Judi Sabung Ayam Glundengan Kembali Disorot: Ujian Nyata Penegakan Hukum Jember

Dugaan praktik judi sabung ayam di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kembali menjadi sorotan. Informasi terbaru yang diterima pada Minggu (15/11/2026) menyebut aktivitas itu masih berlangsung, bahkan semakin ramai dikunjungi orang. Padahal, persoalan ini sudah berulang kali diangkat media. Publik pun mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas dugaan perjudian di wilayah hukumnya sendiri.

Kronologi Sorotan dan Aktivitas yang Tak Kunjung Berhenti

Informasi dari masyarakat menyebutkan arena yang sebelumnya dikaitkan dengan seseorang bernama Eko belum menunjukkan tanda-tanda penghentian aktivitas. Tempat yang diduga digunakan sebagai arena pertandingan sabung ayam itu bahkan dikabarkan tetap menjadi lokasi berkumpulnya sejumlah orang. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan: apakah aparat setempat tidak mengetahui keberadaan lokasi tersebut, belum mengambil tindakan, atau ada persoalan lain yang membuat aktivitas itu seolah tidak tersentuh penertiban?

Baca juga: Ketua MUI Bidang Fatwa Ungkap Alasan Hukum Vape dan Rokok Berbeda

Pemberitaan berulang kali ternyata belum cukup menghadirkan kepastian penanganan. Jika aparat memang telah mengetahui informasi tersebut, mengapa masyarakat masih menerima laporan bahwa kegiatan serupa terus berjalan? Jangan sampai publik menilai keberanian media mengungkap dugaan praktik perjudian justru lebih terlihat dibandingkan langkah konkret aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum.

Polri tidak boleh hanya hadir ketika sorotan publik membesar. Aparat harus mampu membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja, termasuk terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di tengah permukiman warga. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Jember maupun Polsek Wuluhan mengenai status penanganan dugaan arena judi di Glundengan.

Pihak yang Diminta Bertanggung Jawab: Kapolres Jember hingga Propam Polda Jatim

Sorotan tajam kini mengarah kepada Kapolres Jember. Apakah sudah ada instruksi penindakan terhadap dugaan arena perjudian di Glundengan? Apakah Polsek Wuluhan sudah melakukan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi pihak yang diduga mengoordinasikan kegiatan, serta menelusuri kemungkinan adanya praktik taruhan? Jika belum, apa yang sebenarnya menjadi kendala?

Kapolres Jember dinilai tidak cukup hanya mengandalkan laporan bawahan. Perlu ada langkah langsung, terukur, dan dapat diketahui masyarakat. Sebab, ketika dugaan aktivitas ilegal terus dilaporkan tetapi tidak kunjung memperoleh kejelasan, wajar apabila kepercayaan publik terhadap pengawasan aparat mulai dipertanyakan.

Baca juga: Kemenperin Pacu TKDN BYD hingga 60 Persen pada 2027

Selain itu, Bidpropam Polda Jawa Timur didesak tidak sekadar menjadi penonton. Perlu dilakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran Polres Jember dan Polsek Wuluhan untuk mengetahui apakah pengawasan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Dugaan adanya pembiaran, bahkan isu mengenai kemungkinan setoran atau perlindungan terhadap aktivitas tersebut, harus ditelusuri secara serius apabila terdapat informasi dan bukti pendukung.

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang merasa aman menjalankan aktivitas yang diduga melanggar hukum karena tidak tersentuh penindakan. Apabila tidak benar, aparat harus membuktikannya melalui tindakan dan penjelasan terbuka.

Landasan Hukum: Pasal 426 dan 427 KUHP Baru

Dari sisi hukum, Pasal 426 dan Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur tindak pidana perjudian tanpa izin. Penyelenggara atau pihak yang memberikan kesempatan untuk berjudi tanpa izin dapat menghadapi ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI. Sementara itu, orang yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III.

