Konferensi Hukum Acara di Universitas Vinh: 28 Makalah dan Tuntutan Reformasi Peradilan
Fakultas Hukum Universitas Vinh menggelar konferensi ilmiah bertema "Meningkatkan hukum acara untuk memenuhi tuntutan reformasi peradilan di era baru" pada 15 November, dengan 28 makalah dari ilmuwan dan praktisi hukum. Forum ini mempertemukan mantan pejabat tinggi legislatif dan yudikatif untuk membedah kelemahan sistem hukum acara Vietnam.
Para Tokoh yang Hadir di Universitas Vinh
Seminar di Universitas Vinh itu bukan forum akademik biasa. Daftar hadirnya diisi nama-nama yang pernah menduduki posisi kunci dalam struktur hukum Vietnam.
Baca juga: DPR Kawal Laporan Hukum di NTT: Habiburokhman Minta Polda Profesional
Hadir Prof. Dr. Phan Trung Ly, mantan Anggota Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus mantan Ketua Komite Hukum Majelis Nasional. Ia datang bersama Assoc. Prof. Dr. Tran Van Do, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Rakyat yang juga pernah menjabat Ketua Mahkamah Militer Pusat.
Nama lain yang tampil adalah Assoc. Prof. Dr. Tran Dinh Nha, mantan Wakil Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Majelis Nasional. Dari jalur militer, hadir Kolonel Dang Van Phuong, Ketua Mahkamah Militer Wilayah Militer 4.
Perwakilan Asosiasi Pengacara Nghe An, sejumlah hakim, ilmuwan, manajer, dosen, peserta pelatihan, dan mahasiswa turut memenuhi ruang konferensi. Komposisi ini menunjukkan bahwa pembahasan hukum acara tidak lagi hanya urusan akademisi, tetapi melibatkan praktisi yang sehari-hari bekerja di ruang sidang.
Kehadiran mereka memberi bobot tersendiri. Hukum acara adalah fondasi yang menentukan apakah putusan pengadilan bisa ditegakkan atau justru kandas di tengah jalan.
Baca juga: Hukum Orang Tua Pilih Kasih kepada Anak: Peringatan Serius dalam Islam
Mengapa Hukum Acara Harus Dirombak Sekarang
Konferensi berlangsung saat Vietnam memasuki tahap pembangunan baru. Negara menuntut pembangunan dan penyempurnaan supremasi hukum sosialis secara berkelanjutan, disertai reformasi ketat dalam pembuatan dan penegakan hukum.
Tekanan lain datang dari penataan ulang dan penguatan struktur organisasi lembaga peradilan. Bersamaan dengan itu, percepatan transformasi digital, dorongan inovasi, dan integrasi internasional ikut mengubah cara kerja lembaga hukum.
Perubahan-perubahan tersebut menuntut penyesuaian pada sistem hukum secara umum dan hukum acara secara khusus. Panitia menegaskan bahwa memperbaiki hukum acara bukan sekadar mengubah beberapa peraturan individual agar cocok dengan struktur organisasi baru atau teknik operasional yang berbeda.
Yang dibutuhkan adalah proses peninjauan dan reformasi sistematis. Tujuannya memastikan konsistensi antarperaturan hukum acara, sinkronisasi dengan hukum substantif dan hukum khusus, serta kemampuan beradaptasi dengan metode operasional baru di lingkungan digital.
Tanpa reformasi semacam itu, risiko inkonsistensi terbuka lebar. Aturan yang tidak sinkron bisa membuat proses peradilan berjalan lambat, mahal, dan sulit diprediksi.
28 Makalah dan Empat Klaster Isu Hukum Acara
Panitia konferensi menerima 28 makalah dan presentasi dari ilmuwan serta praktisi. Materi itu dibahas dari berbagai perspektif, mencakup proses pidana, proses administrasi, proses perdata, dan isu umum seputar organisasi serta pelaksanaan kekuasaan yudisial.
Pembahasan dikelompokkan ke dalam beberapa klaster isu:
- Orientasi umum, model, dan lembaga peradilan;
- Proses pidana dan jaminan hak asasi manusia;
- Bukti, pembuktian, dan transformasi digital dalam litigasi;
- Proses administrasi, pengawasan kegiatan administrasi, dan penegakan putusan administrasi;
- Proses perdata, tanggung jawab ganti rugi negara, dan isu terkait.
