Hanura Incar Satu Kursi DPR RI Maluku 2029, Konsolidasi PAC Baru 70 Persen

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menargetkan merebut satu dari empat kursi DPR RI daerah pemilihan Maluku pada Pemilu 2029. Konsolidasi struktur pimpinan anak cabang (PAC) di Maluku baru mencapai 70-80 persen dan ditargetkan rampung pertengahan Desember 2026.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyampaikan hal itu di Ambon, Minggu, usai menghadiri konsolidasi partai. Menurut dia, potensi politik Hanura di Maluku masih cukup besar sehingga perlu dioptimalkan melalui pembenahan organisasi dan peningkatan kinerja seluruh kader di tingkat kabupaten/kota.

Baca juga: Hanura Bidik Satu Kursi Tiap Dapil di Papua Barat pada Pemilu 2029

"Kami akan berjuang dengan kekuatan yang ada dan meyakini apabila seluruh kader bekerja maksimal, pada Pemilu 2029 Hanura bisa mendapatkan satu dari empat kursi DPR RI yang tersedia untuk Maluku," kata Patrice, dikutip dari Antara Ambon.

Konsolidasi PAC di 11 Kabupaten/Kota Baru 70-80 Persen

Patrice menjelaskan, penguatan organisasi menjadi langkah penting untuk memastikan mesin politik Hanura siap bekerja menghadapi kontestasi politik mendatang. Saat ini, konsolidasi pembentukan struktur pimpinan anak cabang (PAC) Hanura di Maluku telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen dari target keseluruhan.

"Proses tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026," ujarnya.

Menurut dia, pembentukan struktur PAC tidak hanya bertujuan melengkapi kepengurusan partai. Yang lebih penting, struktur hingga tingkat kecamatan itu memperkuat jaringan politik agar mampu meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029.

Baca juga: Dasco Dinilai Layak Dampingi Prabowo: Dukungan Mengalir dari Berbagai Kalangan

Hanura juga mengevaluasi kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 11 kabupaten/kota di Maluku. Dari jumlah itu, terdapat satu hingga dua DPC yang dinilai masih menunjukkan perkembangan konsolidasi organisasi yang lambat.

"Kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar tidak memengaruhi perkembangan organisasi di daerah lainnya," kata Patrice.

Hanura akan mencari kader atau figur baru yang dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin kepengurusan partai di daerah yang belum berkembang optimal. Langkah ini diambil agar konsolidasi tidak tersendat di tingkat bawah.

Bidik Kursi DPRD Maluku Kembali ke Lima Kursi

Selain membidik kursi DPR RI, Hanura menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD Provinsi Maluku. Partai tersebut sebelumnya pernah memiliki lima kursi di DPRD provinsi, sedangkan saat ini memiliki tiga kursi.

"Kami akan berupaya mengembalikan capaian tersebut. Karena itu, persiapan harus dilakukan sejak sekarang melalui evaluasi terhadap keberadaan partai dan penguatan kader di daerah," ujar Patrice.

Ia menilai Maluku memiliki potensi politik yang cukup kuat bagi Hanura di kawasan Indonesia Timur. Pengalaman partai tersebut pernah memperoleh lima kursi DPRD Provinsi Maluku menjadi salah satu modal untuk kembali meningkatkan kekuatan politik pada pemilu mendatang.

"Kami yakin kader-kader Hanura di Maluku masih memiliki energi dan kemampuan untuk membesarkan partai. Jika konsolidasi dilakukan sejak dini, kekuatan tersebut dapat diuji pada Pemilu 2029," katanya.

Menurut Patrice, pembenahan organisasi bukan pekerjaan sekali jadi. Ia meminta seluruh kader di tingkat kabupaten/kota meningkatkan kinerja agar target satu kursi DPR RI dan penambahan kursi DPRD provinsi bisa tercapai.

Peta Kursi DPR RI Dapil Maluku dan Peluang Hanura

Daerah pemilihan Maluku memperebutkan empat kursi DPR RI. Pada Pemilu 2024, kursi dapil ini diisi oleh petahana dari partai-partai besar. Hanura sendiri belum pernah menempatkan wakilnya di Senayan dari dapil Maluku.

Untuk merebut satu kursi, Hanura harus bersaing ketat dengan partai yang memiliki basis massa dan mesin politik mapan. Karena itu, konsolidasi hingga tingkat kecamatan menjadi kunci. Struktur PAC yang solid memungkinkan partai menggerakkan saksi, mengelola data pemilih, dan menjaga suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Patrice menegaskan, pembentukan PAC di 11 kabupaten/kota menjadi prioritas karena struktur di tingkat kecamatan adalah ujung tombak penggalangan suara. "Jika konsolidasi dilakukan sejak dini, kekuatan tersebut dapat diuji pada Pemilu 2029," ujarnya.

