Sertifikat Tanah Gratis 2026: Maruarar Sebut Sejuta Warga Dapat Kepastian Hukum

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan program sertifikat tanah gratis memberi kepastian hukum bagi warga berpenghasilan rendah. Di Cileungsi, Kabupaten Bogor, warga yang puluhan tahun menempati tanah akhirnya memegang bukti hak milik.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu. Ia melihat langsung suasana penyerahan sertifikat kepada warga setempat.

Baca juga: Ketua MA Sebut 576 Rumusan Hukum Jaga Kesatuan Penerapan Hukum

"Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat," kata Maruarar, dikutip dari laporan ANTARA.

Program ini menjadi salah satu janji yang paling dinanti kelompok berpenghasilan rendah. Tanpa sertifikat, tanah yang digarap bertahun-tahun rawan sengketa, sulit diagunkan, dan tidak bisa diwariskan secara resmi.

Kronologi Penyerahan Sertifikat di Cileungsi

Kunjungan Maruarar ke Perumahan Pesona Kahuripan 15 menjadi bagian dari rangkaian penyerahan sertifikat tanah gratis. Lokasinya perumahan sederhana di Cileungsi, wilayah yang padat dengan hunian pekerja dan warga berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan itu, Maruarar menyebut target nasional satu juta sertifikat gratis sepanjang 2026. Angka itu merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan lintas kementerian.

Baca juga: PMKRI Desak Aktor Intelektual Karhutla Dijerat Hukum, Minta Aset Korporasi Dibekukan

Menurut Maruarar, pemberian sertifikat bukan sekadar urusan administrasi. Ia menyebutnya sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh bukti hak atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah tidak menjalankan program ini sendirian. Sertifikat gratis dirangkai dengan perbaikan rumah tidak layak huni, akses pembiayaan usaha, hingga kemudahan kredit rumah subsidi.

"Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen," ujar Maruarar.

Pola itu, kata dia, membuat program pemerintah tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Ada tiga lapis yang disentuh sekaligus: rumah, legalitas tanah, dan ekonomi keluarga.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Maruarar

Maruarar Sirait adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sejak awal mempromosikan pendekatan terpadu di sektor perumahan rakyat. Ia berulang kali menekankan pentingnya program yang saling menopang, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kunjungan di Cileungsi, ia menyebut Presiden Prabowo sebagai pengambil kebijakan utama program sertifikat gratis. Target satu juta sertifikat tahun ini menjadi acuan kerja kementeriannya bersama instansi lain.

"Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," kata Maruarar.

Ia juga menyoroti kondisi warga yang sudah belasan hingga puluhan tahun menempati tanah tanpa dokumen resmi. Kelompok inilah yang menjadi sasaran utama program.

Beberapa kebijakan lain yang ia sebut berjalan bersamaan:

• Bedah rumah untuk rumah tidak layak huni, dengan sasaran yang naik signifikan pada 2026.
• Sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• KUR Perumahan dan pembiayaan PNM dengan bunga turun dari 22 persen menjadi 8 persen.
• Bunga kredit rumah subsidi 5 persen per tahun dengan uang muka 1 persen.
• Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.

Menurut Maruarar, rangkaian kebijakan itu dirancang untuk memperluas akses hunian layak sekaligus menopang kesejahteraan keluarga.

Latar Belakang: Mengapa Sertifikat Menjadi Persoalan Lama

Kepemilikan tanah tanpa sertifikat adalah persoalan struktural yang sudah berlangsung lama di banyak daerah. Banyak keluarga menempati lahan warisan, tanah bekas program pemerintah, atau kawasan permukiman tumbuh tanpa pernah mengurus dokumen resmi.

Akibatnya, tanah itu rawan digugat pihak lain, sulit dijadikan jaminan kredit, dan berpotensi memicu sengketa antarwarga atau dengan pihak ketiga. Sertifikat menutup celah itu karena negara mencatat siapa pemegang haknya.

Pemerintah menempatkan sertifikat gratis sebagai pintu masuk. Setelah legalitas tanah jelas, warga bisa mengakses pembiayaan untuk memperbaiki rumah atau mengembangkan usaha keluarga.