Klaster bukti dan pembuktian menarik perhatian karena bersinggungan langsung dengan digitalisasi. Di banyak sistem hukum, bukti elektronik menuntut standar keabsahan dan prosedur verifikasi yang belum sepenuhnya diakomodasi aturan lama.
Klaster administrasi menyoroti persoalan penegakan putusan. Putusan yang tidak bisa dieksekusi melemahkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.
Sementara klaster pidana menyentuh jaminan hak asasi manusia, wilayah yang selalu sensitif dalam praktik peradilan.
Fokus Diskusi: Mencari Titik Lemah dan Solusinya
Dalam lokakarya, para ilmuwan mendalami kesulitan dan kekurangan yang ada. Mereka menganalisis penyebabnya, lalu mendefinisikan secara jelas isi yang perlu diubah dan ditambah dalam sistem hukum acara.
Langkah berikutnya adalah mengusulkan solusi yang layak untuk mengubah dan menambah peraturan hukum acara. Pendekatan ini menempatkan konferensi sebagai forum diagnostik, bukan sekadar ajang presentasi makalah.
Hasilnya diharapkan menjadi masukan konkret bagi pembentuk kebijakan. Konferensi secara eksplisit disebut berkontribusi melengkapi argumen ilmiah dan praktis bagi proses peningkatan hukum acara.
Selain itu, forum ini menciptakan ruang pertukaran akademis, berbagi pengalaman, dan promosi kerja sama antar lembaga pelatihan, lembaga peradilan, organisasi praktik hukum, dan peneliti. Jejaring semacam ini penting karena reformasi hukum acara tidak bisa dikerjakan satu institusi saja.
Detail teknis per klaster isu belum diuraikan dalam laporan sumber. Namun arah pembahasannya jelas: mengidentifikasi celah aturan dan merumuskan perbaikan.
Dampak bagi Praktik Peradilan dan Langkah Berikutnya
Bagi hakim, jaksa, dan pengacara, hasil konferensi berpotensi memengaruhi cara mereka bekerja. Perubahan aturan acara menentukan batas waktu, prosedur pembuktian, dan mekanisme eksekusi putusan.
Bagi masyarakat, dampaknya terasa pada akses terhadap keadilan. Proses yang konsisten dan adaptif terhadap teknologi membuat perkara lebih cepat ditangani dan putusan lebih mudah dijalankan.
Universitas Vinh memosisikan diri sebagai simpul kajian hukum acara melalui Fakultas Hukumnya. Konferensi ini menjadi bagian dari rangkaian masukan akademik yang diharapkan bergulir ke proses legislasi dan pembaruan lembaga peradilan.
Yang belum terjawab adalah kapan perubahan konkret akan diadopsi. Sumber tidak menyebut tenggat atau rencana tindak lanjut resmi. Namun 28 makalah yang terkumpul memberi bahan yang cukup bagi pembentuk kebijakan untuk mulai bekerja.
Referensi laporan asli dapat dibaca di Vietnam.vn, sementara publikasi sumber pertama berasal dari Báo Nghệ An.
Analisis Redaksi
Konferensi di Universitas Vinh menunjukkan satu hal yang sering terlewat dalam diskusi reformasi peradilan: hukum acara adalah tempat di mana janji keadilan diuji. Hukum substantif bisa terlihat rapi di atas kertas, tetapi tanpa prosedur yang konsisten, hak-hak yang dijamin undang-undang sulit diwujudkan di ruang sidang.
Kehadiran Phan Trung Ly, Tran Van Do, Tran Dinh Nha, dan Dang Van Phuong memberi sinyal bahwa persoalan ini dipandang serius. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di dalam mesin peradilan dan legislasi. Namun konferensi akademik berulang kali berhenti pada rekomendasi. Yang menentukan adalah apakah 28 makalah itu berubah menjadi rancangan perubahan aturan yang dibahas secara resmi.
Klaster transformasi digital dalam pembuktian layak menjadi prioritas. Sistem peradilan yang tidak mampu menangani bukti elektronik akan tertinggal, dan celah itu bisa dimanfaatkan pihak yang berkepentingan melemahkan proses hukum.
Reformasi hukum acara bukan pekerjaan satu konferensi. Ia menuntut peninjauan sistematis yang disebut panitia sendiri sebagai proses berkelanjutan. Publik berhak menuntut agar hasil forum ini tidak berhenti sebagai dokumen akademik di rak perpustakaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0