Ketua MUI Bidang Fatwa Ungkap Alasan Hukum Vape dan Rokok Berbeda

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, akhirnya angkat bicara soal perbedaan hukum antara vape dan rokok konvensional. Ia menegaskan vape haram secara mutlak karena bukti ilmiah mudaratnya masif, sedangkan rokok tembakau masih menyisakan ruang khilaf di kalangan ulama.

Penjelasan itu disampaikan Kiai Ni'am saat mengisi pengajian rutin pekanan yang membedah Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ia merespons gelombang pertanyaan warganet di media sosial yang mempertanyakan mengapa Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaan.

Baca juga: Judi Sabung Ayam Glundengan Kembali Disorot: Ujian Nyata Penegakan Hukum Jember

Fatwa MUI 131 Tahun 2026 dan Gelombang Pertanyaan Publik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan itu mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, dari produksi, perdagangan, sampai penggunaan. Penetapan tersebut sontak memicu perbincangan luas, terutama di media sosial.

Banyak warganet membandingkan status hukum vape dengan rokok tembakau konvensional. Rokok konvensional selama ini dikenal memiliki variasi hukum, seperti makruh hingga haram, tergantung dalil dan pertimbangan ulama. Sementara vape dinyatakan haram secara menyeluruh.

Kiai Ni'am menyoroti maraknya pertanyaan template di media sosial yang sering kali mempertanyakan perbedaan status hukum itu. Menurutnya, pertanyaan semacam itu muncul karena publik melihat fatwa dari sisi permukaan tanpa memahami perbedaan kondisi dan fakta ilmiah di balik kedua produk.

"Jika pada rokok konvensional masih terdapat ruang khilaf di kalangan ulama, keberadaan rokok elektrik justru tidak menyisakan ruang khilaf karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan kesehatan," kata Kiai Ni'am, dikutip Republika dari laman MUI Digital, Ahad (15/11/2026).

Baca juga: Kemenperin Pacu TKDN BYD hingga 60 Persen pada 2027

Pernyataan itu menjadi jawaban langsung atas kebingungan publik. Fatwa 131 Tahun 2026 tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari kajian panjang yang mempertimbangkan bukti ilmiah, dampak kesehatan, dan konteks sosial.

Alasan Ilmiah: Mengapa Vape Dinilai Lebih Mudarat

Kiai Ni'am menempatkan perbedaan kondisi dan fakta ilmiah sebagai inti persoalan. Pada rokok konvensional, kata dia, masih ada ruang khilaf di kalangan ulama. Artinya, sebagian ulama memandangnya makruh, sebagian lain mengharamkan, dan perbedaan itu memiliki dasar masing-masing.

Sementara pada rokok elektrik, ruang khilaf itu dinilai tidak ada. Menurut Kiai Ni'am, vape terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan kesehatan. Karena itu, MUI menetapkan hukum haram secara menyeluruh, bukan hanya pada konsumsi, tetapi juga pada produksi dan perdagangan.

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menempatkan kemudaratan sebagai pertimbangan utama. Ketika sebuah benda terbukti membahayakan kesehatan secara luas, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. MUI menilai vape memenuhi kriteria tersebut.

Fatwa yang mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik juga mencerminkan sikap kehati-hatian. Produksi dan perdagangan ikut terkena larangan karena keduanya menjadi bagian dari ekosistem yang memudahkan akses publik terhadap vape.

Argumen Cukai dan Jawaban MUI Soal Pemasukan Negara

Selain aspek kesehatan, Kiai Ni'am menyinggung argumen ekonomi yang kerap diajukan sebagian pihak. Mereka menyoroti sumbangan cukai rokok elektrik terhadap pemasukan negara. Argumen ini sering dipakai untuk mempertahankan keberadaan industri vape.

Kiai Ni'am menjelaskan, berdasarkan koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, terungkap fakta bahwa pengenaan cukai tinggi pada vape sama sekali bukan bertujuan mencari penerimaan atau pendapatan negara. Menurutnya, cukai itu diberlakukan untuk memberi pembatasan agar akses vape tidak mudah dijangkau publik.

"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni'am.

Penjelasan itu mematahkan asumsi bahwa negara berkepentingan mempertahankan konsumsi vape demi penerimaan cukai. Justru sebaliknya, instrumen fiskal dipakai sebagai alat pengendali konsumsi. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumen diharapkan berpikir ulang sebelum membeli.

