6 Pernyataan TNI AD Usai Oknum Prajurit Aniaya Santri di Pangandaran
- Kronologi Laporan hingga Serda HCB Diperiksa
- Permohonan Maaf kepada Korban dan Masyarakat Pangandaran
- Dugaan Pengaruh Miras dan Batas Penyidikan
- Sikap TNI AD: Tidak Ada Toleransi Kekerasan
- Reaksi Publik dan Permintaan Percayakan Proses Hukum
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Pemeriksaan Denpom
- Analisis Redaksi
TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Pangandaran, Jawa Barat. Prajurit berinisial Serda HCB kini menjalani proses hukum di Denpom Garut.
Pihak TNI AD menyatakan tidak membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya. Melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, sejumlah sikap dan langkah penanganan kasus tersebut disampaikan kepada publik.
Baca juga: Konferensi Hukum Acara di Universitas Vinh: 28 Makalah dan Tuntutan Reformasi Peradilan
Insiden ini mencuat setelah oknum prajurit dari Yonif TP 336/MS itu dilaporkan masuk ke lingkungan pesantren di wilayah Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Kasusnya kini bergulir di jalur hukum militer, sementara TNI AD berjanji membuka prosesnya secara transparan.
Kronologi Laporan hingga Serda HCB Diperiksa
Donny menjelaskan satuan telah mengambil langkah awal setelah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Pada Kamis (12/11/2026), Serda HCB bersama pengasuh pesantren mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan peristiwa itu.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan. Menurut Donny, langkah itu diambil langsung oleh satuan begitu laporan masuk.
"Pada Kamis, 12 November 2026, yang bersangkutan, Serda HCB, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan," kata Donny.
Baca juga: DPR Kawal Laporan Hukum di NTT: Habiburokhman Minta Polda Profesional
Sehari berselang, pada Jumat (13/11), Serda HCB diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyerahan dilakukan agar yang bersangkutan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ucap dia.
Urutan peristiwa itu menunjukkan kasus ini tidak berhenti di tingkat satuan. Begitu masuk ranah Denpom, penanganannya berpindah ke aparat pengawasan dan penyidikan militer yang berwenang menangani pelanggaran hukum anggota TNI AD.
Permohonan Maaf kepada Korban dan Masyarakat Pangandaran
Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan oknum prajurit dari Yonif TP 336/MS tersebut. Permintaan maaf ditujukan kepada korban, keluarga, pihak pesantren, dan masyarakat Pangandaran.
"Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran," kata Donny kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Permintaan maaf itu disampaikan secara terbuka, bukan lewat pernyataan tertulis singkat. Nada pengakuannya jelas: TNI AD mengakui ada anggota yang diduga melanggar hukum di tengah masyarakat.
Pesantren menjadi sorotan dalam kasus ini karena lokasinya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para santri. Kejadian di Cimerak, Kabupaten Pangandaran, itu memicu reaksi publik, termasuk dari lembaga keagamaan.
Dugaan Pengaruh Miras dan Batas Penyidikan
TNI AD juga mengungkap dugaan awal mengenai kondisi prajurit saat kejadian. Serda HCB diduga melakukan tindakan penganiayaan setelah mengonsumsi minuman keras.
Namun, Donny menegaskan informasi tersebut masih didalami oleh aparat berwenang. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan fakta dalam peristiwa tersebut.
"Berdasarkan informasi awal, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras. Namun demikian, hal ini tetap menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang," jelasnya.
Pernyataan itu menempatkan isu miras sebagai dugaan, bukan kesimpulan final. Penyidik masih harus membuktikan lewat pemeriksaan, termasuk keterangan saksi dan bukti lain yang menyertai peristiwa.
Dalam konteks disiplin militer, konsumsi minuman keras oleh prajurit saat menjalankan tugas maupun di luar tugas sudah diatur dalam aturan tersendiri. Jika terbukti, unsur itu bisa menjadi bagian dari pelanggaran yang memberatkan.
Sikap TNI AD: Tidak Ada Toleransi Kekerasan
Donny menegaskan TNI AD tidak membenarkan segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit. Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah.
"Kami menegaskan bahwa TNI AD tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutur dia.