Dari sisi elektoral, Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang menuntut pendekatan berbeda. Setiap kabupaten/kota memiliki dinamika politik lokal sendiri. Karena itu, evaluasi terhadap DPC yang lambat bergerak menjadi penting agar tidak menjadi titik lemah dalam jaringan partai.

Hanura juga menyadari bahwa kehadiran figur lokal yang kompeten mempengaruhi perolehan suara. Pencarian kader atau figur baru di daerah yang belum berkembang optimal menjadi bagian dari strategi partai.

Latar Belakang: Jejak Hanura di Maluku dan Target Nasional

Hanura didirikan pada 2006 dan telah beberapa kali mengikuti pemilu. Di Maluku, partai ini pernah menikmati hasil elektoral yang lebih baik, dengan lima kursi di DPRD Provinsi. Kini jumlah itu menyusut menjadi tiga kursi.

Penurunan tersebut menjadi cambuk bagi pengurus untuk membenahi organisasi. Patrice menyebut evaluasi terhadap keberadaan partai dan penguatan kader di daerah sebagai langkah awal untuk mengembalikan capaian lama.

Di tingkat nasional, Hanura berupaya mempertahankan eksistensinya sebagai partai peserta pemilu. Target satu kursi DPR RI dari Maluku sejalan dengan upaya partai memperluas basis di Indonesia Timur. Maluku dinilai memiliki potensi politik yang cukup kuat bagi Hanura.

Konsolidasi yang dikebut hingga Desember 2026 memberi waktu sekitar dua tahun sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Dengan struktur yang lengkap lebih awal, Hanura berharap dapat melakukan pemetaan potensi suara, rekrutmen kader, dan penguatan jaringan di tingkat basis.

Namun, tantangan tetap ada. Partai harus memastikan seluruh DPC dan PAC bergerak seirama. Evaluasi terhadap satu hingga dua DPC yang lambat menjadi sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah organisasi yang harus diselesaikan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Konsolidasi Hanura di Maluku berdampak pada peta persaingan menuju Pemilu 2029. Jika struktur PAC rampung sesuai target, partai memiliki modal organisasi untuk bersaing memperebutkan kursi DPR RI dan DPRD Provinsi.

Langkah selanjutnya yang disebut Patrice adalah merampungkan pembentukan PAC di seluruh kecamatan pada pertengahan Desember 2026. Setelah itu, partai akan fokus pada penguatan kader, evaluasi DPC, dan pencarian figur baru di daerah yang konsolidasinya lambat.

Hanura juga akan menguji kekuatan organisasi melalui pemilu mendatang. "Kami yakin kader-kader Hanura di Maluku masih memiliki energi dan kemampuan untuk membesarkan partai," kata Patrice.

Bagi publik Maluku, target ini menjadi penanda bahwa partai peserta pemilu mulai bergerak lebih awal. Persaingan di dapil Maluku diprediksi tidak hanya soal popularitas figur, tetapi juga kekuatan mesin partai hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sejauh mana konsolidasi berjalan akan terlihat dari perkembangan struktur PAC dalam beberapa bulan ke depan. Patrice menegaskan, partai akan berjuang dengan kekuatan yang ada dan meyakini seluruh kader bekerja maksimal untuk meraih satu kursi DPR RI dari Maluku.

Analisis Redaksi

Target Hanura merebut satu kursi DPR RI dari Maluku patut dibaca sebagai pernyataan ambisi sekaligus pengakuan atas lemahnya infrastruktur partai di daerah. Konsolidasi PAC yang baru 70-80 persen pada tahap awal bukan angka yang buruk, tetapi juga bukan prestasi. Artinya, masih ada sekitar seperempat hingga sepertiga struktur yang belum terbentuk, padahal waktu menuju Pemilu 2029 terus berjalan.

Yang menarik, Hanura menempatkan evaluasi DPC sebagai bagian dari strategi. Pengakuan bahwa ada satu hingga dua DPC yang lambat bergerak menunjukkan persoalan tidak hanya di tingkat bawah, tetapi juga di kepemimpinan kabupaten/kota. Pencarian figur baru di daerah tersebut bisa menjadi solusi, tetapi juga berisiko memicu gejolak internal jika tidak dikelola dengan komunikasi politik yang baik.

Dari sisi elektoral, perebutan kursi DPR RI dapil Maluku tidak bisa hanya mengandalkan klaim potensi. Partai perlu kerja nyata: pendataan pemilih, penguatan saksi, dan kehadiran kader di tengah masyarakat. Pengalaman lima kursi DPRD provinsi adalah modal sejarah, tetapi belum tentu relevan dengan konfigurasi politik hari ini. Tanpa perbaikan organisasi yang terukur, target satu kursi DPR RI hanya akan menjadi retorika politik menjelang pemilu.

Sumber: hanura.or.id