsa-bangsa.

Pembatasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan. Tanpa batasan, norma lokal bisa dipakai untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok tertentu.

Selain itu, penerapan living law dalam praktik peradilan tetap harus mengikuti asas legalitas yang menjadi fondasi hukum pidana. Asas ini memastikan seseorang hanya dipidana berdasarkan aturan yang sudah ada dan berlaku saat perbuatan dilakukan.

Risiko Penyalahgunaan dan Penegakan yang Sewenang-wenang

Kekhawatiran utama terhadap living law adalah potensi penyalahgunaan. Jika norma yang hidup tidak dibuktikan secara ketat, bisa muncul penafsiran liar yang merugikan warga.

Karena itu, pembuktian menjadi kunci. Norma yang dianggap hidup harus bisa ditunjukkan eksistensinya, misalnya melalui praktik yang berulang, pengakuan masyarakat, atau putusan pengadilan sebelumnya.

Uji kelayakan sebagai tindak pidana juga tidak bisa dilewati. Tidak setiap pelanggaran norma sosial layak diancam pidana. Prinsip ultimum remedium, yaitu pidana sebagai upaya terakhir, tetap harus dipegang.

Prosedur pembuktian pelanggaran pun harus mengikuti hukum acara pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak bisa langsung menyimpulkan pelanggaran hanya karena ada anggapan di masyarakat.

Pakar hukum pidana sering mengingatkan bahwa living law bukan jalan pintas untuk memidana. Ia justru menuntut kehati-hatian ekstra karena bersumber dari norma yang tidak tertulis.

Langkah Berikutnya: Pembuktian dan Pengawasan

Ke depan, penerapan living law akan bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum dan pengadilan menerjemahkan ketentuan itu. Pembuktian yang rigorus menjadi syarat utama.

Pengawasan juga diperlukan agar norma yang hidup tidak ditafsirkan sepihak. Masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu mengawal setiap perkara yang menggunakan dasar living law.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang batasan living law mesti dilakukan. Banyak warga mungkin belum memahami bahwa norma yang hidup tidak otomatis menjadi dasar pemidanaan.

Pada akhirnya, living law adalah pengakuan atas realitas sosial, bukan kartu kosong untuk mempidana. Ia harus melewati ujian pembuktian, kelayakan, dan prosedur sebelum bisa diterapkan.

Analisis Redaksi

Pernyataan bahwa living law bukan dasar otomatis untuk mempidana adalah pengingat penting di tengah euforia pengakuan hukum adat. Ada bahaya nyata ketika norma yang hidup dipakai tanpa uji kelayakan dan pembuktian yang ketat: pidana bisa berubah menjadi alat balas dendam komunitas.

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa norma lokal kadang dipakai untuk menghukum perempuan atau kelompok minoritas atas dasar moralitas. Karena itu, syarat pembuktian dan uji kelayakan bukan sekadar formalitas, melainkan tameng hak asasi.

Yang perlu diawasi adalah praktik di lapangan. Tanpa pengawasan, living law bisa menjelma menjadi delik karet yang lentur ditafsirkan. Hakim dan penuntut umum memikul beban untuk memastikan setiap penggunaan living law berdiri di atas bukti, bukan prasangka.

Sumber: hukumonline.com, peraturan.go.id