PMKRI Desak Aktor Intelektual Karhutla Dijerat Hukum, Minta Aset Korporasi Dibekukan

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendukung Polri menindak tegas korporasi di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menangkap aktor intelektual, membekukan aset, dan mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan.

Sikap itu disampaikan Ketua Presidium PP PMKRI Christian A. D. Rettob dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu. PMKRI tidak hanya menuntut penegakan hukum, tetapi juga meminta pemerintah menjamin hak kesehatan dan kemanusiaan warga yang terdampak asap dan api.

Baca juga: Ketua MA Sebut 576 Rumusan Hukum Jaga Kesatuan Penerapan Hukum

Desakan ini muncul saat Bareskrim Polri menangani ratusan tersangka karhutla, termasuk 20 korporasi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (13/11) masih mencatat 283 titik api dengan lahan yang sedang ditangani seluas 764 hektare.

Isi Desakan PMKRI: Tangkap Aktor Intelektual hingga Cabut Izin Konsesi

Christian menyebut penegakan hukum selama ini terlalu sering berhenti di pelaku lapangan. Menurutnya, korporasi yang menikmati keuntungan dari lahan terbakar harus ikut bertanggung jawab, termasuk pihak-pihak yang memberi perintah atau merancang pembakaran.

"Menangkap aktor intelektual, membekukan aset, dan mencabut izin konsesi seluruh korporasi perkebunan serta HTI (hutan tanaman industri) yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja," kata Christian dalam keterangannya, dikutip dari laporan ANTARA.

PMKRI menilai sanksi administratif berupa denda atau teguran tidak cukup memberi efek jera. Pembekuan aset dan pencabutan izin dinilai sebagai instrumen yang paling menyentuh kepentingan ekonomi korporasi.

Baca juga: Oknum TNI AD Diduga Aniaya Santri Pangandaran: Serda HCB Diserahkan ke Denpom

Selain itu, organisasi mahasiswa Katolik ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Cakupannya meliputi hak guna usaha (HGU), perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), serta izin pertambangan di kawasan ekosistem gambut dan hutan.

Permintaan itu menyasar akar persoalan: izin yang terlalu longgar di kawasan gambut kerap membuka jalan bagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Gambut yang kering menjadi bahan bakar yang sulit dipadamkan dan menghasilkan asap pekat lintas provinsi.

Bareskrim Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi sebagai Tersangka

Desakan PMKRI bukan tanpa dasar. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10), menyatakan penyidik telah menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia hingga Oktober 2026.

Dari 20 korporasi tersebut, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya perusahaan dalam negeri. Rincian itu menunjukkan karhutla tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga jaringan usaha berskala besar.

"Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat," kata Asep saat itu.

Pernyataan tersebut menegaskan dua jalur yang disorot penyidik: kesengajaan dan kelalaian. Dalam praktik hukum lingkungan, pembuktian unsur kesengajaan pada korporasi biasanya menuntut penelusuran alur perintah, penganggaran, dan pengetahuan pengurus perusahaan.

Di titik inilah istilah aktor intelektual menjadi kunci. Tanpa penelusuran sampai ke pengambil keputusan, penegakan hukum berisiko hanya menghukum pihak yang berada di lapangan tanpa menyentuh pihak yang mengendalikan lahan.

BNPB Catat 283 Titik Api, Kaltim dan NTT Masih Jadi Perhatian

Di sisi penanganan bencana, BNPB melaporkan tren penurunan karhutla di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun peningkatan kasus di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur tetap menjadi perhatian.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan, di Jakarta, Jumat (13/11), menyebut secara nasional ada 283 titik api yang dipantau. Luas lahan yang sedang ditangani mencapai 764 hektare.

"Perlu kami sampaikan pembaharuan data terkait dengan karhutla. Kejadian karhutla tercatat di sejumlah provinsi. Totalnya ada 283 titik api, lahan yang saat ini ditangani sebesar 764 hektare," kata Berton.

Angka itu menggambarkan dua hal sekaligus: jumlah titik api yang masih aktif dan beban kerja pemadaman yang belum selesai. Penurunan tren secara nasional tidak otomatis berarti persoalan di daerah tertentu ikut surut.