Proses penanganannya juga harus mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Aturan itu mencakup ketentuan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Artinya, tersedia landasan hukum untuk menindak apabila unsur pidananya terbukti.

Namun, keberadaan pasal saja tidak cukup. Penegakan hukum membutuhkan langkah nyata di lapangan: pengecekan lokasi, identifikasi pelaku, hingga penyitaan barang bukti. Tanpa itu, aturan hanya menjadi teks yang jauh dari kenyataan.

Dampak Sosial dan Kepercayaan Publik

Dugaan praktik judi sabung ayam di tengah permukiman warga bukan persoalan kecil. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan keributan, memicu konflik sosial, dan merusak tatanan keamanan lingkungan. Ketika lokasi yang diduga menjadi arena judi terus ramai dikunjungi, warga sekitar menanggung risiko yang tidak seharusnya mereka pikul.

Selain itu, pembiaran terhadap aktivitas semacam ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat bisa menyimpulkan bahwa hukum hanya tajam di atas kertas, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu. Persepsi ini berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi Polri di mata warga.

Media telah menjalankan perannya dengan mengangkat persoalan ini berulang kali. Kini giliran aparat membuktikan bahwa laporan publik ditindaklanjuti, bukan diabaikan.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti Publik

Publik menunggu keberanian Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Jember menjawab persoalan ini. Jangan sampai sabung ayam di Glundengan menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Jember. Jika masyarakat bisa mengetahui lokasi, aktivitas, bahkan pihak yang diduga mengoordinasikannya, lantas apa yang menghalangi aparat untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai prosedur hukum?

Apakah harus menunggu korban, keributan, atau persoalan yang lebih besar sebelum aparat bergerak? Hukum tidak boleh hanya tajam dalam pidato dan konferensi pers, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan dugaan perjudian yang terus menjadi sorotan.

Beberapa langkah yang dinanti publik antara lain:

• Pemeriksaan lapangan oleh Polsek Wuluhan di lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam.
• Identifikasi pihak yang diduga mengoordinasikan kegiatan dan penelusuran praktik taruhan.
• Pemeriksaan internal oleh Bidpropam Polda Jatim terhadap jajaran Polres Jember dan Polsek Wuluhan.
• Penjelasan terbuka kepada publik mengenai status penanganan dan kendala yang dihadapi.

Masyarakat tidak membutuhkan janji pemberantasan penyakit masyarakat. Mereka membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu. Sumber pemberitaan awal dapat dilihat di Patroli Hukum Indonesia. Ketentuan pidana perjudian juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Analisis Redaksi

Kasus Glundengan bukan sekadar soal sabung ayam. Ini ujian bagi konsistensi penegakan hukum di Jember. Ketika media sudah berkali-kali memberitakan dan publik mengetahui lokasi serta aktivitasnya, dalih ketidaktahuan menjadi sulit diterima. Aparat memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Jika tidak ada tindakan, maka pertanyaannya bukan lagi soal ada atau tidaknya informasi, melainkan soal kemauan.

Keberadaan Pasal 426 dan 427 KUHP baru seharusnya menjadi alat yang kuat. Ancaman pidana sembilan tahun bagi penyelenggara judi tanpa izin menunjukkan keseriusan negara. Namun, pasal itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan. Propam Polda Jatim perlu turun tangan untuk memastikan tidak ada pembiaran di tingkat bawah. Pemeriksaan internal bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme kontrol yang sehat dalam institusi.

Publik tidak menuntut lebih dari sekadar bukti bahwa hukum bekerja. Jika aparat bergerak, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Sebaliknya, pembiaran hanya akan memperkuat anggapan bahwa ada pihak yang kebal hukum. Kapolres Jember dan Kapolda Jatim kini memegang kunci. Mereka bisa menjadikan Glundengan sebagai contoh penegakan hukum yang serius, atau membiarkannya menjadi noda yang terus dikenang.