Program Sertifikat Tanah Gratis 2026: Satu Juta Bidang untuk Kepastian Hukum

Pemerintah menjalankan program satu juta sertifikat tanah gratis pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut banyak warga sudah belasan hingga puluhan tahun memiliki tanah, tetapi baru sekarang memegang bukti hak.

Pernyataan itu disampaikan Ara—sapaan Maruarar—saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11). Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Baca juga: Sertifikat Tanah Gratis 2026: Maruarar Sebut Sejuta Warga Dapat Kepastian Hukum

Kronologi Kunjungan dan Penyerahan Sertifikat di Cileungsi

Kunjungan ke Perumahan Pesona Kahuripan 15 menjadi panggung pertama yang dipakai Ara untuk menjelaskan progres program sertifikat gratis. Ia menyaksikan langsung warga penerima sertifikat.

“Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat,” kata Ara, seperti dikutip dari Pasardana.

Menurut Ara, program ini membuktikan kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh bukti hak atas tanah. Ia menegaskan sertifikat bukan sekadar dokumen, melainkan dasar hukum yang memperkuat posisi warga.

Dalam kunjungan itu, Ara tidak berbicara soal target angka semata. Ia menghubungkan sertifikat gratis dengan sejumlah kebijakan perumahan lain yang berjalan bersamaan, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga akses pembiayaan usaha.

Baca juga: Ketua MA Sebut 576 Rumusan Hukum Jaga Kesatuan Penerapan Hukum

“Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen,” ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Maruarar Sirait

Maruarar Sirait menjadi tokoh utama di balik sosialisasi program ini. Sebagai Menteri PKP, ia berada di garis depan menjelaskan kebijakan yang diklaim sebagai Program Presiden Prabowo tersebut.

Ia menekankan pendekatan yang dipakai pemerintah bersifat menyeluruh, bukan tambal sulam. Sertifikat gratis, bedah rumah, dan pembiayaan murah dijalankan sebagai satu paket.

“Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki,” ujar Ara, dikutip dari Antara.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa Kementerian PKP tidak bekerja sendiri. Program sertifikat tanah menyentuh ranah pertanahan, sementara bedah rumah dan kredit usaha menyentuh anggaran perumahan serta pembiayaan.

Bagi warga di Cileungsi, kehadiran menteri di kawasan mereka menjadi penanda bahwa program ini menyentuh langsung permukiman kelas bawah, bukan hanya proyek berskala besar di ibu kota.

Latar Belakang: Mengapa Sertifikat Gratis Jadi Prioritas

Tanah tanpa sertifikat menyimpan risiko yang jarang disadari pemiliknya. Sengketa batas, klaim pihak lain, hingga kesulitan mengakses kredit perbankan menjadi persoalan yang membayangi.

Ara menyebut banyak warga telah menempati tanah belasan hingga puluhan tahun. Namun, bukti kepemilikan resmi baru mereka pegang sekarang. Kondisi ini lazim di permukiman padat dan kawasan pinggiran.

Program satu juta sertifikat gratis pada 2026 ditujukan untuk kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah memposisikan sertifikat sebagai pintu masuk menuju kesejahteraan, karena aset yang sah lebih mudah dijadikan jaminan usaha.

Kebijakan ini berjalan seiring perluasan sasaran bedah rumah. Untuk Kabupaten Bogor, target naik dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026. Di Provinsi Jawa Barat, angkanya melonjak dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.

Pemerintah juga memberi kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi. Bunganya lima persen per tahun, uang muka satu persen, ditambah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.

Dampak bagi Warga Berpenghasilan Rendah dan Sektor Perumahan

Dampak paling langsung dirasakan penerima sertifikat. Kepemilikan tanah yang sah memberi rasa aman dan mengurangi potensi konflik dengan tetangga atau pihak lain.

Bagi pemerintah, sertifikat memperbaiki data pertanahan. Aset yang tercatat rapi memudahkan penataan ruang, penarikan pajak, dan perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten.

Di sektor pembiayaan, sertifikat membuka akses ke KUR Perumahan. Ara menyebut bunga Pinjaman Nasional Madani (PNM) diturunkan dari 22 persen menjadi 8 persen, sehingga beban warga berkurang.

Namun, program ini juga menuntut kesiapan administrasi. Penurunan bunga dan pembebasan biaya harus diikuti sosialisasi yang jelas agar warga tidak salah paham soal syarat dan ketentuan.

Dari sisi anggaran, lonjakan target bedah rumah di Bogor dan Jawa Barat menuntut kesiapan pelaksana di lapangan. Jika tidak, janji perbaikan hunian bisa berhenti di angka target.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Program

Setelah kunjungan di Cileungsi, fokus berikutnya adalah memastikan satu juta sertifikat benar-benar berpindah ke tangan warga pada 2026. Proses ini melibatkan pendataan, pengukuran, dan validasi di lapangan.

Pemerintah perlu memastikan warga di luar Jawa mendapat porsi yang adil. Selama ini, program pertanahan sering terkonsentrasi di kawasan padat penduduk di Pulau Jawa.

Transparansi daftar penerima juga menjadi kunci. Tanpa itu, program gratis rawan disalahgunakan pihak yang tidak berhak dan memicu kecemburuan sosial.

Ara menegaskan berbagai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu menjadi patokan untuk menilai hasil program di lapangan.

Bagi warga, sertifikat adalah titik awal. Setelah dokumen di tangan, langkah berikutnya adalah memanfaatkannya secara produktif tanpa tergoda menjaminkan tanah untuk konsumsi yang tidak perlu.

Analisis Redaksi

Program sertifikat tanah gratis menyentuh persoalan mendasar yang jarang menjadi sorotan: ketiadaan bukti hukum atas tanah yang sudah digarap bertahun-tahun. Di banyak permukiman, tanah diwariskan tanpa dokumen resmi, sehingga setiap generasi mewarisi juga ketidakpastian.

Namun, janji satu juta sertifikat pada 2026 harus diuji dengan angka riil. Pengalaman program sejenis menunjukkan bahwa target besar sering tersandung masalah pendataan dan sengketa batas. Tanpa percepatan validasi, warga bisa kembali menunggu bertahun-tahun.

Yang patut diapresiasi, pendekatan Ara tidak berhenti pada sertifikat. Bedah rumah, bunga kredit lima persen, dan penurunan bunga PNM menunjukkan upaya menyambung kepastian hukum dengan daya beli. Kombinasi ini masuk akal, asalkan pelaksanaannya tidak tumpang tindih.

Kritik tetap perlu dialamatkan pada distribusi. Jika program hanya ramai di Jawa, klaim kehadiran negara bagi seluruh rakyat akan menjadi setengah jalan. Sertifikat gratis seharusnya menjadi hak warga di seluruh Indonesia, bukan hanya mereka yang kebetulan dikunjungi pejabat.

Sumber: antaranews.com