DPR Kawal Laporan Hukum di NTT: Habiburokhman Minta Polda Profesional

Nov 16, 2026 - 06:50
 0  1
DPR Kawal Laporan Hukum di NTT: Habiburokhman Minta Polda Profesional

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti laporan hukum yang menyeret nama pejabat publik di Kabupaten Kupang secara profesional dan transparan. Ia menegaskan tidak boleh ada pengistimewaan bagi siapa pun dalam proses hukum tersebut.

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan Habiburokhman melalui keterangan tertulis yang diterima pada Senin (16/11/2026). Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kapolda NTT untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.

Baca juga: Konferensi Hukum Acara di Universitas Vinh: 28 Makalah dan Tuntutan Reformasi Peradilan

Kronologi Laporan Warga ke Polda NTT

Perkara ini bermula dari laporan seorang warga kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut menyangkut dugaan tindakan asusila yang disebut terjadi saat pelapor tengah mengurus keperluan lamaran pekerjaan.

Laporan itu kemudian menyeret nama seorang pejabat publik di Kabupaten Kupang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi mengenai identitas pejabat tersebut maupun status penanganan di kepolisian.

Yang jelas, Komisi III DPR memandang laporan itu perlu mendapat perhatian serius. Habiburokhman menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa perlakuan khusus bagi pihak mana pun.

"Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Setiap laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional. Apabila nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum, proses penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya," ujar Habiburokhman.

Baca juga: Hukum Orang Tua Pilih Kasih kepada Anak: Peringatan Serius dalam Islam

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa DPR akan mengawasi penanganan perkara ini. Komisi III memang memiliki ruang lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Habiburokhman Pastikan Komunikasi dengan Kapolda NTT

Habiburokhman menyatakan telah menjalin komunikasi langsung dengan Kapolda NTT. Tujuannya satu: memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Langkah itu ia tempuh agar penanganan laporan tidak berlarut-larut. Ia juga ingin memastikan tidak ada intervensi yang mengganggu independensi penyidik.

Dalam keterangan yang sama, Habiburokhman menegaskan komitmen institusional maupun kepartaian dalam menjaga integritas pejabat publik. Menurutnya, jika proses peradilan nantinya membuktikan adanya pelanggaran hukum, sanksi tegas akan diterapkan.

Sanksi itu, kata dia, bisa berupa pidana maupun administratif sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut menempatkan persoalan ini bukan sekadar perkara individu, melainkan soal kepercayaan publik terhadap institusi.

Komisi III DPR selama ini menjadi mitra kerja Kepolisian. Karena itu, pengawasan terhadap penanganan perkara di daerah menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada komisi tersebut.

Latar Belakang: Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Pelapor

Di tengah dorongan agar kasus ini cepat dituntaskan, Habiburokhman mengingatkan agar penyelidikan dan penyidikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Prinsip itu harus dijalankan secara objektif.

Ia juga meminta agar hak perlindungan serta pendampingan bagi pihak pelapor dipenuhi. Dua hal itu penting mengingat laporan menyangkut dugaan tindakan asusila yang menempatkan pelapor pada posisi rentan.

Dalam praktik penegakan hukum, dua kepentingan ini kerap berbenturan. Di satu sisi, penyidik dituntut cepat menetapkan tersangka bila bukti cukup. Di sisi lain, hak tersangka untuk dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dijaga.

Habiburokhman tampaknya ingin menyeimbangkan keduanya. Ia tidak meminta polisi buru-buru menetapkan tersangka, tetapi juga tidak ingin laporan warga diabaikan.

Pernyataan itu juga menyiratkan pesan kepada publik agar tidak menghakimi pihak mana pun sebelum proses hukum selesai. Sebaliknya, aparat diminta tidak menutup-nutupi perkembangan perkara.

Dampak Pengawasan DPR terhadap Penanganan Kasus di Daerah

Dorongan Komisi III DPR menambah tekanan publik terhadap Polda NTT. Penanganan laporan yang menyeret pejabat daerah kini bukan hanya urusan penyidik, tetapi juga menjadi sorotan parlemen.

Bagi pelapor, pernyataan Habiburokhman bisa menjadi angin segar. Ia secara eksplisit meminta perlindungan dan pendampingan bagi pelapor dipenuhi.

Bagi pejabat yang namanya disebut, pernyataan itu menjadi peringatan. Tidak ada ruang bagi upaya menutupi perkara atau memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi penyidikan.

Pengawasan DPR juga berdampak pada citra institusi kepolisian di daerah. Penanganan yang lambat atau terkesan tebang pilih akan mudah menjadi bahan kritik publik.

Sebaliknya, jika Polda NTT mampu bekerja profesional dan transparan, kasus ini bisa menjadi contoh penegakan hukum yang setara. Terutama karena melibatkan pejabat publik yang kerap dianggap kebal hukum.

Langkah Selanjutnya: Uji Profesionalisme Polda NTT

Setelah pernyataan Habiburokhman, bola kini berada di tangan Polda NTT. Penyidik perlu segera memeriksa pelapor, mengumpulkan bukti, dan memanggil pihak-pihak terkait.

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum harus berjalan. Sebaliknya, bila bukti tidak memadai, penyidik wajib menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi.

Habiburokhman tidak merinci tenggat waktu penanganan. Namun ia menekankan agar setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional.

Publik akan menunggu apakah komunikasi antara Komisi III DPR dan Kapolda NTT berbuah langkah konkret. Termasuk apakah pelapor mendapat pendampingan sebagaimana diminta.

Yang pasti, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen kesetaraan di hadapan hukum. Pejabat publik yang terseret dalam laporan warga akan diuji apakah benar-benar tunduk pada proses hukum yang sama.

Analisis Redaksi

Pernyataan Habiburokhman menyentuh titik paling sensitif dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat daerah: netralitas penyidik. Di banyak daerah, laporan warga terhadap pejabat sering berhenti di tengah jalan karena tekanan informal, kedekatan personal, atau rasa sungkan aparat. Komunikasi langsung dengan Kapolda NTT setidaknya memberi sinyal bahwa perkara ini diawasi di tingkat nasional.

Namun pengawasan DPR bukan jaminan. Komisi III bisa memanggil, meminta klarifikasi, dan mendorong percepatan, tetapi keputusan penyidikan tetap berada di tangan kepolisian. Karena itu, publik perlu terus memantau apakah permintaan perlindungan bagi pelapor benar-benar dijalankan, bukan sekadar retorika di atas kertas.

Yang juga krusial adalah transparansi. Polda NTT tidak perlu membuka seluruh materi penyidikan, tetapi harus mampu menjelaskan progres secara berkala. Tanpa itu, ruang spekulasi akan terbuka lebar dan kepercayaan publik justru tergerus. Kasus ini akan menjadi tolok ukur apakah prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar berlaku atau hanya slogan.

Sumber: riauaktual.com, dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad