Hanura Bidik Satu Kursi Tiap Dapil di Papua Barat pada Pemilu 2029

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menargetkan sedikitnya satu kursi di setiap daerah pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat pada Pemilu 2029. Target itu disampaikan seusai konsolidasi pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Hanura se-Papua Barat di Manokwari.

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura sekaligus Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella mengatakan target tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi menjelang kerja-kerja elektoral yang direncanakan mulai 2027.

Baca juga: Dasco Dinilai Layak Dampingi Prabowo: Dukungan Mengalir dari Berbagai Kalangan

"Kami menargetkan bahwa di setiap dapil baik provinsi maupun kabupaten kota, Hanura bisa mendapatkan satu kursi setiap daerah pemilihan," kata Rio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, seperti dikutip ANTARA.

Konsolidasi di Manokwari dan Tenggat Desember 2026

Pernyataan Rio disampaikan seusai konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Hanura se-Papua Barat di Manokwari. Pertemuan itu menjadi titik awal penataan organisasi partai di wilayah Tanah Papua sebelum masuk tahapan elektoral.

Hanura memasang tenggat jelas: seluruh kepengurusan dewan pimpinan cabang (DPC) dan pengurus anak cabang (PAC) di Papua Barat harus terbentuk sepenuhnya pada pertengahan Desember 2026. Bagi Rio, tenggat itu bukan sekadar administrasi partai.

"Kita menginginkan atau menargetkan bahwa kepengurusan DPC beserta PAC-nya itu selesai 100 persen pada pertengahan bulan depan. Karena bulan depan kita akan tutup konsolidasi ini, untuk pada 2027 kita akan melakukan kerja-kerja elektoral, tidak lagi kerja konsolidasi seperti sekarang ini," ujarnya.

Baca juga: HUT ke-15 NasDem di Lampung Barat: Senam Sehat di Pekon Hanakau

Artinya, sisa waktu hingga pertengahan Desember 2026 dipakai Hanura untuk merapikan struktur dari tingkat provinsi sampai distrik. Setelah itu, partai berpindah ke fase kerja elektoral pada 2027, yang biasanya mencakup penyusunan basis data anggota, penjaringan calon, dan penguatan mesin politik di lapangan.

Rio menyebut konsolidasi ini sebagai fondasi. Tanpa kepengurusan yang lengkap hingga PAC, target satu kursi per dapil sulit diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat distrik dan kampung.

Bidikan Kursi DPR RI dari Tanah Papua

Selain kursi DPRD, Hanura membidik perolehan kursi DPR RI dari wilayah Tanah Papua. Partai berencana melakukan survei di enam provinsi untuk memetakan peluang perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

Dari pemetaan itu, Hanura menargetkan bisa menyumbangkan kursi di Senayan dari tiga daerah pemilihan atau tiga provinsi.

"Kami targetkan dari enam provinsi itu di tiga daerah pemilihan atau tiga dapil, atau tiga provinsi, kita akan sumbangkan untuk Hanura di Senayan," katanya.

Rencana survei di enam provinsi menunjukkan Hanura tidak hanya bekerja di level kabupaten/kota, tetapi juga menyiapkan pijakan untuk pertarungan di tingkat nasional. Wilayah Tanah Papua dalam beberapa pemilu terakhir menjadi medan yang khas, dengan tantangan geografis, logistik, dan pola politik lokal yang berbeda dari Jawa dan Sumatra.

Hanura sendiri pernah menyiapkan strategi pemenangan dengan sistem noken di Papua Pegunungan, sebagaimana diberitakan ANTARA sebelumnya. Pendekatan itu menandakan partai menyadari bahwa kerja elektoral di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Joko Lingara Gabung Hanura, Pimpin DPC Teluk Bintuni

Dalam konsolidasi tersebut, Rio juga mengumumkan bergabungnya Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara ke Partai Hanura. Joko dipercaya memimpin DPC Hanura Kabupaten Teluk Bintuni dan ditargetkan menyelesaikan konsolidasi kepengurusan hingga tingkat distrik dalam waktu satu bulan.

"Kami memberikan amanah kepada Wakil Bupati Pak Joko ini untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pemilu dan menghadapi proses pilkada yang akan datang," ujar Rio.

Joko bukan nama baru di politik Teluk Bintuni. Ia mengaku telah berkiprah sekitar 23 tahun di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum dinyatakan demisioner.

"Saya di PPP itu kurang lebih 23 tahun. Saya membesarkan PPP, dan hari ini saya dinyatakan demisioner di PPP. Maka hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Partai Hanura yang telah membuka diri," katanya.

Ia menyatakan komitmennya memperkuat organisasi Hanura di Teluk Bintuni menjelang Pemilu 2029. "Ini semangat baru, spirit baru, kita harus bekerja keras, dan kita harus buktikan bahwa di 2029 Hanura di Kabupaten Teluk Bintuni harus eksis," ujarnya.

Perekrutan Joko memberi Hanura modal politik lokal: seorang pejabat daerah yang punya jejaring panjang di Teluk Bintuni, sekaligus pengalaman mengurus partai selama lebih dari dua dekade.

Respons DPD Papua Barat dan Penjaringan Kader

Ketua DPD Hanura Papua Barat Fransiscus Tanuardus menyambut bergabungnya Joko. Ia menyatakan partainya akan terus menjaring kader potensial dari berbagai kalangan, termasuk tokoh dari partai politik lain.

Harapannya, penambahan kader memperkuat konsolidasi organisasi dan kesiapan Hanura menghadapi Pemilu 2029. Bagi Hanura Papua Barat, masuknya tokoh dari partai lain menjadi sinyal bahwa konsolidasi tidak berjalan satu arah.

Ada beberapa pekerjaan rumah yang tampak dari konsolidasi ini:

• Menuntaskan 100 persen kepengurusan DPC dan PAC di Papua Barat pada pertengahan Desember 2026.
• Menjalankan survei di enam provinsi untuk memetakan peluang kursi DPR RI.
• Menyiapkan mesin elektoral pada 2027, termasuk penjaringan calon dan basis data anggota.
• Menyelesaikan konsolidasi DPC Teluk Bintuni hingga tingkat distrik dalam satu bulan.
• Mengantisipasi proses pilkada yang akan datang di samping persiapan Pemilu 2029.

Dengan tenggat yang rapat, kualitas kepengurusan di tingkat distrik akan menentukan apakah target satu kursi per dapil benar-benar bisa dikejar.

Langkah Selanjutnya Menuju 2029

Hanura menutup konsolidasi pada pertengahan Desember 2026 dan membuka kerja elektoral pada 2027. Dua tahun sebelum pemungutan suara, partai ingin memastikan struktur, kader, dan peta dapil sudah terpetakan.

Target satu kursi di setiap dapil DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat menjadi ukuran yang mudah dievaluasi. Jika struktur DPC dan PAC tuntas sesuai tenggat, Hanura setidaknya punya pijakan administratif untuk bergerak di lapangan.

Di Teluk Bintuni, Joko Lingara diberi waktu satu bulan menyelesaikan konsolidasi hingga tingkat distrik. Sementara di tingkat nasional, survei di enam provinsi akan menjadi dasar penentuan tiga dapil yang dibidik untuk Senayan.

Semua rencana itu kini bergantung pada satu hal yang disebut Rio berulang kali dalam konsolidasi di Manokwari: kepengurusan yang lengkap dan bekerja, bukan sekadar daftar nama.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari konsolidasi Hanura di Papua Barat bukan angka targetnya, melainkan cara partai itu mengunci tenggat. Pertengahan Desember 2026 disebut sebagai batas akhir pembentukan DPC dan PAC, lalu 2027 dijadikan titik mulai kerja elektoral. Pola ini menunjukkan Hanura mencoba keluar dari kebiasaan partai yang baru menggerakkan mesin organisasi menjelang pendaftaran calon.

Tetapi target satu kursi per dapil perlu dibaca dengan hati-hati. Papua Barat memiliki karakter wilayah yang menuntut biaya logistik dan pendekatan budaya berbeda. Kepengurusan yang lengkap di atas kertas belum tentu berarti mesin politik yang hidup di tingkat distrik. Karena itu, tenggat Desember 2026 sebaiknya dinilai dari kualitas kader yang mengisi struktur, bukan hanya dari status "100 persen" yang diklaim selesai.

Masuknya Joko Lingara memberi Hanura modal jejaring di Teluk Bintuni, sekaligus ujian loyalitas: kader yang berpindah setelah 23 tahun di PPP biasanya membawa basis massa, tetapi juga membawa ekspektasi. Bagi Hanura, dua tahun ke depan adalah masa membuktikan bahwa konsolidasi di Manokwari berujung pada suara, bukan sekadar seremoni partai.