Oknum TNI AD Diduga Aniaya Santri Pangandaran: Serda HCB Diserahkan ke Denpom

TNI Angkatan Darat meminta maaf setelah oknum prajuritnya, Serda HCB dari Yonif TP 336/MS, diduga menganiaya santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku telah diserahkan ke Subdenpom III/2-4 Banjar untuk diproses hukum.

Permintaan maaf itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono melalui keterangan kepada wartawan, Minggu (15/11). Ia menyebut satuan bergerak cepat menindaklanjuti laporan yang masuk.

Baca juga: Ketua MA Sebut 576 Rumusan Hukum Jaga Kesatuan Penerapan Hukum

"Terkait adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Yonif TP 336/MS terhadap seorang santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di wilayah Pangandaran, dapat kami sampaikan bahwa satuan telah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," ujar Donny, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Kasus ini mencuat setelah laporan diterima Makodim 0625/Pangandaran. Sejumlah santri menjadi korban intimidasi dan kekerasan fisik. Tiga di antaranya memilih pulang ke rumah karena trauma.

Kronologi Kejadian dan Laporan yang Masuk ke Makodim

Peristiwa dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu (11/11). Belum ada keterangan resmi soal jam dan lokasi persisnya, namun peristiwa itu melibatkan oknum anggota TNI dari Yonif TP 336/MS dan sejumlah santri Ponpes Nurul Bayyan.

Laporan baru diterima Makodim 0625/Pangandaran pada Kamis (12/11), sehari setelah kejadian. Menurut Donny, laporan itu tidak didiamkan. Satuan langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan.

Baca juga: PMKRI Desak Aktor Intelektual Karhutla Dijerat Hukum, Minta Aset Korporasi Dibekukan

"Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan," ujar Donny.

Pada Jumat (13/11), Serda HCB diserahkan pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyerahan itu menjadi penanda bahwa kasus ini masuk jalur hukum militer, bukan sekadar sanksi internal satuan.

Urutan peristiwanya sebagai berikut:

• Rabu (11/11): Dugaan penganiayaan terjadi di wilayah Pangandaran.
• Kamis (12/11): Laporan diterima Makodim 0625/Pangandaran, pemeriksaan awal langsung dilakukan.
• Jumat (13/11): Serda HCB diserahkan ke Subdenpom III/2-4 Banjar untuk proses hukum.
• Minggu (15/11): Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan permintaan maaf dan memastikan pelaku diproses.

Donny juga mengungkap satu detail penting. Oknum TNI itu diduga melakukan penganiayaan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut akan menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Enam Santri Jadi Korban, Tiga Pulang karena Trauma

Dampak peristiwa ini tidak kecil. Sedikitnya enam santri dan santriwati dilaporkan menjadi korban intimidasi serta kekerasan fisik.

Tiga di antara mereka memilih pulang ke rumah karena trauma. Keputusan itu menunjukkan bahwa dampaknya tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis para korban.

Hingga kini belum ada rincian resmi soal bentuk kekerasan yang dialami masing-masing korban maupun tingkat luka yang diderita. Yang disebut Donny baru sebatas kategori intimidasi dan kekerasan fisik.

Ponpes Nurul Bayyan berada di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan anggota TNI aktif yang seharusnya menjadi bagian dari penjaga keamanan masyarakat.

Respons TNI AD: Permintaan Maaf dan Janji Hukum Setimpal

Dalam keterangannya, Donny menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf secara langsung. Ia menyebut korban, keluarga korban, keluarga besar Ponpes Nurul Bayyan, dan masyarakat Pangandaran sebagai pihak yang terdampak.

"Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas segala kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran," ujar Donny.

TNI AD, lanjut dia, tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan yang dilakukan anggota. Pelaku akan dihukum setimpal jika terbukti melakukan pelanggaran.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi institusi. TNI AD memilih membuka kasus ini ke publik dan menyerahkan anggotanya ke aparat penegak hukum militer, bukan menyelesaikannya secara tertutup di tingkat satuan.

Langkah serupa juga pernah diterapkan TNI AD dalam penanganan kasus lain. Sebagai contoh, institusi ini pernah memastikan proses hukum berjalan dalam perkara kasus tewasnya perwira Kopassus, yang menunjukkan bahwa anggota tetap bisa dijerat hukum.

Alur Hukum Militer: Apa Itu Subdenpom dan Mengapa Penting

Penyerahan Serda HCB ke Subdenpom III/2-4 Banjar bukan langkah administratif biasa. Subdenpom adalah subdetasemen polisi militer yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melanggar hukum.

Dalam kasus dugaan penganiayaan, pelaku anggota militer akan diperiksa oleh polisi militer sebelum berkasnya dilimpahkan ke oditur militer. Jika unsur pelanggaran pidana terpenuhi, perkara bergulir ke pengadilan militer.

Ada dua jalur yang biasanya berjalan bersamaan. Pertama, jalur pidana melalui penyidikan polisi militer. Kedua, jalur disiplin dan administrasi melalui komando satuan, yang bisa berujung pada sanksi internal.

Donny menyebut pemeriksaan akan mendalami sejumlah hal, termasuk dugaan pengaruh minuman beralkohol. Faktor itu relevan karena dapat memengaruhi pertimbangan dalam proses hukum nantinya.

Yang belum dijelaskan adalah pasal yang disangkakan, status penahanan Serda HCB, dan jadwal pemeriksaan lanjutan. Informasi itu kemungkinan menyusul setelah penyidik merampungkan pemeriksaan awal.

Dampak ke Publik dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menempatkan TNI AD pada posisi yang harus membuktikan janjinya. Publik di Pangandaran, terutama keluarga santri, menunggu hasil pemeriksaan yang transparan.

Bagi Ponpes Nurul Bayyan, peristiwa ini menambah beban tersendiri. Enam santri terdampak, tiga di antaranya harus pulang karena trauma. Pemulihan kondisi mereka membutuhkan waktu, terutama bagi korban yang mengalami kekerasan fisik.

Langkah berikutnya berada di tangan Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyidik perlu merampungkan pemeriksaan, mengumpulkan keterangan saksi, dan menetapkan status hukum Serda HCB.

Jika pelaku terbukti bersalah, hukuman setimpal yang dijanjikan Donny harus terlihat dalam putusan. Sebaliknya, jika proses berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum internal TNI akan kembali dipertanyakan.

Analisis Redaksi

Kecepatan TNI AD menyerahkan Serda HCB ke Subdenpom dalam dua hari patut dicatat. Namun kecepatan di awal bukan jaminan proses hukum berjalan sampai tuntas. Kasus-kasus yang melibatkan anggota militer sering berhenti pada tahap pemeriksaan tanpa hasil yang jelas di mata publik.

Ada dua hal yang perlu diawasi. Pertama, transparansi hasil pemeriksaan, termasuk pasal yang disangkakan dan status hukum pelaku. Kedua, perlindungan terhadap korban, terutama tiga santri yang memilih pulang karena trauma. Mereka bukan sekadar saksi, tetapi pihak yang harus dipulihkan.

Permintaan maaf institusi punya nilai, tetapi bukan pengganti keadilan. Jika pelaku benar terbukti menganiaya dalam kondisi dipengaruhi alkohol, hukuman harus mencerminkan beratnya perbuatan. Publik Pangandaran tidak butuh janji yang terdengar tegas di atas kertas, melainkan putusan yang bisa dibaca di pengadilan militer.