Pasar Rakyat Tangsel dan Perseroda Citra Anggrek Mandiri: 3 Komitmen Sebelum Raperda Disahkan

Transisi pengelolaan pasar rakyat di Kota Tangerang Selatan memasuki babak krusial. Penugasan sementara Perseroda PITS akan berakhir saat Raperda Pendirian Perseroda Pasar masuk Propemperda 2027, dengan modal awal Rp3,5 miliar untuk sebelas pasar.

Gagasan itu tertuang dalam opini berjudul "Pasar Rakyat di Tangsel: Bukan Cuma Mesin PAD, Melainkan Ruang Rekat Sosial Warga" yang ditulis Winny Septiana Sari, S.I.Kom., M.M., mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Artikel itu dimuat Tangsel Pos pada Minggu, 15 November 2026 pukul 21.05 WIB.

Baca juga: Air Bersih untuk Tianyar Barat: Kodim 1623/Karangasem Salurkan 4 Tangki ke Warga

Inti tulisannya jelas: badan usaha baru bernama Perseroda Citra Anggrek Mandiri bukan sekadar urusan administratif pemisahan fokus bisnis. Desain kelembagaannya akan menentukan wajah ekonomi akar rumput sekaligus kohesi sosial warga Tangsel.

Kronologi Transisi Pengelolaan Pasar Tangsel

Penugasan sementara Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Perseroda PITS) dalam mengelola aset perpasaran daerah segera menemui titik akhir. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendirian Perseroda Pasar sudah masuk proyeksi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Sejak pertengahan September 2026, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangsel menahan diri untuk tidak terburu-buru mengesahkan regulasi ini. Alasannya, Pemerintah Kota (Pemkot) belum merampungkan dokumen kajian kelayakan usaha (feasibility study) secara komprehensif.

Sikap kehati-hatian itu dinilai sejalan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017. Regulasi tersebut mensyaratkan pendirian BUMD didahului kajian yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, bukan semata proyeksi keuntungan.

Baca juga: IKA Unair Bangkalan Gelar Bakti Sosial Dies Natalis ke-54: Pasar Murah hingga Donor Darah

Peta jalan Pemkot Tangsel merancang entitas baru ini mengambil alih pengelolaan sebelas titik pasar. Rinciannya, delapan pasar tradisional dan tiga pasar modern atau kawasan. Nama Pasar Bintaro, Pasar Serpong, dan Pasar Jombang disebut sebagai pasar legendaris yang ikut dialihkan.

Untuk menggerakkan roda bisnisnya, Pemkot menyiapkan skema modal dasar sekitar Rp11 miliar. Usulan penyertaan modal awal sebesar Rp3,5 miliar masuk pada APBD Murni 2027, termasuk pengalihan sebagian anggaran awal yang sempat dititipkan di Perseroda PITS.

Mandat Perseroda PITS Berakhir dan Kewajiban Audit Penutup

Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 13 Tahun 2026, mandat Perseroda PITS otomatis berakhir begitu Perseroda Citra Anggrek Mandiri sah berdiri secara hukum pada tahun 2027. Konsekuensinya tidak ringan.

Perseroda PITS wajib melakukan audit penutup, menyerahkan laporan keuangan unit pasar, serta mengembalikan pengelolaan fisik dan kontrak pedagang Pasar Bintaro, Serpong, dan Jombang kepada Pemkot. Setelah itu, pengelolaan diteruskan ke BUMD baru.

Proses serah terima inilah yang menjadi titik rawan. Dalam opini tersebut, penulis mengingatkan bahwa modal awal Rp3,5 miliar untuk mengelola sebelas pasar bukanlah pekerjaan ringan.

Jika hanya berorientasi pada pengejaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kenaikan tarif sewa kios atau retribusi, Perseroda baru berisiko terjebak pada pendekatan korporasi yang kaku. Pasar pun bisa menjauh dari rakyatnya.