Koordinasi dengan Bea Cukai menunjukkan fatwa MUI tidak hanya berdiri di atas dalil agama, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berlaku. Langkah ini memperkuat posisi MUI bahwa pengharaman vape memiliki dasar yang saling menguatkan antara agama dan negara.

Respons Publik dan Dukungan dari Berbagai Pihak

Fatwa haram vape mendapat respons beragam. Sebelum pernyataan Kiai Ni'am, sejumlah pihak telah menyampaikan dukungan. Muhammadiyah, misalnya, mengapresiasi fatwa tersebut dan menyinggung ancaman bagi generasi bangsa.

Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Wali Kota Bandung menyatakan dukungan terhadap fatwa MUI yang mengharamkan vape. Sementara itu, Kapolda Jabar melarang penggunaan vape bagi anggotanya, dengan sanksi bagi yang melanggar.

Di lingkungan DPR, anggota dewan mendukung MUI mengkaji fatwa vape demi melindungi generasi muda. Dukungan ini menunjukkan bahwa persoalan vape tidak hanya dilihat sebagai isu keagamaan, tetapi juga isu kesehatan publik dan perlindungan generasi.

Namun, pertanyaan publik soal perbedaan hukum rokok dan vape tetap mengemuka. Kiai Ni'am menjawabnya dengan menekankan perbedaan fakta ilmiah. Ia tidak membandingkan keduanya secara sederhana, melainkan melihat konteks masing-masing.

Respons publik yang ramai di media sosial justru menjadi alasan bagi MUI untuk menjelaskan fatwa secara lebih terbuka. Pengajian rutin pekanan dipilih sebagai forum untuk menyampaikan penjelasan yang komprehensif.

Langkah Selanjutnya: Sosialisasi Fatwa dan Pengawasan

Setelah fatwa ditetapkan, tantangan berikutnya adalah sosialisasi. Masyarakat perlu memahami alasan di balik pengharaman vape, bukan hanya hasil akhirnya. Penjelasan Kiai Ni'am menjadi bagian dari upaya tersebut.

MUI juga perlu memastikan fatwa dapat diimplementasikan di lapangan. Larangan produksi dan perdagangan menuntut koordinasi dengan pemerintah, termasuk Bea Cukai dan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan, fatwa berisiko hanya menjadi dokumen tanpa dampak.

Dukungan dari Muhammadiyah, pemerintah daerah, dan DPR menjadi modal awal. Namun, pengawasan terhadap peredaran vape tetap menjadi pekerjaan rumah. Apalagi, vape masih mudah ditemukan di berbagai tempat, termasuk di lingkungan yang seharusnya bersih dari produk berbahaya.

Ke depan, publik akan menantikan langkah konkret setelah fatwa. Apakah ada aturan turunan, pengawasan ketat, atau kampanye edukasi yang menyasar kelompok muda? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah fatwa 131 Tahun 2026 benar-benar mengubah perilaku masyarakat.

Analisis Redaksi: Fatwa, Ilmu, dan Pertanyaan yang Tak Selesai

Penjelasan Kiai Ni'am menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak dibangun di atas selera. Ada pertimbangan ilmiah, kajian fikih, dan koordinasi dengan otoritas fiskal. Perbedaan hukum antara rokok dan vape bukanlah inkonsistensi, melainkan konsekuensi dari perbedaan fakta yang melatarbelakanginya.

Namun, publik berhak bertanya lebih jauh. Jika vape haram karena mudaratnya masif, bagaimana dengan rokok konvensional yang juga terbukti membahayakan kesehatan? Pertanyaan ini bukan untuk menggugat fatwa, melainkan untuk memahami logika yang dipakai. MUI perlu terus menjelaskan agar tidak muncul kesan standar ganda.

Yang juga krusial adalah penegakan. Fatwa tanpa pengawasan hanya menjadi wacana. Negara memiliki instrumen fiskal dan regulasi untuk membatasi akses, seperti yang dijelaskan Kiai Ni'am soal cukai. Jika instrumen itu dipakai secara konsisten, fatwa bukan hanya soal halal-haram, tetapi juga soal perlindungan nyata bagi masyarakat.

Sumber: khazanah.republika.co.id, mui.or.id