Kuasa Hukum Jokowi Buka Pintu Uji Forensik Ulang Ijazah, Tantang Roy Suryo Buktikan Metode ELA

Nov 16, 2026 - 08:10
 0  1
Kuasa Hukum Jokowi Buka Pintu Uji Forensik Ulang Ijazah, Tantang Roy Suryo Buktikan Metode ELA

Kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Pangaribuan, menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika ijazah Presiden ke-7 RI itu diperiksa forensik ulang. Namun ia membalik tantangan: Roy Suryo dan pihaknya harus membuktikan metode pemeriksaan yang mereka klaim, termasuk Error Level Analysis (ELA) dan face recognition.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Firmanto menyusul permintaan kubu Roy Suryo agar ijazah Jokowi kembali menjalani pemeriksaan forensik. Sebelumnya, pihak Roy Suryo mempersoalkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri dan mempertanyakan validitasnya.

Baca juga: Siti Yuniarti Bahas AI dan Blockchain di Seminar Hukum Perdata UNIB

Kronologi Persoalan Ijazah Jokowi dan Permintaan Uji Ulang

Persoalan keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat setelah kubu Roy Suryo mempertanyakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri. Mereka menilai hasil tersebut belum cukup dan meminta agar ijazah diperiksa ulang.

Permintaan itu bukan yang pertama. Dalam pemberitaan Kompas TV yang dikutip artikel ini, Polri sebelumnya menolak uji ulang ijazah Jokowi, dan Roy Suryo kemudian meminta hakim yang memutuskan. Artinya, polemik ini sudah berlapis: dari penyelidikan, laboratorium forensik, hingga ke ruang sidang.

Firmanto menilai permintaan itu tidak perlu dipersoalkan. Pihaknya, kata dia, siap saja jika pemeriksaan forensik ulang dilakukan. "Ya, sudah disampaikan kita juga enggak ada masalah dengan itu," ujar Firmanto, dikutip dari Kompas TV.

Tetapi ia langsung memutar arah pembicaraan. Menurut Firmanto, yang selalu diputar balik dalam perkara ini adalah konteks persidangan. Ia menegaskan persidangan yang sedang berjalan adalah perkara dugaan pelanggaran ITE yang menjerat Tifa dan Roy Suryo.

Baca juga: Klaim Tanah 6,1 Hektare oleh Hakim Aktif Dipersoalkan di PN Kotamobagu

"Ingat loh, mereka mengatakan melakukan atraksi ITE nih," kata Firmanto, menegaskan bahwa posisi hukum kliennya berbeda dengan pihak yang menuding.

Firmanto Minta Roy Suryo Cs Buktikan Metode ELA dan Face Recognition

Inti bantahan Firmanto bukan pada kesediaan Jokowi diperiksa, melainkan pada klaim pemeriksaan yang disebut dilakukan kubu Roy Suryo. Ia menyebut ada dua metode yang selama ini digaungkan: ELA dan face recognition.

"Ada hal-hal yang mereka bilang mereka lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tanpa izin dan sebagainya. Ada ELA, ada face recognition. Itu yang mereka harus buktikan. Bukan sebaliknya," ujar Firmanto.

Menurutnya, pihak yang menyampaikan tudingan kepada publik lewat berbagai kegiatan, termasuk gelar wicara, harus membuktikan dasar pemeriksaan yang mereka klaim. Bukan Jokowi yang terus diminta menunjukkan ijazahnya.

Firmanto juga menyinggung bahwa permintaan agar ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik sudah dipenuhi. Karena itu, ia menilai bola sekarang ada di pihak Roy Suryo.

"Tinggal sekarang kita lihat, buktikan bahwa Anda melakukan pemeriksaan itu yang mana. Buktikan bahwa memang apa namanya dugaan-dugaan yang didakwahkan oleh jaksa penuntut umum itu mewakili negara itu bisa Anda tangkis enggak?" kata dia.

Ia menegaskan pembuktian dalam perkara tersebut seharusnya berfokus pada fakta dan kebenaran, bukan sekadar narasi yang disampaikan masing-masing pihak.

Posisi Hukum Jokowi dan Konteks Perkara ITE Tifa-Roy Suryo

Pernyataan Firmanto menunjukkan strategi hukum yang jelas: memindahkan beban pembuktian. Selama ini, kubu Roy Suryo menuntut agar ijazah Jokowi diverifikasi ulang. Kini, kuasa hukum Jokowi menuntut agar klaim pemeriksaan mereka diuji lebih dulu.

Ada logika hukum di balik langkah itu. Dalam perkara pidana, pihak yang menuduh semestinya memikul beban membuktikan. Jaksa penuntut umum mendakwa berdasarkan dugaan pelanggaran ITE. Maka, menurut Firmanto, kubu terdakwa yang harus menangkis dakwaan itu dengan bukti, bukan dengan menambah tuntutan baru kepada pihak lain.

Firmanto menyebut persidangan itu sebagai persidangan untuk "Bu Tifa dan Pak Roy" yang diduga melakukan rangkaian "atraksi-atraksi ITE". Ia memakai istilah itu untuk menggambarkan tindakan yang menurutnya menjadi objek dakwaan.

Pernyataan ini juga menyiratkan bahwa isu ijazah bukan perkara tunggal. Ia adalah bagian dari rangkaian klaim yang beredar di ruang publik, termasuk melalui gelar wicara, dan kini harus diuji di forum yang tepat.

