Klaim Tanah 6,1 Hektare oleh Hakim Aktif Dipersoalkan di PN Kotamobagu
Klaim penguasaan tanah sekitar 6,1 hektare oleh Dr. Djamaludin Ismail, S.H., M.H., seorang hakim aktif, dipersoalkan dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Kuasa hukum penggugat mempertanyakan dasar hukum klaim itu karena tanah yang disebut diperoleh dari pihak sebelumnya hanya sekitar 1 hektare.
Perkara ini terdaftar dengan Nomor 191/Pdt.G/2026/PN Ktg. Objek sengketa yang didalilkan para penggugat seluas kurang lebih 2,9 hektare, bagian dari tanah keluarga almarhum Ayah Humu Makalalag dan almarhumah Ibu Moyondi Mokodompit di Desa Bakan, Kotamobagu.
Baca juga: Siti Yuniarti Bahas AI dan Blockchain di Seminar Hukum Perdata UNIB
Advokat para penggugat, Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.T.A., menyebut klaim 6,1 hektare itu sebagai salah satu persoalan yang harus diuji dalam persidangan. Menurutnya, selisih luas antara riwayat perolehan dan klaim penguasaan menjadi titik krusial yang tidak bisa dilewati begitu saja.
Kronologi Sengketa Tanah Keluarga Makalalag
Riwayat tanah keluarga itu bermula dari bidang seluas sekitar 3,9 hektare. Pada 2005, muncul persoalan batas lahan yang kemudian diselesaikan lewat kesepakatan tukar guling sekitar 1 hektare dengan Mijirio Makalalag, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat II.
Setelah tukar guling itu, luas tanah keluarga yang tersisa disebut sekitar 2,9 hektare. Tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan keluarga sebagai lahan perkebunan selama puluhan tahun.
Empat belas tahun berselang, tepatnya pada 2019, sekitar 1 hektare dari tanah itu dijual kepada seorang warga Kotamobagu dengan persetujuan seluruh ahli waris. Menurut riwayat yang diajukan dalam gugatan, masih terdapat sekitar 1,9 hektare tanah yang menjadi bagian hak para ahli waris.
Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi Buka Pintu Uji Forensik Ulang Ijazah, Tantang Roy Suryo Buktikan Metode ELA
Persoalan mencuat pada 2025. Para penggugat mengaku baru mengetahui adanya klaim Djamaludin Ismail atas tanah seluas sekitar 6,1 hektare berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Pemerintah Desa Bakan. Mereka mendalilkan sebagian bidang tanah dalam dokumen itu bertumpang tindih dengan tanah keluarga.
“Ini yang harus dijelaskan secara terang. Jika riwayat perolehannya hanya sekitar 1 hektare, apa dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim hingga 6,1 hektare? Dari mana asal tambahan luas tanah tersebut? Hal seperti ini harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan,” kata Iqbal.
Dasar Hukum Klaim 6,1 Hektare Dipertanyakan
Iqbal menegaskan keberadaan SKPT tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kepemilikan. Apalagi, masih ada pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang sama.
“Jangan sampai tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan keluarga selama puluhan tahun kehilangan haknya hanya karena muncul dokumen administrasi yang dasar penerbitan dan riwayat tanahnya masih harus diuji. SKPT bukan bukti yang secara otomatis menghapus hak keperdataan pihak lain,” ujarnya.
Bagi Iqbal, inti sengketa bukan sekadar soal siapa yang menguasai tanah secara fisik. Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang mampu menunjukkan dasar hak dan riwayat perolehan yang sah atas objek yang disengketakan.
Ia menyebut setiap pihak yang mengaku memiliki tanah harus bisa menjelaskan asal-usul perolehan, luas, letak, serta batas-batas bidang tanah yang diklaim. Kejelasan itu dinilai penting agar tidak ada hak pihak lain yang ikut tercakup dalam suatu klaim kepemilikan.
“Kami tidak meminta siapa pun langsung mempercayai dalil para penggugat. Yang kami minta adalah pembuktian. Jika memang memiliki hak atas 6,1 hektare, tunjukkan asal-usul dan dasar perolehan seluruh bidang tanah tersebut. Jangan sampai hak orang lain ikut tercakup dalam klaim yang belum jelas dasar hukumnya,” kata dia.
Dalam gugatan, Djamaludin Ismail disebut memperoleh tanah sekitar 1 hektare dari Mijirio Makalalag. Angka itu jauh di bawah luas 6,1 hektare yang diklaim berdasarkan SKPT. Selisih sekitar 5,1 hektare inilah yang menjadi fokus pemeriksaan kuasa hukum penggugat.
Bukti Tukar Guling 2005 dan Jual Beli 2019 Disiapkan
Tim kuasa hukum para penggugat menyatakan akan mengajukan sejumlah bukti pada persidangan mendatang. Bukti itu mencakup riwayat penguasaan tanah keluarga, kesepakatan tukar guling pada 2005, transaksi jual beli pada 2019, serta dugaan tumpang tindih bidang tanah.
Mereka juga menilai pemeriksaan setempat perlu dilakukan. Tujuannya agar majelis hakim dapat melihat langsung letak, luas, batas-batas, dan kondisi fisik objek sengketa di lapangan.
“Prinsip kami jelas, tidak boleh ada hak seseorang yang dirugikan oleh klaim atas tanah yang tidak dapat dibuktikan dasar hukumnya. Kami akan mempertahankan hak para penggugat dan menguji seluruh dalil serta bukti yang diajukan pihak lawan melalui proses hukum,” ujar Iqbal.
Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Kebenaran riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen, serta batas-batas objek sengketa akan diuji melalui pembuktian di persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Pembuktian menjadi kunci karena sengketa ini mempertemukan dua hal yang berbeda sifatnya: penguasaan fisik dan pemanfaatan lahan selama puluhan tahun di satu sisi, dengan dokumen administrasi desa di sisi lain. Hakim dituntut menimbang keduanya secara berimbang, bukan hanya berpatokan pada satu jenis bukti.
Dampak Sengketa bagi Warga dan Pentingnya Uji Dokumen
Bagi keluarga Makalalag, sengketa ini menyangkut lahan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan. Tanah yang telah digarap puluhan tahun kini berpotensi tercakup dalam klaim pihak lain jika dasar hukum klaim itu tidak diuji secara ketat.
Kasus ini juga menyoroti praktik penerbitan SKPT di tingkat desa. Dokumen semacam itu kerap menjadi pintu masuk sengketa ketika luas dan batas bidang tanah tidak dicocokkan dengan riwayat perolehan serta penguasaan warga sekitar.
Ketika SKPT memuat luas yang jauh melebihi riwayat perolehan, pertanyaan soal prosedur penerbitan otomatis muncul. Siapa yang mengukur, atas dasar apa batas ditetapkan, dan apakah ada pihak lain yang haknya terdampak, semuanya perlu dijawab dalam persidangan.
Posisi Djamaludin Ismail sebagai hakim aktif menambah bobot persoalan. Publik berhak mendapat kepastian bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak dipengaruhi kedudukan salah satu pihak. Informasi lebih lanjut soal perkembangan perkara dapat dipantau melalui pemberitaan ZONABMR.com.
Prinsipnya sederhana: klaim atas tanah harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan. Prosedur penyelesaian sengketa agraria di Indonesia memang menempatkan pembuktian di persidangan sebagai jalan utama, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan yang diawasi Mahkamah Agung.
Analisis Redaksi
Yang membuat perkara ini menarik bukan hanya angka 6,1 hektare versus 1 hektare. Ada persoalan yang lebih mendasar: seberapa jauh dokumen administrasi desa bisa dipercaya ketika berhadapan dengan penguasaan lahan puluhan tahun oleh satu keluarga.
Selisih sekitar 5,1 hektare adalah jarak yang terlalu besar untuk diabaikan. Jika benar tanah yang diperoleh hanya sekitar 1 hektare, maka klaim atas seluruh 6,1 hektare menuntut penjelasan yang sangat rinci, mulai dari asal tambahan luas hingga siapa yang mengukur dan menetapkan batasnya. Sebaliknya, jika ada dasar lain yang sah, pihak yang mengklaim berkewajiban membukanya di persidangan.
Posisi sebagai hakim aktif menempatkan perkara ini di bawah sorotan lebih tajam. Bukan karena statusnya otomatis berarti salah, tetapi karena kepercayaan publik terhadap peradilan bergantung pada kesan bahwa setiap orang diperlakukan setara di ruang sidang. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memikul beban ekstra untuk memastikan pembuktian berjalan terbuka dan putusan benar-benar berdasar bukti, bukan kedudukan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0