Pernyataan senada juga disampaikan TNI AD melalui sejumlah kanal resmi. Publik diminta mengikuti perkembangan kasus lewat jalur yang kredibel, seperti pemberitaan media nasional, misalnya laporan detikNews yang memuat enam pernyataan resmi Kadispenad.
Selain proses hukum, TNI AD menyatakan komitmennya meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh prajurit. Tujuannya agar setiap anggota tetap menjunjung tinggi disiplin, hukum, dan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.
Komitmen itu menjadi penting karena kasus serupa kerap memicu pertanyaan soal pengawasan internal. Pembinaan di satuan, menurut pernyataan resmi, akan menjadi bagian dari evaluasi ke depan.
Reaksi Publik dan Permintaan Percayakan Proses Hukum
TNI AD meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Donny memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.
"Kami berharap masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan dan tuntas," ujar Donny.
Seruan itu muncul setelah kasus ini mendapat perhatian luas, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia. MUI mengecam dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI terhadap santri di Pangandaran.
Kecaman lembaga keagamaan menambah tekanan agar kasus tidak berhenti di permintaan maaf. Publik menunggu hasil pemeriksaan Denpom Garut dan penetapan status hukum terhadap Serda HCB.
Sejumlah poin yang menjadi perhatian publik dalam kasus ini:
- Status hukum Serda HCB setelah diperiksa di Denpom Garut.
- Hasil pendalaman soal dugaan pengaruh minuman keras.
- Bentuk sanksi jika prajurit terbukti bersalah.
- Langkah pembinaan dan pengawasan prajurit di satuan.
- Jaminan keamanan bagi santri dan lingkungan pesantren.
Informasi resmi soal perkembangan penyidikan dapat dipantau melalui kanal pemberitaan, termasuk laporan seputar perkembangan kasus hukum yang dihimpun media nasional. Hingga pernyataan Kadispenad disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil akhir pemeriksaan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Pemeriksaan Denpom
Setelah diserahkan ke Denpom Garut, Serda HCB menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari proses itu, penyidik akan menentukan apakah perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran hukum dan disiplin militer.
Alur penanganan perkara prajurit biasanya melewati tahapan pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga keputusan hukum. Setiap tahap punya konsekuensi, mulai dari sanksi disiplin sampai proses pidana militer.
Donny memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan. Ia juga menegaskan sanksi akan diberikan bila prajurit terbukti bersalah.
Bagi korban dan keluarga, permintaan maaf TNI AD menjadi langkah awal. Yang masih ditunggu adalah kepastian hukum dan pemulihan kondisi pascainsiden.
Bagi pesantren, kejadian ini meninggalkan pekerjaan rumah soal rasa aman. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan sendiri yang mendampingi Serda HCB melaporkan peristiwa itu ke Makodim 0625/Pangandaran pada 12 November 2026.
Setelah enam pernyataan resmi keluar, sorotan publik kini beralih ke meja penyidik. Hasil pemeriksaan Denpom Garut akan menentukan arah kasus ini, termasuk apakah dugaan pengaruh miras terbukti dan seberapa berat sanksi yang dijatuhkan.
Analisis Redaksi
Enam pernyataan TNI AD dalam tempo beberapa hari menunjukkan kesigapan komunikasi publik yang jarang terlihat pada kasus serupa. Permintaan maaf datang cepat, disusul penyerahan pelaku ke Denpom. Tapi kecepatan bicara belum sama dengan kepastian hukum. Publik menunggu hasil pemeriksaan, bukan hanya rangkaian pernyataan.
Yang paling krusial adalah soal dugaan pengaruh minuman keras. Kadispenad sendiri menyebutnya sebagai informasi awal yang masih didalami. Artinya, ada dua kemungkinan yang sama-sama perlu diuji: apakah miras benar menjadi pemicu, ataukah ada persoalan lain yang lebih mendasar, seperti lemahnya pengawasan dan disiplin di satuan. Menjadikan miras sebagai satu-satunya penjelasan berisiko menyederhanakan masalah.
Kasus ini juga menguji janji pembinaan yang disebut TNI AD. Penganiayaan terhadap santri di lingkungan pesantren menyentuh dua hal sekaligus: martabat institusi dan rasa aman masyarakat. Jika proses hukum berjalan transparan dan sanksinya proporsional, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Sebaliknya, bila perkara menguap setelah permintaan maaf, keraguan terhadap penegakan hukum internal akan menguat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0