Karena itu, Maruarar menilai pendekatan bertahap tapi menyeluruh lebih masuk akal dibanding program yang berdiri sendiri. Perbaikan rumah tanpa legalitas tanah dinilai rapuh, sementara sertifikat tanpa dukungan ekonomi tidak langsung mengubah kondisi keluarga.

Kebijakan ini juga bersinggungan dengan program perumahan lain yang sedang digenjot kementerian, seperti penyediaan rumah subsidi berkualitas dan pembangunan rusun perkotaan. Sejumlah skema pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung juga disiapkan, sebagaimana pernah dilaporkan dalam pemberitaan ANTARA terkait program perumahan pemerintah.

Dampak: Sasaran Bedah Rumah Naik Tajam pada 2026

Perluasan program terlihat dari angka sasaran bedah rumah. Di Kabupaten Bogor, target naik dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.

Lonjakan lebih besar terjadi di tingkat provinsi. Di Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.

Kenaikan itu menunjukkan pemerintah memperbesar cakupan intervensi fisik rumah, bukan hanya urusan sertifikat. Kombinasi keduanya diharapkan mempercepat perbaikan kualitas hunian di kawasan padat penduduk.

Bagi warga, dampak paling terasa ada pada rasa aman. Tanah yang sudah puluhan tahun ditempati kini punya dasar hukum yang bisa ditunjukkan jika terjadi perselisihan atau saat mengurus warisan.

Di sisi lain, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka. Bunga KUR Perumahan dan PNM yang turun dari 22 persen ke 8 persen disebut Maruarar sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekonomi keluarga penerima manfaat.

Langkah Selanjutnya: Ujian di Tahap Pelaksanaan

Setelah target satu juta sertifikat dan puluhan ribu unit bedah rumah dicanangkan, persoalan bergeser ke pelaksanaan. Pendataan warga, verifikasi bidang tanah, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah akan menentukan apakah angka itu tercapai.

Maruarar menyebut sejumlah kemudahan bagi pembeli rumah subsidi, mulai dari bunga 5 persen per tahun, uang muka 1 persen, hingga pembebasan BPHTB dan biaya PBG. Skema ini menyasar kelompok yang selama ini tersingkir dari pasar perumahan formal.

Yang belum terjawab adalah seberapa cepat sertifikat sampai ke tangan warga di luar lokasi kunjungan. Sebab, keluhan soal lamanya pengurusan dokumen tanah bukan hal baru di banyak daerah.

Kunjungan di Cileungsi setidaknya memberi gambaran awal. Warga yang bertahun-tahun menunggu akhirnya menerima dokumen, dan pemerintah memakai momen itu untuk menegaskan bahwa program perumahan tahun ini berjalan sebagai satu paket kebijakan.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari pernyataan Maruarar bukan angka satu juta sertifikat, melainkan pengakuan bahwa ada warga yang menunggu belasan sampai puluhan tahun. Itu bukan kegagalan setahun-dua tahun, melainkan cacat layanan pertanahan yang berlangsung lintas rezim. Kalau program ini benar-benar jalan, ia sebenarnya sedang membayar utang lama negara, bukan sekadar membagi-bagi kado politik.

Pendekatan komprehensif yang dipaparkan juga masuk akal secara logika kebijakan. Sertifikat tanpa perbaikan rumah membuat warga punya aset legal tapi tetap tinggal di bangunan rusak. Bedah rumah tanpa sertifikat membuat perbaikan itu rawan digugat. Menyatukan keduanya dengan akses pembiayaan murah adalah desain yang lebih rapi daripada program tempelan.

Tapi ada dua catatan kritis. Pertama, target besar tanpa transparansi data per daerah mudah berubah jadi klaim seremonial. Publik perlu tahu berapa sertifikat yang benar-benar terbit, bukan hanya berapa yang dijanjikan di panggung. Kedua, penurunan bunga PNM dari 22 persen ke 8 persen hanya bermakna jika plafon pinjaman cukup untuk memperbaiki rumah, bukan sekadar menambal atap bocor. Tanpa pengawasan di tingkat pelaksana, paket kebijakan sebagus apa pun bisa berhenti sebagai foto bersama di halaman perumahan.