Asap karhutla berdampak langsung pada kesehatan warga, terutama anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Kualitas udara yang memburuk memicu lonjakan kunjungan ke fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

Apa yang Diminta PMKRI untuk Warga Terdampak

Selain soal penegakan hukum, PMKRI menuntut negara hadir untuk korban. Mereka meminta pemerintah menjamin hak atas kesehatan dan kemanusiaan warga yang terdampak karhutla.

Bentuknya konkret:

• Penyediaan layanan pengobatan darurat gratis bagi warga terdampak asap.
• Pasokan oksigen bersih, terutama di fasilitas kesehatan dan lokasi pengungsian.
• Evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
• Pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil yang kehilangan lahan serta penghasilan.

Daftar itu menunjukkan karhutla bukan sekadar peristiwa lingkungan. Ada dimensi kesehatan publik dan ekonomi yang menimpa kelompok paling lemah, sementara pihak yang paling bertanggung jawab secara ekonomi justru kerap berjarak dari dampak.

Petani kecil dan masyarakat adat berada di posisi paling rentan. Mereka sering kehilangan lahan garapan, sumber air, dan akses penghidupan, tetapi jarang masuk dalam skema pemulihan yang disiapkan negara.

Mengapa Penegakan Hukum Karhutla Selalu Berhenti di Pelaku Lapangan

Persoalan aktor intelektual bukan hal baru dalam penanganan karhutla. Pembakaran lahan umumnya melibatkan rantai panjang, dari pemilik lahan, pengelola, mandor, hingga pekerja harian yang menyalakan api.

Rantai itu membuat penyidik menghadapi kesulitan pembuktian saat hendak naik ke lapisan pengambil keputusan. Korporasi dapat berlindung di balik struktur badan hukum, kontrak kerja, dan klaim ketidaktahuan pengurus.

Karena itu, pembekuan aset dan pencabutan izin yang diminta PMKRI menjadi penting. Kedua langkah itu bekerja di ranah administratif dan ekonomi, tidak bergantung sepenuhnya pada pembuktian pidana yang memakan waktu.

Evaluasi HGU, PBPH, dan izin pertambangan di kawasan gambut juga menyentuh sisi pencegahan. Selama izin di kawasan rawan terbakar tetap diberikan tanpa syarat ketat, insiden serupa berpotensi berulang setiap musim kering.

Tekanan publik dari organisasi masyarakat sipil seperti PMKRI berfungsi menjaga isu ini tetap dalam pengawasan. Perhatian yang surut setelah asap hilang sering membuat penanganan kasus ikut melemah.

Pemerintah sendiri menghadapi ujian konsistensi. Komitmen penanganan karhutla telah disampaikan di forum internasional, termasuk dalam KTT ke-49 ASEAN, dan kini publik menunggu implementasinya di tingkat penegakan hukum serta perlindungan korban.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Negara untuk Naik dari Pelaku Lapangan ke Pemilik Kepentingan

Desakan PMKRI menyentuh titik paling lemah dalam penanganan karhutla selama bertahun-tahun: penegakan hukum yang berhenti di tingkat bawah. Menangkap dan memproses 245 orang memang menunjukkan aktivitas penyidikan, tetapi publik berhak bertanya siapa yang benar-benar diuntungkan ketika lahan terbakar.

Angka 20 korporasi tersangka seharusnya menjadi pintu masuk. Jika empat perusahaan penanaman modal asing dan 16 perusahaan dalam negeri itu benar-benar diproses sampai tuntas, efek jera baru bisa dirasakan. Sebaliknya, jika perkara berhenti di denda administratif, pesan yang terkirim jelas: membakar lahan tetap menguntungkan secara ekonomi.

Permintaan pembekuan aset dan pencabutan izin konsesi layak diuji bukan karena sifatnya yang keras, melainkan karena sanksi itulah yang menyentuh perhitungan bisnis. Kombinasi sanksi pidana, administratif, dan pemulihan korban adalah satu paket yang selama ini belum berjalan seimbang.

Data BNPB yang masih mencatat 283 titik api dan 764 hektare lahan dalam penanganan menunjukkan persoalan belum selesai. Di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur, kasus justru meningkat. Negara perlu membuktikan bahwa penurunan tren nasional tidak menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan.

Yang paling menunggu jawaban adalah warga terdampak, masyarakat adat, dan petani kecil. Bagi mereka, penegakan hukum bukan soal statistik tersangka, melainkan apakah udara yang mereka hirup kembali bersih dan apakah lahan yang mereka garap bisa dipulihkan.

Sumber: bnpb.go.id