Napak Tilas Ketapang Tak Kunjung Tuntas, IWO-I Desak Kejati Kalbar Beri Kepastian Hukum

Penanganan dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali disorot. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Mustakim mempertanyakan lambatnya proses hukum dan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar memberikan penjelasan resmi. Ia bahkan menyerukan agar Kepala Kejati Kalbar mundur jika tak mampu memberi kepastian hukum.

Kronologi Sorotan: Bertahun-tahun Tanpa Kepastian

Dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang mencuat ke publik, tetapi hingga kini belum ada kepastian status hukumnya. Mustakim menyatakan bahwa penanganan perkara telah berjalan bertahun-tahun tanpa informasi perkembangan yang jelas.

Baca juga: Kantor Hukum Zainal Febriyanto S.H. Resmi Buka di Tanah Tinggi, Layani Warga Kota Tangerang

“Sudah bertahun-tahun penanganan dugaan kasus korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang belum juga ada kepastian, sehingga patut diduga ada permainan mata antara terperiksa dan pemeriksa,” ujar Mustakim, seperti dikutip dari Media Suara Mabes.

Pernyataan itu merupakan penilaian dan dugaan pribadi Mustakim. Tudingan adanya “permainan” dalam penanganan perkara belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan klarifikasi serta bukti dari pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kejati Kalbar.

Mustakim meminta Kepala Kejati Kalbar mengevaluasi kinerja penanganan perkara. Menurutnya, jika pimpinan kejaksaan tidak mampu memberikan kepastian hukum dan penjelasan kepada masyarakat, maka pengunduran diri dari jabatan patut dipertimbangkan.

“Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak mampu memberikan kepastian atas dugaan korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang, bagus Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Baca juga: Program Sertifikat Tanah Gratis 2026: Satu Juta Bidang untuk Kepastian Hukum

LSM Tindak Indonesia Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Sorotan serupa datang dari Supriadi, perwakilan LSM Tindak Indonesia. Ia meminta Kejati Kalbar menunjukkan komitmen penegakan hukum secara profesional dan tidak membedakan pihak yang diduga terlibat berdasarkan jabatan maupun kedudukan.

“Kalau ada pejabat tinggi terlibat, tindak tegas jika terbukti bersalah. Jangan tebang pilih,” ujar Supriadi.

Menurut Supriadi, penanganan perkara yang terlalu lama tanpa kejelasan berpotensi menyulitkan proses pembuktian. Risiko yang ia sebut antara lain hilangnya barang bukti, berkurangnya daya ingat saksi, atau saksi yang tidak lagi dapat dimintai keterangan.

Ia menegaskan bahwa prinsip penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk pejabat dengan jabatan tinggi. “Kalau ada pejabat tinggi terlibat, tindak tegas jika terbukti bersalah. Jangan tebang pilih,” ucapnya.

Tuntutan IWO-I dan LSM Tindak Indonesia

Atas dasar itu, IWO-I dan LSM Tindak Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum. Tuntutan tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik dan media.

• Kejati Kalbar memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dan tahapan penanganan dugaan kasus Napak Tilas Kabupaten Ketapang.
• Proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan apabila telah ditemukan bukti yang cukup.
• Penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
• Kejaksaan Agung RI diminta melakukan evaluasi atau supervisi terhadap penanganan perkara apabila diperlukan.

Keempat poin itu menjadi dasar desakan agar Kejati Kalbar membuka informasi seluas-luasnya kepada publik. Menurut Mustakim, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari akuntabilitas aparat penegak hukum.

Latar Belakang: Mengapa Napak Tilas Ketapang Penting

Kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang diduga mengandung tindak pidana korupsi. Namun, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai nilai kerugian negara, pihak yang telah diperiksa, maupun status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan perkara korupsi oleh kejaksaan melalui beberapa tahap: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Setiap tahap memiliki syarat bukti minimal. Tahap penyelidikan bertujuan mengumpulkan informasi awal, sementara penyidikan menuntut minimal dua alat bukti sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lamanya proses di tahap penyelidikan kerap menjadi sumber ketidakpastian. Publik sulit membedakan apakah perkara masih berjalan, mandek, atau dihentikan. Ketiadaan informasi resmi membuat ruang tafsir terbuka lebar, termasuk dugaan adanya intervensi.

Kasus Napak Tilas Ketapang bukan satu-satunya perkara yang menghadapi persoalan serupa. Di berbagai daerah, perkara dugaan korupsi kerap berlarut-larut tanpa kejelasan. Kondisi ini memicu kritik dari organisasi masyarakat sipil dan pengamat hukum.

IWO-I sendiri merupakan organisasi wartawan online yang aktif menyoroti isu penegakan hukum di Kalimantan Barat. Sementara LSM Tindak Indonesia dikenal sebagai lembaga yang kerap mengawal kasus-kasus dugaan korupsi di daerah.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Desakan IWO-I dan LSM Tindak Indonesia menambah tekanan publik terhadap Kejati Kalbar. Jika tidak direspons dengan penjelasan resmi, sorotan berpotensi meluas ke Kejaksaan Agung sebagai lembaga pengawas.

Transparansi menjadi kunci. Kejati Kalbar dapat meredam kecurigaan dengan mempublikasikan status perkara secara berkala, termasuk jumlah saksi yang diperiksa dan kendala yang dihadapi. Langkah itu sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Sebaliknya, sikap diam berisiko memperkuat narasi bahwa penanganan perkara tidak berjalan semestinya. Apalagi Mustakim telah menyuarakan permintaan pengunduran diri Kajati Kalbar, sebuah seruan yang meski bersifat politis, mencerminkan kekecewaan publik.

Kejaksaan Agung memiliki kewenangan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja kejaksaan tinggi di daerah. Jika desakan terus menguat, langkah supervisi bisa menjadi jalan tengah untuk memastikan perkara tetap berjalan.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kejati Kalbar maupun Kejaksaan Agung terkait desakan tersebut. Publik menunggu apakah perkara Napak Tilas Ketapang akan menemukan titik terang atau kembali tenggelam dalam ketidakpastian.

Analisis Redaksi

Desakan IWO-I dan LSM Tindak Indonesia menyentuh titik paling sensitif dalam penanganan perkara korupsi: ketidakpastian. Ketika sebuah perkara diduga kuat mengandung korupsi tetapi bertahun-tahun tidak jelas statusnya, publik berhak bertanya. Bukan semata soal sabar menunggu, melainkan soal akuntabilitas lembaga yang diberi kewenangan.

Kejati Kalbar seharusnya memahami bahwa diam bukan pilihan netral. Dalam perkara yang menjadi perhatian publik, komunikasi resmi adalah bagian dari kerja penegakan hukum. Menjelaskan tahapan perkara, kendala, dan target waktu bukan berarti mengintervensi proses, melainkan memenuhi hak publik atas informasi.

Namun, seruan agar Kajati mundur perlu dibaca sebagai ekspresi kekecewaan, bukan solusi. Pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan perkara. Yang dibutuhkan adalah mekanisme pengawasan yang berjalan, termasuk supervisi dari Kejaksaan Agung. Jika perkara mandek karena kendala pembuktian, publik berhak tahu. Jika mandek karena alasan lain, evaluasi harus dilakukan.

Kasus Napak Tilas Ketapang adalah ujian bagi kejaksaan. Bukan hanya soal satu perkara, tetapi soal kepercayaan publik terhadap institusi yang mengklaim bekerja profesional dan tanpa tebang pilih.

Sumber: kejaksaan.go.id