PKS Ogah Usulkan Cawapres Pengganti Gibran: Itu Kewenangan Prabowo
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak akan mengusulkan nama kadernya sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PKS Muhammad Kholid menegaskan pengisian jabatan wapres adalah kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Kholid di Jakarta, Senin (16/11/2026), di tengah ramainya spekulasi soal siapa yang akan menduduki kursi wapres setelah Gibran meninggalkan posisi tersebut. PKS bukan partai pengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024.
Baca juga: Cawapres Pengganti Gibran: Posisi 7 Partai Pendukung Prabowo
Alasan PKS Menolak Usulkan Nama
Kholid menjelaskan, PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Menurutnya, PKS juga menghormati hak partai-partai yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
“PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden. Kami menghormati kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami juga menghormati hak kawan-kawan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 lalu,” ujar Kholid, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, pengisian jabatan wapres harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Presiden mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR, kemudian MPR memilih satu dari dua calon tersebut. Karena itu, PKS menyerahkan sepenuhnya pertimbangan kepada Presiden.
“Bapak Presiden tentu yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dan siapa figur yang paling dapat beliau andalkan untuk membantu memimpin Republik ini. Kami menghormati sepenuhnya hak dan kewenangan beliau untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR,” tegasnya.
Baca juga: Zulhas: Hampir Semua Parpol Koalisi Sepakat Wapres dari Gerindra
Kriteria Figur yang Diharapkan PKS
Kholid berharap siapa pun yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Ketiga hal itu dinilai penting agar wakil presiden dapat menjalankan amanah dengan baik, memperkuat kerja pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami berharap merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu membantu Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik,” katanya.
Ia menekankan, proses pengisian jabatan wapres perlu memperkuat kesinambungan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat. PKS juga meminta semua pihak menjaga suasana politik yang kondusif dan menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan.
“Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana dengan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Keberhasilan itu harus dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” pungkas Kholid.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Kursi Wapres
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebut, jika wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Presiden sampai habis masa jabatannya.
Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengisian kursi wapres melibatkan MPR. Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya melalui pemungutan suara. Proses ini pernah terjadi pada 2001 ketika MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.
Karena itu, pernyataan PKS yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sejalan dengan praktik ketatanegaraan yang ada. Partai-partai lain juga diminta tidak mendahului kewenangan Presiden dengan mengusulkan nama secara terbuka.
Sejumlah partai politik sebelumnya sempat menyatakan enggan mengusulkan nama cawapres. Golkar, misalnya, disebut memberikan keleluasaan penuh kepada Prabowo untuk memilih wapres. Sementara itu, muncul dorongan agar Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi wapres pengganti Gibran.
Dinamika Politik Menuju Pemilihan di MPR
Kursi wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatan. MPR dijadwalkan memilih dan melantik wapres baru pada 2 Desember 2026. Keputusan itu sudah melalui ketok palu dalam rapat MPR.
Sejumlah nama masuk dalam bursa cawapres, termasuk Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Golkar bahkan sempat merilis delapan nama potensial. Namun, hingga kini Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan ke MPR.
PKS sendiri menegaskan tidak akan ikut cawe-cawe dalam penentuan nama. Sikap ini dinilai sebagai bentuk konsistensi PKS sebagai partai di luar koalisi pengusung Prabowo–Gibran, meski saat ini PKS mendukung pemerintahan Prabowo.
Pengamat politik menilai, pernyataan PKS memberi sinyal bahwa partai-partai di luar pengusung tidak ingin terlibat dalam kontestasi yang berpotensi memecah koalisi. Dengan menyerahkan kepada Presiden, PKS menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan antarpartai.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pernyataan PKS mempertegas bahwa pengisian kursi wapres sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Partai-partai lain diharapkan mengikuti langkah serupa untuk menjaga stabilitas politik.
Namun, sikap PKS juga bisa dibaca sebagai upaya menghindari konflik internal koalisi. Dengan tidak mengusulkan nama, PKS tidak perlu berhadapan dengan partai-partai besar yang sudah sejak awal mendukung Prabowo–Gibran.
Ke depan, publik akan menunggu dua nama yang akan diajukan Prabowo ke MPR. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan hingga 2029, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik.
MPR dijadwalkan menggelar pemilihan pada 2 Desember 2026. Sebelum itu, Presiden diharapkan segera mengumumkan nama calon wapres agar proses politik berjalan transparan dan akuntabel.
Analisis Redaksi
Langkah PKS menolak mengusulkan nama cawapres patut dibaca sebagai manuver politik yang cerdas. Sebagai partai di luar koalisi pengusung Prabowo–Gibran, PKS tidak memiliki legitimasi untuk ikut menentukan pendamping Presiden. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, PKS menjaga posisi tawar tanpa harus terlibat dalam pertarungan yang berpotensi merugikan.
Namun, pernyataan Kholid juga menyiratkan pesan tersirat: PKS ingin memastikan bahwa wapres yang dipilih nanti bukan sosok yang bermasalah secara hukum atau politik. Kriteria integritas, kapasitas, dan akseptabilitas yang disebut Kholid adalah standar minimal yang wajar. Publik tentu tidak ingin mengulang pengalaman masa lalu ketika wapres terjerat kasus korupsi.
Yang perlu dicermati, proses pengisian kursi wapres ini sepenuhnya bergantung pada Presiden. Jika Prabowo mengajukan nama yang tidak memenuhi ekspektasi publik, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang penolakan. Karena itu, transparansi dan komunikasi politik yang baik menjadi kunci. PKS sudah mengambil posisi aman. Sekarang bola berada di tangan Presiden.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0