Dari sisi teknis, ELA dan face recognition memang sering disebut dalam perdebatan keaslian dokumen digital. ELA adalah teknik analisis tingkat kesalahan kompresi pada gambar, sementara face recognition dipakai untuk membandingkan wajah pada foto. Namun, keduanya bukan metode yang berdiri sendiri untuk membuktikan keaslian dokumen resmi. Validitasnya bergantung pada prosedur, alat, dan keahlian pemeriksa.

Karena itu, permintaan Firmanto agar metode itu dibuktikan bukan tanpa dasar. Klaim teknis tanpa dokumentasi sulit diuji, apalagi jika disampaikan di ruang publik alih-alih di forum persidangan.

Dampak Polemik terhadap Publik dan Proses Hukum

Polemik ijazah Jokowi sudah lama menjadi perdebatan publik. Setiap kali mencuat, isu ini menyedot perhatian dan menyeret nama lembaga, termasuk laboratorium forensik Polri.

Bagi publik, yang paling terdampak adalah kaburnya batas antara klaim dan bukti. Tudingan yang disampaikan lewat gelar wicara mudah tersebar, sementara hasil pemeriksaan resmi butuh waktu dan prosedur untuk dipahami.

Bagi proses hukum, pernyataan Firmanto bisa memperluas fokus persidangan. Jika kubu Roy Suryo diminta membuktikan metode pemeriksaan mereka, majelis hakim punya alasan untuk menilai kredibilitas klaim tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari perkembangan ini:

  • Kesediaan Jokowi menjalani uji forensik ulang, asalkan prosedurnya jelas.
  • Tantangan kepada Roy Suryo Cs untuk membuktikan metode ELA dan face recognition yang mereka klaim.
  • Penegasan bahwa persidangan yang berjalan adalah perkara ITE, bukan perkara ijazah.
  • Permintaan agar pembuktian berfokus pada fakta dan kebenaran, bukan narasi.

Di sisi lain, penolakan Polri atas uji ulang sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga itu menilai pemeriksaan sudah dilakukan sesuai prosedur. Roy Suryo kemudian meminta hakim yang memutuskan. Artinya, keputusan akhir berada di tangan pengadilan, bukan di ruang publik.

Bagi Jokowi, posisi kuasa hukumnya terlihat jelas: tidak menghindari pemeriksaan, tetapi menuntut agar aturan mainnya adil. Bagi Roy Suryo, tantangannya sekarang bukan hanya meyakinkan publik, melainkan membuktikan klaim teknis di hadapan hukum.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Hakim dan Arah Pembuktian

Setelah pernyataan Firmanto, perhatian beralih ke dua hal: sikap majelis hakim atas permintaan uji forensik ulang, dan kemampuan kubu Roy Suryo membuktikan metode pemeriksaan mereka.

Jika hakim mengabulkan uji ulang, prosesnya harus jelas: siapa yang memeriksa, dengan metode apa, dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan. Jika ditolak, kubu Roy Suryo tinggal punya ruang untuk membantah hasil laboratorium forensik Polri yang sudah ada.

Firmanto menutup dengan penegasan bahwa pembuktian harus berbasis fakta. "Buktikan bahwa memang apa namanya dugaan-dugaan yang didakwahkan oleh jaksa penuntut umum itu mewakili negara itu bisa Anda tangkis enggak?" ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan persidangan sebagai arena utama. Bukan gelar wicara, bukan unggahan media sosial, dan bukan narasi yang dibangun di luar ruang sidang.

Untuk konteks hukum acara di Indonesia, publik bisa merujuk pada Hukumonline mengenai beban pembuktian dalam perkara pidana. Prinsipnya sederhana: tuduhan harus dibuktikan, bukan sekadar disampaikan.

Yang tersisa sekarang adalah waktu. Sidang akan berlanjut, dan hakim akan menilai mana klaim yang berdiri di atas bukti, mana yang hanya berhenti sebagai pernyataan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Firmanto Pangaribuan adalah contoh pembalikan beban pembuktian yang rapi. Ia tidak menolak uji forensik ulang, tetapi menggeser pertanyaan: jika kubu Roy Suryo mengklaim sudah memeriksa ijazah dengan ELA dan face recognition, di mana buktinya? Langkah ini sulit dibantah karena menyentuh inti persoalan, yakni kredibilitas klaim yang beredar di ruang publik.

Namun, ada risiko yang menyertainya. Polemik ijazah sudah terlalu lama menjadi komoditas politik dan bahan gelar wicara. Setiap pernyataan baru, termasuk dari kuasa hukum Jokowi, berpotensi memperpanjang siklus yang sama: saling menantang di depan kamera, sementara publik tidak pernah mendapat jawaban tuntas. Persidangan seharusnya menjadi tempat terakhir, bukan panggung lanjutan.

Yang paling perlu dijaga adalah integritas proses. Jika uji forensik ulang benar-benar dilakukan, prosedurnya harus transparan dan hasilnya dipublikasikan secara utuh. Jika tidak, hakim harus berani memutus berdasarkan alat bukti yang ada, bukan berdasarkan tekanan opini. Tanpa itu, perkara ini akan terus berputar pada narasi yang sama, dan publik kembali kehilangan pegangan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad