Hanura Targetkan Satu Kursi per Dapil di Papua Barat pada Pemilu 2029

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menargetkan sedikitnya satu kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat pada Pemilu 2029. Target itu disampaikan Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella usai konsolidasi di Manokwari.

Konsolidasi di Manokwari dan Target Kursi DPRD

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura sekaligus Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan target satu kursi per dapil merupakan bagian dari penguatan organisasi menjelang kerja-kerja elektoral yang direncanakan mulai 2027. Pernyataan itu disampaikan Rio seusai konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Hanura se-Papua Barat di Manokwari, seperti dikutip dari ANTARA News.

Baca juga: Hanura Incar Satu Kursi DPR RI Maluku 2029, Konsolidasi PAC Baru 70 Persen

"Kami menargetkan bahwa di setiap dapil baik provinsi maupun kabupaten kota, Hanura bisa mendapatkan satu kursi setiap daerah pemilihan," kata Rio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Rio, konsolidasi organisasi menjadi prasyarat untuk mencapai target tersebut. Ia menargetkan seluruh kepengurusan dewan pimpinan cabang (DPC) dan pengurus anak cabang (PAC) di Papua Barat terbentuk sepenuhnya pada pertengahan Desember 2026.

"Kita menginginkan atau menargetkan bahwa kepengurusan DPC beserta PAC-nya itu selesai 100 persen pada pertengahan bulan depan. Karena bulan depan kita akan tutup konsolidasi ini, untuk pada 2027 kita akan melakukan kerja-kerja elektoral, tidak lagi kerja konsolidasi seperti sekarang ini," ujarnya.

Bidikan Kursi DPR RI dari Tanah Papua

Selain kursi DPRD, Hanura juga membidik perolehan kursi DPR RI dari wilayah Tanah Papua. Untuk itu, partai berencana melakukan survei di enam provinsi guna memetakan peluang perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

Baca juga: Hanura Bidik Satu Kursi Tiap Dapil di Papua Barat pada Pemilu 2029

"Kami targetkan dari enam provinsi itu di tiga daerah pemilihan atau tiga dapil, atau tiga provinsi, kita akan sumbangkan untuk Hanura di Senayan," katanya.

Rio tidak merinci provinsi mana saja yang akan disurvei. Namun, ia menegaskan bahwa survei tersebut akan menjadi dasar bagi Hanura dalam menentukan strategi dan alokasi sumber daya untuk meraih kursi di Senayan.

Wakil Bupati Teluk Bintuni Bergabung ke Hanura

Dalam konsolidasi tersebut, Rio juga mengumumkan bergabungnya Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, ke Partai Hanura. Joko dipercaya memimpin DPC Hanura Kabupaten Teluk Bintuni dan ditargetkan menyelesaikan konsolidasi kepengurusan hingga tingkat distrik dalam waktu satu bulan.

"Kami memberikan amanah kepada Wakil Bupati Pak Joko ini untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pemilu dan menghadapi proses pilkada yang akan datang," ujar Rio.

Joko mengatakan keputusannya bergabung dengan Hanura menjadi awal semangat baru untuk membesarkan partai di Teluk Bintuni. Ia mengaku telah berkiprah selama sekitar 23 tahun di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum dinyatakan demisioner.

"Saya di PPP itu kurang lebih 23 tahun. Saya membesarkan PPP, dan hari ini saya dinyatakan demisioner di PPP. Maka hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Partai Hanura yang telah membuka diri," katanya.

Joko menyatakan komitmennya memperkuat organisasi Hanura di Teluk Bintuni menjelang Pemilu 2029. "Ini semangat baru, spirit baru, kita harus bekerja keras, dan kita harus buktikan bahwa di 2029 Hanura di Kabupaten Teluk Bintuni harus eksis," ujarnya.

Respons DPD Hanura Papua Barat

Ketua DPD Hanura Papua Barat, Fransiscus Tanuardus, menyambut bergabungnya Joko dan menyatakan partainya akan terus menjaring kader potensial dari berbagai kalangan, termasuk tokoh dari partai politik lain. Ia berharap penambahan kader dapat memperkuat konsolidasi organisasi dan kesiapan Hanura menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Fransiscus, perekrutan kader dari partai lain merupakan bagian dari strategi Hanura untuk memperluas basis dukungan di Papua Barat. "Kami akan terus menjaring kader potensial dari berbagai kalangan, termasuk tokoh dari partai politik lain," katanya.

Ia berharap penambahan kader dapat memperkuat konsolidasi organisasi dan kesiapan Hanura menghadapi Pemilu 2029.

Langkah Selanjutnya: Survei dan Kerja Elektoral 2027

Hanura menargetkan seluruh kepengurusan DPC dan PAC di Papua Barat terbentuk pada pertengahan Desember 2026. Setelah itu, partai akan beralih dari kerja konsolidasi ke kerja elektoral pada 2027.

Selain itu, partai berencana melakukan survei di enam provinsi untuk memetakan peluang perolehan kursi DPR RI. Dari enam provinsi tersebut, Hanura menargetkan tiga dapil atau tiga provinsi dapat menyumbangkan kursi di Senayan.

Bergabungnya Joko Lingara diharapkan mempercepat konsolidasi di Teluk Bintuni, dengan target kepengurusan hingga tingkat distrik selesai dalam satu bulan. Joko juga dipersiapkan untuk menghadapi pemilu dan pilkada mendatang.

Dengan demikian, Hanura menempatkan Papua Barat sebagai salah satu basis penting untuk meraih kursi di DPRD provinsi, kabupaten/kota, hingga DPR RI pada Pemilu 2029.

Analisis Redaksi

Langkah Hanura menargetkan satu kursi per dapil di Papua Barat pada Pemilu 2029 menunjukkan ambisi partai untuk memperluas basis elektoral di wilayah timur Indonesia. Target tersebut terdengar realistis jika melihat struktur dapil di Papua Barat yang relatif kecil, tetapi tetap menantang mengingat persaingan antarpartai yang ketat.

Perekrutan Joko Lingara, Wakil Bupati Teluk Bintuni yang telah 23 tahun di PPP, menjadi sinyal bahwa Hanura serius menjaring tokoh lokal untuk memperkuat mesin partai. Namun, keberhasilan target ini akan sangat bergantung pada konsolidasi organisasi hingga tingkat distrik dan kemampuan partai merawat kader baru.

Survei di enam provinsi untuk kursi DPR RI juga menunjukkan Hanura tidak ingin hanya bermain di level lokal. Jika target tiga dapil di Senayan tercapai, Hanura bisa menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Tanah Papua. Namun, tanpa kerja elektoral yang terukur, target tersebut bisa jadi sekadar retorika politik.

Sumber: antaranews.com