Belajar dari Pasar Jaya Jakarta dan Skema Subsidi Silang

Dalam merumuskan kajian kelayakan usaha dan tata kelola, Pemkot dan DPRD Tangsel diminta bercermin pada pengalaman panjang Perumda Pasar Jaya di DKI Jakarta. BUMD itu mengelola lebih dari 150 pasar tradisional dan tematik.

Catatan sejarahnya berharga. Ketika Pasar Jaya merevitalisasi besar-besaran pada dekade 2000-an hingga 2010-an dengan menggandeng pengembang swasta lewat skema Build-Operate-Transfer (BOT), harga kios melonjak drastis.

Akibatnya, banyak pedagang lama tergusur oleh pemodal besar. Lantai-lantai atas pasar sering mangkrak karena sepi pembeli. Evaluasi pahit itu mendorong Pasar Jaya mengubah haluan dalam beberapa tahun terakhir.

Pasar tidak lagi diposisikan semata sebagai entitas komersial, melainkan juga instrumen stabilisasi sosial dan ketahanan pangan. Pasar Jaya menerapkan subsidi silang antar-klaster.

Pendapatan dari pasar grosir dan komersial besar seperti Pasar Tanah Abang atau Pasar Induk Kramat Jati dipakai menopang biaya operasional pasar lingkungan berskala kecil. Skema serupa dinilai relevan di Tangsel, di mana tiga pasar modern atau kawasan harus mampu menyubsidi delapan pasar tradisional agar tarif retribusi pedagang kecil tetap terjangkau.

Pasar Jaya juga memosisikan pasar sebagai simpul distribusi pangan murah dan bersubsidi untuk meredam gejolak inflasi pangan (volatile food). Data Badan Pusat Statistik (BPS) disebut konsisten menempatkan volatile food sebagai penyumbang utama inflasi daerah. Fasilitas publik seperti ruang terbuka ramah anak dan layanan kesehatan dasar turut disisipkan agar pasar kembali menjadi ruang hidup komunitas.

Pasar sebagai Ruang Ketiga Warga Tangsel

Perspektif sosiologis ini krusial bagi kota urban yang tumbuh pesat seperti Tangerang Selatan. Sebagai kota penyangga, warga pendatang dan penghuni klaster perumahan kerap hidup dalam sekat-sekat individualisme.

Di tengah karakter itu, pasar tradisional memiliki fungsi yang tidak tergantikan oleh pusat perbelanjaan modern maupun lokapasar digital (e-commerce). Dalam kajian sosiologi perkotaan, pasar tradisional adalah ruang ketiga (third place) setelah rumah dan tempat kerja, merujuk Oldenburg (1989).

Di lorong-lorong Pasar Jombang, Pasar Serpong, atau Pasar Bintaro, terjadi interaksi tatap muka yang cair lintas kelas sosial. Proses tawar-menawar bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan dialog kultural yang merawat rasa saling percaya (social trust).

Warga dari perumahan elite bertegur sapa dengan pedagang sayur lokal. Ekosistem ekonomi informal ikut menggantungkan hidup di sana, mulai dari kuli panggul, tukang parkir, hingga pelaku UMKM kuliner yang menurut data Kementerian Koperasi dan UKM menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional.

Apabila pengelolaan pasar hanya diukur melalui neraca laba-rugi korporasi yang sempit, biaya sosial (social cost) yang harus dibayar kota jauh lebih mahal. Mulai dari hilangnya mata pencaharian warga kecil hingga terkikisnya ruang perjumpaan lintas lapisan masyarakat.

Dalam studi manajemen publik, ukuran keberhasilan organisasi pengelola layanan publik tidak berhenti pada efisiensi keuangan. Mark Moore (1995) menawarkan gagasan creating public value, dengan tiga syarat yang saling menopang: tujuan yang bernilai publik, legitimasi dan dukungan politik, serta kapasitas operasional (strategic triangle). Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014) menempatkan pendekatan ini sebagai alternatif bagi New Public Management yang terlalu menekankan efisiensi dan logika korporasi.

Tiga Komitmen yang Harus Dikunci Sebelum Raperda Disahkan

Kehati-hatian Bapemperda DPRD Tangsel dalam menelaah feasibility study harus diarahkan untuk mengunci tiga komitmen mendasar sebelum Raperda disahkan pada 2027. Berikut rinciannya:

• Perlindungan pedagang eksisting. Pemkot harus menjamin proses audit penutup dan pengalihan kontrak dari Perseroda PITS sesuai Perwal Nomor 13 Tahun 2026 tidak disertai kenaikan tarif sewa kios secara sepihak yang memberatkan pedagang lama.
• Klausul Public Service Obligation (PSO). Perda pendirian Perseroda wajib mencantumkan kewajiban pelayanan publik secara eksplisit, sehingga penyertaan modal Rp3,5 miliar dan modal dasar Rp11 miliar diprioritaskan untuk sanitasi, pengelolaan sampah, dan kenyamanan pasar rakyat, bukan mengejar dividen instan. Klausul ini sebaiknya disertai mekanisme penugasan, perhitungan biaya PSO, dan pelaporan terpisah.
• Seleksi direksi yang profesional. Jajaran direksi Perseroda baru harus dijaring secara transparan untuk mendapatkan figur yang paham manajemen ritel sekaligus memiliki kepekaan sosial dan membuka ruang dialog rutin dengan paguyuban pedagang.

Ketiga komitmen itu bukan tuntutan yang berlebihan. Semuanya berpijak pada pengalaman Pasar Jaya dan kerangka public value yang sudah lama menjadi rujukan studi manajemen publik.

Dampak bagi Pedagang dan Arah Kebijakan 2027

Bagi pedagang di Pasar Bintaro, Serpong, dan Jombang, masa transisi sepanjang 2027 akan menentukan biaya berjualan mereka. Kepastian soal tarif sewa kios, retribusi, dan kontrak dagang menjadi hal paling mendesak.

Bagi Pemkot, penyertaan modal Rp3,5 miliar menuntut tata kelola yang rapi. Audit penutup Perseroda PITS menjadi pintu masuk untuk memastikan tidak ada aset atau kewajiban yang tertinggal dalam proses pengalihan.

Bagi DPRD Tangsel, posisi Bapemperda menjadi kunci. Menahan pengesahan Raperda sampai feasibility study rampung adalah langkah yang tepat, tetapi penundaan itu perlu berujung pada dokumen yang benar-benar mengikat secara politik dan hukum.

Referensi pembanding soal tata kelola BUMD dan persyaratan kajian pendirian dapat ditelusuri pada basis data peraturan BPK, termasuk PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menjadi acuan utama.

Analisis Redaksi

Opini ini menempatkan persoalan pada tempat yang jarang disentuh dalam perdebatan anggaran daerah. Selama ini, pendirian BUMD pasar cenderung dibahas sebagai soal setoran dividen dan proyeksi PAD. Winny Septiana Sari membalik urutannya: nilai publik dulu, baru neraca.

Yang paling tajam dari tulisannya adalah peringatan soal biaya sosial. Kenaikan tarif sewa kios terlihat sebagai keputusan teknis, tetapi dampaknya berantai. Pedagang kecil berguguran, pembeli beralih ke ritel modern, dan pasar kehilangan fungsi perjumpaannya. Kota kemudian menanggung beban yang jauh lebih mahal daripada selisih retribusi yang dikejar.

Namun, ada satu titik yang perlu dipertegas. Klausul PSO dalam Perda bukan jaminan apa pun bila tidak disertai angka dan mekanisme pelaporan. Tanpa perhitungan biaya PSO yang transparan, kewajiban pelayanan publik mudah berubah menjadi kalimat normatif yang tidak pernah dieksekusi. Di sinilah DPRD Tangsel harus bertindak sebagai pengawas, bukan sekadar pihak yang mengesahkan.

Ukuran keberhasilan Perseroda Citra Anggrek Mandiri kelak tidak boleh hanya dilihat dari besar setoran dividen ke kas daerah. Keberhasilan sejatinya adalah ketika pasar-pasar rakyat di Tangerang Selatan tetap bersih, ramai, terjangkau, dan terus berdenyut sebagai ruang perjumpaan yang merawat ikatan warganya.